Pemerintah, Politik, West Papua

Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelanggaran akan mengadakan Aksi damai Menuntut;Menolak Pembangunan Mako Bromob di Wamena dan Copot Kapolda papua dan Kapolres Nabire”

Image result for irjen waterpau
Foto:Apel pagi di Mapolda Papua,Kapolda Menegaskan harus bangun mako bromob.(Srch)

MALANG,(LBRM).-19 Tahun pasca Reformasi,situasi kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia Papua sama sekali tak berubah. Pendekatan kekerasan oleh Negara makin membudaya di Papua,pos-pos militer makin banyak bahkan juga rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, setelah adanya Polda Papua Barat.

Penolakan terhadap pembangunan Mako Brimob sudah bergulir sejak 2015 hingga kemarin.Senin 30 januari 2017 pada apel pagi di Mapolda papua kapolda menegaskan degan tegas Harus bangun Mako Brimob di papua.”Penolakan pembangunan Mako Brimob di Wamena ini,menurut rakyat Papua karena tanpa tujuan yang jelas.”

Rakyat Papua menganggap bahwa Brimob adalah salah satu masalah keamanan di Papua. Penambahan aparat di Papua,khususnya wamena sama artinya dengan peningkatan kekerasan,menamba suasa teror dan potensi pelaggaran HAM dll diatas tanah Papua.Juga karena Papua tidak sedang berstatus “Wilayah Keamanan khusus”.

Pembangunan Mako Brimob diduga akan menciptakan perampasan tanah adat serta menambah potensi impunitas.Pendekatan militeristik di Papua sudah seharusnya di rubah Jakarta,tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua.Pembangunan Mako Brimob merupakan implementasi pendekatan militeristik yang sangat keliru.

Masyarakat asli Wamena melalui wakil-wakilnya terus menyuarakan penolakan atas pembangunan Mako Brimob.Dan akan lebih baik lagi anggaran untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena dinilai lebih tepat sasaran bila dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Brimob. Pendekatan kekerasan oleh Negara melalui aparat keamanan, dalam hal ini TNI/POLRI yang terus menyebabkan situasi ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Seperti halnya pada bulan Desember 2016 – Januari 2017 ini, masyarakat Papua di Dogiyai merasa sangat tertekan dengan keberadaan dan sikap aparat yang melakukan sweeping liar (Berlebihan) dan sempat melakukan aksi protes.

Dimana dalam sweeping tersebut pihak aparat melakukan aksi yang terkesan aneh diantaranya;Melarang masyarakat berkumis panjang serta membawa pisau dan parang. Padahal masyakat membutuhkan alat itu, untuk berkebun sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya sebagai peramu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan pembungkaman ruang demokrasi di Tanah Papua yang makin masif, hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016. LBH Jakarta merilis penangkapan selama April – Juni 2016 2000-an orang ditangkap ketika sedang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

Tak hanya itu fase Juli – Oktober 2016,4000 orang Papua ditangkap juga saat aksi unjuk rasa. Berikut kekerasan yang terjadi selama 2016, Melihat situasi ini Mahasiswa dan masyarakat Papua Peduli Pelanggaran HAM dan Kekerasan di Tanah Papua akan mengadakan aksi damai dengan tuntutan:

  1. Rakyat Papua sama sekali tak membutuhkan Markas Brimob di Wamena
  2. Kapolri segera mencopot Kapolda Papua, sebab ruang demokrasi di Papua makin menggenaskan.
  3. Kapolri Segera mencopot Kapolres Nabire yang telah menyebabkan keresahan terhadap masyarakat di Dogiyai, Papua.

Aksi damai akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 besok.Sasaran aksi di Mabes Pol-RI.Seruan aksi akan menyusul.Jakarta, 17 Februari 2017

Demikian press rilis tuntutan mahasiswa dan masyarakat peduli pelanggaran HAM diseantero West Papua,sangat diharapkan reaksi (Support) dari semua elemen guna mempercepat proses menyelesaian permasalahan pelanggaran Ham dll  Tanah Papua.

Salam Demokrasi dan Kemanusiaan…

Kontak Person : Musa Haluk – 081219204160,Imanuel Wetipo -081281196519

Advertisements
Masyarakat, Pemerintah, Politik

Papua Jadi Bahasan Utama Indonesia dan Australia di Bali

036b6874-6e45-4e17-b60a-eff59ccd91a7
Unjuk rasa Mahasiswa Papua,Persoalan Papua akan dibahas bersama oleh Indonesia dan Australia (Foto:CNN Indonesia)

Jakarta,LBR— Persoalan Papua akan menjadi pembahasan utama Indonesia dan Australia dalam forum 2+2 antarkedua negara di Bali. Dialog 2+2 yang bertujuan untuk mempererat kerja sama kedua negara ini melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing negara.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pada forum itu ia akan menyoroti ‘tangan-tangan’ negara lain yang mencampuri urusan Papua.

“Saya sampaikan kepada Australia, menegur saja, saya sudah bilang dari awal, saya tidak pernah ikut campur urusan negara lain. Negara lain juga tidak perlu ikut campur urusan kita (Indonesia),” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/10).

Papua sempat menjadi sorotan dunia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu, saat enam kepala negara Pasifik mempertanyakan kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.

Mereka yang mengkritisi persoalan HAM di Papua ialah kepala negara Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Republik Kepulauan Marshall, Kerajaan Tonga, dan Tuvalu.

Itu kali pertama Papua dibahas di PBB setelah 1969, yang berakhir dengan penyerahan Papua secara resmi kepada Indonesia setelah Penentuan Pendapat Rakyat menghasilkan bergabungnya Papua dengan Indonesia.

Selain soal Papua, Indonesia juga akan mengangkat topik Laut China Selatan. Indonesia dan Australia akan bersama-sama menyuarakan kepada negara-negara di sekitar Laut China Selatan untuk meredam ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan.

Topik terorisme juga tak akan luput dibahas. Ryamizard tak menampik kemungkinan kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk memerangi ISIS, terutama untuk mengantisipasi simpatisan ISIS yang kembali ke negara masing-masing dari Suriah.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan, Australia siap membantu Indonesia memerangi terorisme. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kemarin .

Pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Australia kali ini merupakan yang keempat. Pertemuan pertama digelar di Canberra pada 2012, pertemuan kedua di Jakarta pada Desember 2013, dan pertemuan ketiga di Sydney pada Desember 2015.

Rabu (26/10), Wiranto mengakui pemerintah belum menuntaskan penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Oleh sebab itu ia memperpanjang masa kerja Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua hingga setahun ke depan.

“Ya belum selesai, masak (kerja tim) dihentikan. Targetnya sampai (kasus) selesai,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam.

Matius Murib (kanan), anggota Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM di Papua. (CNN Indonesia/Anggi Kusumadewi)

Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua dibentuk pada Mei 2016 semasa Menko Polhukam dijabat Luhut Binsar Pandjaitan. Tim yang diketuai Profesor Seno Aji tersebut seharusnya berakhir dua hari lalu, Selasa (25/10). Namun mereka pun merasa perlu melanjutkan pekerjaan setidaknya sampai setahun lagi.

Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua yang bekerja di bawah koordinasi Kemenko Polhukam itu bertugas menghimpun data, informasi, dan menganalisis sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua. Laporan tim akan diserahkan kepada Presiden.

Matius Murib, aktivis HAM Papua yang menjadi anggota tim terpadu, mengatakan selama ini tim belum memberikan hasil nyata. Mereka lebih banyak menggelar rapat koordinasi untuk mendengar perkembangan penyelidikan tiap kasus, termasuk penjelasan dari institusi terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Meski demikian, tim menyatakan telah membuat kriteria pelanggaran HAM secara transparan, terukur, dan tidak berpihak. Dari parameter itu, tim menyimpulkan terdapat 13 kasus di Papua yang masuk daftar pelanggaran HAM. Tiga kasus di antaranya digolongkan sebagai pelanggaran berat HAM, yakni Peristiwa Wasior pada 2001, Peristiwa Wamena pada 2003, dan Peristiwa Paniai 2014.

Ketiga kasus tersebut dinyatakan sudah selesai penyelidikannya dan sudah memiliki bukti hukum. Bahkan, berkas kasus telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Komnas HAM menginginkan agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan dengan menggunakan UU Pengadilan HAM, sedangkan Kejaksaan Agung ingin proses pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) biasa.

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua juga mendesak agar 10 kasus lainnya diselesaikan lewat jalur hukum dan politik. Tim meminta Kejaksaan Agung mempercepat proses hukum kasus-kasus itu dan segera melakukan gelar perkara.

“Lakukan penegakan hukum sesuai sistem yang berlaku, dan upayakan langkah politik lewat DPR RI untuk menetapkan apakah kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 masuk kategori pelanggaran HAM atau kriminal biasa,” kata Matius.

 Sumber:CNN Indonesia
Masyarakat, Pemerintah, Pendidikan, Politik

Universitas Melbourne gelar kuliah umum sikapi West Papua di Pasifik

91img20161027wa0001
Suasana kulia umum west papua,indonesia,dan Pasifik di universitas melbourne.Selasa (25/10/16)-jubi/AA

Jayapura, LBRWest Papua, Indonesia dan Pasifik menjadi topik diskusi hangat dalam diskusi umum terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Melbourne, Selasa (25/10) di Sidney Myer Asia Centre Melbourne Australia. Diskusi tersebut membahas perkembangan politik di West Papua dan konflik ‘tak terdamaikan’ antara pemerintah Jakarta dan kelompok-kelompok perlawanan di Papua.

Perjuangan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pacific (PIF), menurut situs kegiatan Universitas Melbourne itu, juga disiskusikan.

Acara yang dihadiri sekitar 60-an peserta berlatarbelakang dosen, mahasiswa, pejabat, konsulat Indonesia, dan aktivis itu menghadirkan Nic Maclellan dan Dr. Budi Hernawan sebagai pembicara.

Mclellan adalah seorang jurnalis dan peneliti di Kepulauan Pasifik. Dia adalah koresponden untuk majalah Islands Business dan kontributor untuk beberapa media asing terkait tema-tema seperti pembangunan, dekolonisasi dan demiliterisasi di Pasifik. Sementara Budi Hernawan adalah peneliti dari Abdurrahman Wahid Institut dan pengajar di Universitas Paramadina yang cukup lama berkecimpuang di persoalan HAM Papua.

“Peserta yang hadir itu cukup besar untuk ukuran acara-acara kuliah umum Universitas, karena biasanya dihadiri 12 orang saja. Saya rasa ketertarikan ini meningkat karena situasi di Pasifik dan respon Indonesia saat ini terkait West Papua,” ujar Hernawan kepada Jubi, Kamis (27/10/2016).

Berdasarkan keterangan panitia penyelenggara, tema tersebut dipilih karena perkembangan yang semakin menarik di Pasifik terkait MSG yang menjadi satu-satunya forum resmi dimana rakyat Papua melalui ULMWP, dan pemerintah Indonesia duduk di meja yang sama. Namun di dalam proses itu pula pelanggaran HAM di West Papuaterus berlanjut dan pendekatan keamanan pemerintah Indonesia masih memanen kritik baik di West Papua, Pasifik bahkan hinga ke PBB.

“Sekarang situasi Pasifik lagi dinamis, makin seru. Tetapi politik tidak linear, baik Indonesia maupun Papua punya tantangannya masing-masing,” ujar Hernawan melalui pesan singkat.(*)

Sumber:Jubi