Pemerintah, Politik, West Papua

Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelanggaran akan mengadakan Aksi damai Menuntut;Menolak Pembangunan Mako Bromob di Wamena dan Copot Kapolda papua dan Kapolres Nabire”

Image result for irjen waterpau
Foto:Apel pagi di Mapolda Papua,Kapolda Menegaskan harus bangun mako bromob.(Srch)

MALANG,(LBRM).-19 Tahun pasca Reformasi,situasi kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia Papua sama sekali tak berubah. Pendekatan kekerasan oleh Negara makin membudaya di Papua,pos-pos militer makin banyak bahkan juga rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, setelah adanya Polda Papua Barat.

Penolakan terhadap pembangunan Mako Brimob sudah bergulir sejak 2015 hingga kemarin.Senin 30 januari 2017 pada apel pagi di Mapolda papua kapolda menegaskan degan tegas Harus bangun Mako Brimob di papua.”Penolakan pembangunan Mako Brimob di Wamena ini,menurut rakyat Papua karena tanpa tujuan yang jelas.”

Rakyat Papua menganggap bahwa Brimob adalah salah satu masalah keamanan di Papua. Penambahan aparat di Papua,khususnya wamena sama artinya dengan peningkatan kekerasan,menamba suasa teror dan potensi pelaggaran HAM dll diatas tanah Papua.Juga karena Papua tidak sedang berstatus “Wilayah Keamanan khusus”.

Pembangunan Mako Brimob diduga akan menciptakan perampasan tanah adat serta menambah potensi impunitas.Pendekatan militeristik di Papua sudah seharusnya di rubah Jakarta,tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua.Pembangunan Mako Brimob merupakan implementasi pendekatan militeristik yang sangat keliru.

Masyarakat asli Wamena melalui wakil-wakilnya terus menyuarakan penolakan atas pembangunan Mako Brimob.Dan akan lebih baik lagi anggaran untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena dinilai lebih tepat sasaran bila dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Brimob. Pendekatan kekerasan oleh Negara melalui aparat keamanan, dalam hal ini TNI/POLRI yang terus menyebabkan situasi ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Seperti halnya pada bulan Desember 2016 – Januari 2017 ini, masyarakat Papua di Dogiyai merasa sangat tertekan dengan keberadaan dan sikap aparat yang melakukan sweeping liar (Berlebihan) dan sempat melakukan aksi protes.

Dimana dalam sweeping tersebut pihak aparat melakukan aksi yang terkesan aneh diantaranya;Melarang masyarakat berkumis panjang serta membawa pisau dan parang. Padahal masyakat membutuhkan alat itu, untuk berkebun sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya sebagai peramu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan pembungkaman ruang demokrasi di Tanah Papua yang makin masif, hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016. LBH Jakarta merilis penangkapan selama April – Juni 2016 2000-an orang ditangkap ketika sedang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

Tak hanya itu fase Juli – Oktober 2016,4000 orang Papua ditangkap juga saat aksi unjuk rasa. Berikut kekerasan yang terjadi selama 2016, Melihat situasi ini Mahasiswa dan masyarakat Papua Peduli Pelanggaran HAM dan Kekerasan di Tanah Papua akan mengadakan aksi damai dengan tuntutan:

  1. Rakyat Papua sama sekali tak membutuhkan Markas Brimob di Wamena
  2. Kapolri segera mencopot Kapolda Papua, sebab ruang demokrasi di Papua makin menggenaskan.
  3. Kapolri Segera mencopot Kapolres Nabire yang telah menyebabkan keresahan terhadap masyarakat di Dogiyai, Papua.

Aksi damai akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 besok.Sasaran aksi di Mabes Pol-RI.Seruan aksi akan menyusul.Jakarta, 17 Februari 2017

Demikian press rilis tuntutan mahasiswa dan masyarakat peduli pelanggaran HAM diseantero West Papua,sangat diharapkan reaksi (Support) dari semua elemen guna mempercepat proses menyelesaian permasalahan pelanggaran Ham dll  Tanah Papua.

Salam Demokrasi dan Kemanusiaan…

Kontak Person : Musa Haluk – 081219204160,Imanuel Wetipo -081281196519

Pemerintah, Politik, West Papua

Tidak Ada Jalan Lain, Papua Harus Dibuka

18764075_303

Jokowi berjanji akan mengganti pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan. Namun, cita-cita Jokowi ini kelihatan macet di lapangan. Papua tetap “ditutup”. Ikuti ulasan Made Supriatma berikut ini.

Akhir Maret yang lalu Menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, Luhut Panjaitan berziarah ke makam tokoh nasional Papua Theys Hiyo Eluay. Menteri Luhut meletakkan karangan bunga di atas makam tokoh yang dibunuh lewat operasi intelijen Kopassus tahun 2001.

Luhut Panjaitan, yang adalah juga bekas perwira Kopassus, bermaksud untuk meraih simpati. Selepas itu, dia akan bertolak ke Papua Nugini dan Fiji. Indonesia memiliki kepentingan terhadap Papua Nugini, Fiji dan negara-negara Melanesia karena dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua.

Selain itu, kunjungan ke makam Theys bisa dilihat sebagai sikap (gesture) yang ditujukan kepada rakyat Papua. Hanya saja, ada yang tidak pas. Beberapa saat sebelum kunjungan Luhut, lambang Bintang Kejora besar di atas makam Theys dihapus dan dicat putih. Bagaikan menyiram bensin, para aktivis kemerdekaan Papua langsung bereaksi keras. Mereka marah dengan penghilangan lambang Bintang Kejora itu. Lambang ini sudah dianggap sebagai identitas politik bangsa Papua.

Di pihak Indonesia, tidak banyak yang menyadari bahwa masalah Papua sudah memasuki tahapan penting. Administrasi pemerintahan presiden Jokowi pernah berjanji akan memperbaiki situasi di Papua. Presiden Joko Widodo berjanji akan mengganti pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan.

default
Para tentara anti huru hara di jayapura,30 November 2000 mengantisipasi peringatan 29 tahun Papua Barat.

Namun, kenyataan berbicara sangat berlainan. Cita-cita presiden jokowi ini kelihatan macet di lapangan. Ada dua hal yang dilihat dari perspektif Papua yang tidak mungkin diselesaikan dengan ‘pendekatan kesejahteraan.’ Keduanya persoalan itu adalah impunitas dan kebebasan serta hak-hak asasi manusia.

 

Impunitas

Rakyat Papua tentu tidak bisa melupakan bagaimana Theys dibunuh. Mereka juga masih ingat ucapan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, saat itu Panglima TNI, ketika Theys dibunuh. Ryamizard memuji prajurit dan perwira Kopassus yang membunuh Theys sebagai “pahlawan NKRI.”

Pelanggar HAM diserahi mendidik generasi penerus TNI

Selain itu mereka menyaksikan bagaimana perwira-perwira yang katanya dihukum dan dipecat dari dinas TNI justru terus mendapat kenaikan pangkat. Bekas Komandan Satgas Tribuana X, Letkol Inf. Hartomo (Akmil 1987), misalnya, sekarang berpangkat Mayor Jendral dan menjadi Gubernur Akademi Militer. Tentu sulit dimengerti bahwa perwira yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM berat diserahi mendidik generasi penerus TNI.

Perwira-perwira lain juga terus menerus mendapat promosi. Kapten Inf. Rionardo (Akmil 1994) sekarang sudah berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai komandan Brigif 1 Pam Ibukota/ Jaya Sakti. Sedangkan Mayor Inf. Donny Hutabarat (Akmil 1990) terakhir diketahui juga berpangkat Letnan Kolonel dan menjadi Assisten Intel di Kodam Bukit Barisan. Kapten Inf. Agus Supriyanto (Akmil 1993) juga sudah menjadi Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Komandan Kodim 1607 Sumbawa.

Kebebasan dan HAM

Tidak dapat disangkal bahwa setelah kematian Theys Hiyo Eluay gerakan pembebasan Papua telah mengambil bentuk yang sama sekali lain. Jika sebelumnya, gerakan-gerakan pro-kemerdekaan Papua lebih berorientasi elitis sambil tetap memelihara sayap militer dalam berhadapan dengan pemerintah Indonesia, maka saat ini yang muncul adalah kekuatan organisasi massa.

Kita menyaksikan lahirnya aktivis-aktivis Papua dari generasi yang lebih muda. Mereka lebih berdisiplin, memiliki ikatan ke dalam yang jauh lebih kuat, dan lebih terbuka dalam mengadopsi taktik dan strategi baru dalam gerakan.

Itulah yang direpresentasikan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Organisasi ini bergerak di lapisan kaum muda terdidik Papua terutama mahasiswa dan pelajar. KNPB juga sangat mengerti teknologi. Operasi dan jaringan media sosial KNPB, misalnya, cukup maju sehingga mereka bisa mengorganisasi gerakan dengan cepat.

Tidak pelak lagi, KNPB menjadi organisasi Papua yang paling militan. Gerakan aksi massa KNPB tidak saja dijalankan di Papua namun juga di wilayah-wilayah Indonesia lainnya.

Tampaknya, aparat keamanan Indonesia tidak berdaya dalam mengendalikan KNPB. Jalan pintas diambil oleh aparat keamanan. Kepemimpinan dan anggota KNPB menjadi target pembunuhan oleh aparat-aparat keamanan. Sejak organisasi ini didirikan tahun 2008 hingga 2014 ada 29 anggotanya dibunuh dan puluhan lainnya di penjara. Pada tahun 2012, wakil ketua KNPB, Mako Tabuni dibunuh oleh aparat berpakaian preman.

Tidak ada organisasi di Indonesia yang menjadi korban pembunuhan tepat sasaran (targeted killings)sebesar KNPB. Bahkan organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi teroris sekalipun.

Aparat keamanan Indonesia juga melakukan banyak penangkapan terhadap peserta aksi-aksi unjuk rasa yang digelar seakan tidak kenal lelah oleh para aktivis Papua. Pemerintahan presiden Jokowi cukup ‘berprestasi’ dalam melakukan penangkapan ini. Organisasi Papua itu Kita mencatat bahwa ada 653 penangkapan terjadi antara April 2013-Desember 2014 dan 479 penahanan aktivis dari 30 April-1 Juni 2015. Tentu, penangkapan-penangkapan itu juga kerap disertai dengan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan.

Pertarungan Internasional

Saat ini tengah terjadi pertarungan antara Indonesia dan pihak pejuang kemerdekaan Papua di Pasifik Selatan. Pihak Papua diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi ini selama beberapa tahun belakangan ini dengan gigih melakukan gerilya diplomatik dalam upaya mendapatkan keanggotaan organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi regional negara-negara Melanesia.

Saat ini, Indonesia adalah associate member dari MSG. Sementara ULMWP diakui stastusnya sebagai pengamat (observer). Indonesia berusaha menjadi anggota penuh MSG. Namun aktivis pro-kemerdekaan Papua gigih berkampanye menentangnya. Seminggu yang lalu, ribuan demonstran turun ke jalan untuk menolak keanggotaan Indonesia dalam MSG dan menuntut pengakuan ULMWP sebagai anggota penuh.

Jalan diplomatik Indonesia tampaknya tidak akan mulus. Sekalipun diplomat-diplomat Indonesia terkesan meremehkan kekuatan kecil ULMWP. Dalam pertarungan diplomatik ini, Indonesia kembali menghadapi sejarahnya sendiri. Persis inilah yang terjadi ketika Indonesia menghadapi gerilya-gerilya diplomatik Timor Leste.

ULMWP agaknya tidak akan berhenti di Pasifik Selatan. Mereka sudah bergerak ke negara-negara yang menjadi kekuatan internasional dunia. Yang terpenting adalah bahwa mereka mampu membangun basis kekuatan di dalam negeri serta kekuatan-kekuatan masyarakat sipil non negara di tingkat internasional.

Membuka Papua

Kenyataan-kenyataan seperti diatas sangat jarang diketahui oleh publik Indonesia. Sekalipun Indonesia sudah menjadi negara demokrasi namun akses warga negaranya terhadap informasi khususnya yang terkait dengan Papua masih sangat terbatas. Wartawan asing tidak diperbolehkan meliput di papua. Walaupun pemerintahan Jokowi mengatakan sudah mencabut larangan itu, namun di praktiknya, masih sangat sulit perizinannya bagi wartawan asing meliput di sana.

Sementara, wartawan-wartawan Indonesia yang bekerja di sana sebagian besar mendapatkan informasinya justru dari aparat keamanan dan intelijen. Seperti dalam kasus Tolikara, misalnya. Para jurnalis Indonesia hanya meneruskan informasi yang berasal dari pihak kepolisian.

Papua sesungguhnya memiliki wartawan-wartawan lokal yang cukup bagus. Mereka memiliki akses terhadap sumber-sumber berita lokal sehingga lebih mudah melakukan verifikasi berita. Akan tetapi, berita-berita mereka umumnya diterbitkan untuk masyarakat lokal dan sangat jarang dijadikan rujukan media nasional.

Dalam soal Papua, pemerintah Indonesia agaknya tidak hanya ingin menyembunyikan persoalan dari dunia internasional. Pertama-tama, pemerintah Indonesia menutup informasi untuk rakyat Indonesia sendiri. Sebab jika informasi dibiarkan bebas mengalir maka ia akan membuka borok-borok pemerintahan itu sendiri.

Soal Papua seharusnya menjadi perdebatan di kalangan publik Indonesia sendiri. Jika itu tidak terjadi, kita membiarkan satu daerah diperintah secara otoriter sementara wilayah lainnya menikmati kehidupan demokrasi. Konsekuensinya adalah bahwa kita sesungguhnya tidak mengakuinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Penulis:Made Supriatma peneliti dan jurnalis independen. Tulisan dan laporannya sering muncul di majalah online IndoProgress. Fokus penelitiannya adalah politik militer, konflik dan kekerasan etnik, serta politik identitas.

 

Masyarakat, Pemerintah

Farhat Abbas: Habisi Orang Papua dan Kirim Orang Jawa ke Papua

           Farhat Abbas – [foto google]

JakartaPLimbarUP.Com – Heboh! lagi-lagi Pace Farhat Abbas yang dikenal suka kontroversial dimedia sosial maupun di media lainnya, kali ini dihebohkan dengan warga Papua dimedia sosial Facebook akun yang bernama Farhat Abbas  dalam statusnya. (17/05/2016)

Sama hal seperti di Tahun 2015, pelantun Sakitnya Tuh Disini, seorang Cita Citata pernah heboh karena melecehkan orang Papua, bahwa dirinya lebih cantik dari Pada orang Papua (cantik kan, nggak seperti orang Papua) katanya ketika dia mengenakan busana etnik Papua, mala menghina orang Papua sebelum acara manggung live di TV. (15/02/2015)

                Status Farhat Abbas

Dalam akun Facebok Farhat Abbas tersebut menyatakan dalam statusnya ” Sewaktu indonesia merdeka memang papua tidak ikut..belakangan baru direbut indonesia dari belanda..jadi wajar kalau papua ingin berpisah dari indonesia..tapi jangan sampai itu terjadi indonesia akan rugi besar karna papua tanahnya luas penduduknya sedikit.. sebaiknya pemerintah memindahkan separuh pulau jawa yang padat itu ke papua..buat orang asli papua tidak berdaya..ajak dia kawin campur supaya ciri khas papuanya pela-pelan hilang.. ” (17/05/2016).

Ditahun 1966 (Ali Murtop Pada Tahun 1966). “Kalau orang Papua mau merdeka, silakan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau minta orang Amerika untuk menyediakan tempat dibulan bagi orang-orang Papua menempati disana”.

Kemudian belakangan baru-baru ini  muncul heboh dengan perkataan Luhut Binsar Pandjaitan “Sudah pergi ke Melanesia saja, tidak usah tinggal di Indonesia lagi”.(Luhut Binsar Pandjaitan, 19/02/2016).

Sangat luar biasa dan tak disangka, begituka selama ini yang dipikirkan orang Jawa untuk tanah Papua dan orang Papua? Meskipun barang kali menjadi suatu rahasia yang tersembunyi namun bukan rencana Tuhan akan terbongkar pula niat-niat jahat itu tentang tanah Papua dan orang Papua.

Ini bukan lagi kata siapa tapi bukti dan kenyataan sedang membuktikan. Rencana seperti ini mungkin saja tidak hanya berlaku bagi tanah Papua, selain diluar Jawa seperti di Kalimantan, Aceh. Maluku dan yang lainnya terjadi hal yang sama, dilihat dari latar belakang penduduk orang Jawa lebih banyak dari pada pribumi.

Jadi sebagai manusia yang berpikir cerdas dan logis, kita bisa menganalisa bahwa,perkataan Farhat Abbas dan beberapa golongannya adalah yang direncanakan negara ini untuk tanah Papua dan orang Papua. Untuk mengakui hal ini tidak perlu kita cantumkan kata siapa atau bukti, karena kenyataan yang sedang terjadi dan dirasakan orang Papua adalah seperti pernyataan dan kata-kata mereka tersebut.

Sumber:Pacepapuashare.com
Masyarakat, Pemerintah, Umum

AMP JOGYA SUPPORT ULWP BECOME A MEMBER OF GROUPS MELANESIAN SPEARHEAD (MSG)

YOGYAKARTA,LBRM-peaceful protest Papua Student Alliance (AMP) committee of the city of Yogyakarta, Supports attitude Clumps Melanesian Countries to Make West Papua Melanesian Spearhead Member Groups (MSG). And Urge Indonesia to Provide Open Space of Democracy and Rights of Self-Determination as a Democratic Solution for the People of Papua, as well as condemn the brutal act of Indonesian Military (TNI-police) that peaceful protests were violently dispersed by KNPB kordinir today Papuans in Jayapura West Papua .

It is delivered by a general coordinator (Kordum) peaceful protest, Mika B. Okomodi on Monday, June 10, 2013. Mikcal Also read the statement, the Melanesian Spearhead Implementation Groups (MSG) Summit in mid-June in the city of Noumea, New Caledonia (New Caledonia), one of the discussion is the proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) to ask a member of West Papua MSG.

WPNCL which constitutes the Papuan independence movement diplomacy in the Pacific region have lobbied diplomacy in several clumps Melanesian countries such as Vanuatu, Fiji, Solomon Islands and Kanaky. Diplomacy WPNCL Pacific region represents an advance, which will be the topic of Papua issue of discussion in the MSG Summit this time.

Melanesian Spearhead Group (MSG) was formed based on “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”, signed in Port Vila on March 14, 1988. MSG consists of Fiji, childhood Front de liberation nationale et Socialiste (FLNKS) New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu.

MSG is a bilateral forum clumps Melanesian countries, considers the issue a matter of neighbor clumps Papua Melanesia under the Indonesian colony.
So, this time the MSG Summit in New Caledonia will make the Papua issue as a topic in addition to other issues that exist south pacific region.

Then the action of walking safely to completion. Indoenesia military convoy despite tight by Army and Police, both complete and Pakian pakian Ordinary (Thugs). (Andy G)

Masyarakat, Pemerintah, Umum

Pemprov Papua tetap minta Freeport penuhi kewajiban pajak daerah

news_9494_1387570561
Kawasan tambang PT.Freeport Indonesia di Tembagapura,Mimika,Papua.(Foto:Illustrasi)

“:Sidang sengketa pengadilan pajak air dan permukaan antara PT Freeport Indonesia terhadap Pemprov Papua kini telah memasuki agenda sidang kesimpulan akhir.”

Jayapura,LBRM– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam sidang gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta tetap meminta PT Freeport Indonesia memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tentang pajak daerah yaitu membayar pajak air permukaan.

Kuasa Hukum Pemprov Papua Y. Derek Hegemur dalam siaran persnya di Jayapura, mengatakan Freeport tetap harus membayar pajak karena pemanfaatan air permukaan sisa produksi berupa pasir yang pengolahannya menggunakan Sungai Ajkwa Kabupaten Mimika.

“Sidang sengketa pengadilan pajak air dan permukaan antara PT Freeport Indonesia terhadap Pemprov Papua kini telah memasuki agenda sidang kesimpulan akhir,” katanya.

Menurut Derek, pihaknya merupakan termohon dalam sidang lanjutan sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia selaku pemohon dan Pemprov Papua selaku termohon di dalam sidang di Pengadilan Pajak Jakarta (2/11).

“Agenda sidang, masuk pada agenda kesimpulan akhir dari pihak pemohon banding yakni PT Freeport Indonesia dengan pihak termohon Pemprov Papua, yang mana keduanya masih berpegang pada dasar hukum atau landasan yuridis dari masing-masing, terutama terkait cara penghitungan volume air yang digunakan untuk membuang limbah tailing,” ujarnya.

Dia menuturkan pihak pemohon yakni PT Freeport tetap bersikukuh mengacu pada Kontrak Karya (KK) Tahun 1991 dan Perda Nomor 5 Tahun 1990.

“Sedangkan Pemprov Papua selaku termohon, dalam penjelasannya menyebutkan, KK ditandatangani pada 30 Desember 1991, Perda Nomor 5 Tahun 1990 telah diubah dengan beberapa peraturan daerah, bahkan yang terbaru adalah Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,” katanya.

Dia menjelaskan dalam perda tersebut, pihaknya telah menetapkan harga pajak permukaan air dengan harga Rp1.200 per meter persegi, dibandingkan dengan pemohon (PT Freeport) yang menggunakan perhitungan perda Rp10 per meter persegi sesuai Perda Nomor 5 Tahun 1990.

“Dalam sidang tersebut pihak pemohon tetap berpegang pada KK, terutama pasal 10 dan 13, serta perda yang berlaku pada saat ditandatangani kontrak karya yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1990, tetapi sebenarnya secara yuridis sudah tidak berlaku, karena sudah dicabut dengan hadirnya beberapa regulasi terutama Perda Nomor 4 Tahun 2011,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan pembayaran pajak, merupakan kewajiban wajib pajak, mau tidak mau pihak pemohon harus membayar, namun sejauh ini Freeport merasa keberatan dengan tarif pajak daerah yang disampaikan meski beberapa kali sudah dilaksanakan pertemuan namun belum ada kesepakatan. (*)

Editor: Melqy s w

Pemerintah, Politik, West Papua

Ini Tokoh Papua yang dibunuh pada Hari Pahlawan indonesia

Berikut profil salahsatu tokoh bangsa Papua yang dibunuh militer pada hari pahlawan indonesia 10 November.

Nama: Dortheys Hiyo Eluay
Lahir: 3 November 1937
Sereh, Sentani, Jayapura
Meninggal 10 November 2001
Jayapura
Sebab meninggal Pembunuhan militer
Kota asal Sentani

Dortheys Hiyo Eluay (lahir di Sereh, Sentani, Jayapura, 3 November 1937 – meninggal di Muara Tami, Jayapura, 10 November 2001 pada umur 64 tahun) adalah mantan ketua Presidium Dewan Papua (PDP), yang didirikan oleh mantan presiden Indonesia Abdurrahman Wahid sebagai perwujudan daripada status otonomi istimewa yang diberikan kepada provinsi Papua.

Pendidikan dan Awal Hidup

Eluay dididik di sekolah dasar lanjutan (Jongensvervolgschool) di Yoka, pada masa penjajahan Belanda. Dia mempelajari meteorologi dan lalu bekerja sebagai asisten ahli meteorologi di Badan Metereologi dan Geofisika Pemerintah Hindia Belanda. Keluarganya merupakan kepala adat (ondoafi) di Kampung Sereh. Eluay sendiri kemudian menjadi ondoafi berkat pendidikannya yang lumayan tinggi.

Setelah Belanda melepaskan kekuasaan pada tahun dia lalu membuat istri baru tp orang paniai yang bernama Salomina Pigome saudara dari bapak yereminus pigome.1963, Theys membantu TNI dalam memilih orang-orang yang dianggap pro-Belanda dan memprotes integrasi dengan Indonesia agar kemudian dibunuh. Ia merupakan salah satu dari 1.000 orang yang terpilih dalam Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat, yang mengikuti pemungutan suara untuk integrasi dengan Indonesia pada tahun 1969. Dia berkampanye untuk bergabung dengan Indonesia. Pada tahun 1971, Theys bergabung ke Partai Kristen Indonesia dan masuk ke parlemen.

Karier Politik

Tahun 1977, Theys pindah ke Golkar. Ia menjadi anggota DPRD I Irian Jaya hingga tahun 1992. Dalam pemilu berikutnya ia tidak dicalonkan lagi sehingga ia kecewa, dan bersuara lantang terhadap Jakarta. Tahun 1992, dibentuk Lembaga Musyawarah Adat (LMA) yang menyatukan 250 suku Papua. Theys terpilih dan dinobatkan selaku Pemimpin Besar LMA Papua. Ia kemudian menobatkan diri jadi Pemimpin Besar Dewan Papua Merdeka.

Pada 1 Desember 1999, Theys mencetuskan dekret Papua Merdeka serta mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lalu pada Mei-Juni 2000, ia mengadakan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat, yang lalu dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua, Jayapura. Dalam kongres itu, Theys terpilih sebagai Ketua PDP.

Konon ada beberapa faksi dalam Tentara Nasional Indonesia yang kurang suka akan adanya PDP ini sebab mereka takut bahwa hal ini akan menuju lepasnya Papua dari pangkuan NKRI. Lalu di bawah pemerintahan Megawati Sukarnoputri otonomi khusus ini harus dicabut kembali dan ada tuduhan bahwa PDP dihalang-halangi oleh oknum-oknum militer.

Kematian

Pada tanggal 10 November 2001, Theys Hiyo Eluay diculik dan lalu ditemukan sudah terbunuh di mobilnya di sekitar Jayapura. Menurut penyidikan Jenderal I Made Mangku Pastika, yang juga memimpin penyidikan peristiwa Bom Bali 2002, ternyata pembunuhan ini dilakukan oleh oknum-oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Beberapa anggotanya, antara lain Letkol Hartomo, dipecat secara tidak terhormat. Dunia Internasional mengecam pembunuhan Eluay ini.

Eluay akhirnya dimakamkan di sebuah gelanggang olahraga di tempat kelahirannya Sentani pada sebuah tanah ada yang sudah diwakafkan oleh para tetua suku. Pemakamannya dihadiri kurang lebih 10.000 orang Papua. Pada jalan raya antara Jayapura dan Sentani sebuah monumen kecil didirikan untuk mengenang pembunuhan ini.

Sumber: Wikipedia | www.anginselatan.com

Pemerintah, Politik, West Papua

Kekerasan Militer Bagian dari Kehidupan Rakyat Papua

Oleh: Bernardo Boma

Kompleksitas sejarah dan manipulasi status politik adalah akar persoalan Papua menjadi masalah yang meninggkat sejak 1 Mei 1963 ketika  wilayah Papua dianeksasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendudukan Indonesia di wilayah Papua membawah malapetaka dalam kehidupan rakyat Papua. Persoalan akut dan paling membekas dalam sejarah perjalanan hidup orang Papua adalah kekerasan militer terhadap orang asli Papua dengan berbagai macam dalil dan stigam serta marginalisasi yang menjadi bagian dari kehidupan rakyat Papua sehari-hari

Namun, Penderitaan hingga kini masih berlanjut dan ditutupi oleh rezim otoritarian negara yang penuh dengan pendekatan kekerasan, memarginalisasi orang Papua. Penderitaan rakyat Papua adalah sebuah ancaman serius yang distigma “separatis”, “terbelakang”, “OPM”, “Gerakan Pengacau Keamanan” dan “tidak berbudaya” untuk membenarkan tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Dari berbagai segi kehidupan, baik dari aspek ekonomi, politik dan kebudayaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan kehidupan Rakyat Papua. Jika kita menyimak bagaimana awal gagasan pembentukan Bangsa Papua oleh kaum intelektual Papua pada dekade 1960-an tentunya mereka memiliki cita-cita agar Rakyat Papua dapat membangun Bangsa dan Tanah Airnya dengan lebih baik, lebih demokratis, lebih adil dan lebih manusiawi serta lebih sejahtera di negerinya.

Keinginan dan tentang rumusan negara yang dikehendaki para pengagas Bangsa Papua, untuk memerdekakan Rakyat dan membentuk suatu negara adalah wujud cita-cita yang mulia karena menghendaki agar Rakyatnya terbebas dari sebuah penjajahan. Salah satu gagasan dari Resolusi Kongres Nederland Nieuw Guinea Raad (Dewan Niuew Guinea) pada tanggal 19 Oktober 1961, yang memiliki arti penting bagi Rakyat Papua saat ini adalah semboyan “One People One Soul” yang artinya Satu Rakyat Satu Jiwa. Semboyan ini mengartikan persatuan dari seluruh rakyat Papua yang beraneka ragam suka, bahasa, tradisi, adat dan kehidupan ekonominya.

Saat itu Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno yang egois dan angkuh telah melancarkan sebuah usaha untuk menggagalkan lahirnya negara Papua Barat. Yang mana setelah deklarasi kemerdekaan Bangsa Papua Barat 1 Desember 1961, kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 Indonesia melalui Soekarno mengumandangkan TRIKORA. Yang diikuti oleh mobilisasi militer dan para militer untuk menguasai Papua dari tangan Belanda. Dengan alasan membebaskan Papua dari penjajahan Belanda, gagasan membentuk sebuah negara Papua Barat adalah murni kehendak Rakyat Papua yang dipelopori oleh kaum intelektual Papua pada waktu itu, diantaranya:  N. Jouwe, M.W. Kaiseppo, P. Torei,  M.B. Ramendey, A.S. Onim, N. Tanggahma, F. Poana dan Andullah Arfan.

Sejak TRIKORA 19 Desember 1961 dan penyerahan administrasi dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Indonesia selalu mengunakan militer (TNI-Polri) sebagai tameng untuk menghadapi perlawanan Rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran  Indonesia.

Realisasi dari isi Trikora itu Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.
Operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba   dan lain-lain.

Tidak hanya sampai di situ dalam sejarah Indonesia, pada rezim pemerintah Soeharto yang otoriter militeristik, Propinsi Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga beberapa kali terjadi Operasi Militer yang dilakukan oleh ABRI atau sekarang disebut TNI. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia menempatkan TNI dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua dan dilakukan operasi besar-besaran terjadi dan menewaskan rakyat Papua dalam jumlah besar. Operasi Militer yang dimaksudkan adalah Operasi Sadar (1965–1967), Operasi Bhratayuda (1967–1969), Operasi Wibawa (1967–1969), Operasi Pamungkas (1969–1971) Operasi militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983–1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985), Operasi Militer di Mapenduma (1996). Kemudian masih terus melakukan kekerasan setelah pemberlakukan Otonomi Khusus adalah pelanggaran HAM di Wasior (2001).

Pada 10 November 2001, tepatnya 13 tahun yang lalu, Pemimpin Besar Bangsa Papua Barat, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas dalam mobilnya di Kilo Meter 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. pada 08 Desember 2014. 4 (empat) orang Pelajar mati ditembak oleh aparat keamanan (TNI/Polri) dilapangan Karel Gobay pada pagi hari, Namun hingga kini belum ada kejelasan Pemerintah dalam upaya penyelesaian kasus Paniai Berdarah walaupun Komnas HAM sudah merekomendasikan dan sudah membentuk Panitia Ad Hock dan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hingga saat ini, dapat kita saksikan sendiri bagaimana kekerasan dan marginalisasi terhadap Rakyat Papua dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan terjadi di depan mata kita, bagaimana perilaku aparat militer Indonesia terhadap Rakyat Papua, bagaimana tanah-tanah adat dijadikan lahan investasi perusahaan milik negara-negara Imperialis, Ekonomi rakyat seperti Pasar, kios, toko dan ruko dikuasai oleh bukan orang asli Papua sehingga orang asli Papua dimarginalkan dari atas tanahnya sendiri adalah salah satu bentuk diskriminasi rasis di Papua yang dibangun oleh negara melalui pendekatan pembangunan Pos-pos militer, penambahan pasukan militer Organik maupun Non Organik pembukaan lahan bagi perusahan asing yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Papua membawa malapetakan bagi orang Papua dari segi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dulunya kehidupannya alamiah

Tidak cuma itu, tingginya kematian di Papua khususnya kematian Ibu dan Anak ,Tenaga dan prasarana, Tenaga medis sangat minim, bagaimana lapangan pekerjaan yang ada cuma PNS dan buruh perusahaan milik negara-negara imperialis, bagaimana minimnya tenaga guru dan prasarana pendidikan di daerah-daerah pelosok dan masih banyak lagi persoalan lain yang sedang membelenggu Rakyat Papua saat ini.  Hal yang demikian terjadi diseluruh Papua dan tetap akan dipertahankan, guna kepentingan penguasaan terhadap Tanah Papua. Sehingga kesejahteraan menjadi alasan rasional Indonesia terhadap gejolak konflik di Papua yang sebenarnya berkaitan dengan Identitas suatu bangsa yang hendak memerdekakan diri.

Terbelenggunya Rakyat Papua dalam sebuah penjajahan, penindasan dan diskriminasi dikarenakan kita diperhadapkan pada musuh bersama seluruh Rakyat Papua cengkraman maut yang mematikan dari yang namanya Kolonialisme Indonesia, Imperialisme, dan Militerisme.

Kolonialisme Indonesia di Papua Barat dimulai ketika adanya invasi militer ke Papua sejak TRIKORA 1961 dengan pembentukan Komando Mandala untuk melancarkan operasi “Mandala” yang dipimpin oleh Letjend. Soeharto. Ini bertujuan untuk melakukan ekspansi (peluasan wilayah kekuasaan) negara Indonesia.  Ini dilakukan berdasarkan klaim yang tidak logis dan sepihak dari Soekarno, bahwa jauh sebelum Indonesia lahir, papua adalah bagian dari kerajaan  majapahit dan beberapa klaim lainnya.

Hingga kini, untuk menjalankan kolonisasi dan mempertahankan kekuasaannya atas Tanah Papua, mesin birokrasi, sistem politik seperti pemilu  dan militer (TNI-Polri) digunakan untuk melegitimasi keberadaan Indonesia di Papua. Birokrasi merupakan mesin legal Indonesia untuk menjadikan Papua bagian dari NKRI dan militer merupakan alat reaksioner yang digunakan untuk mempertahankan Papua apapun caranya. Dan sistem politik seperti pemilu untuk menunjukkan kalau Rakyat Papua patuh terhadap sistem politik yang berlangsung di Indonesia.

Hal sama seperti yang pernah dilakukan Belanda terhadap Indonesia dan Papua, kembali dilakukan oleh Indonesia terhadap bangsa Papua.

Kolonial Indonesia dengan Sistem politik dan militer, kebijakan politik seperti UU NO 21 Tahun 2001 tentang Otsus, UU Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), UP4B dan kebijakan lain hanya merupakan upaya untuk mempertahankan Papua tetap dalam kekuasaan Indonesia.

Imperialisme, dengan penandatanganan Kontrak Karya PT. Freeport milik Imperialis Amerika dengan pemerintahan Soeharto pada tahun 1967 menunjukan bahwa Papua saat ini sedang berada dalam cengkraman negara-negara Imperialis. Hal ini ditunjukan dengan masuknya berbagai perusahaan-perusahaan berskala Multy National Coorporation (MNC) seperti BP di Bintuni dan LNG Tangguh di Sorong Selatan serta pembukaan perkebunan skala luas seperti MIFEE di Marauke dan Corindo dan Medco yang sudah ada jauh sebelumnya. Untuk mengamankan keberlangsungan aktifitas eksploitasi perusahaan-perusahaan milik imperialis ini, militer (TNI-Polri) selalu digunakan untuk menghalau perlawanan Rakyat pemilik hak ulayat.  Nyatanya, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat mensejahterakan seluruh Rakyat Papua yang berjumlah kurang lebih tiga juta jiwa.

Militerisme, di Papua awal mulai dengan masuknya penjajah Belanda, baru kemudian sifat reaksionernya muncul ketika Indonesia hadir di Papua. Militerisme Indonesia memulai aksinya di Papua paska TRIKORA 19 Desember 1961 dengan adanya seruan untuk memobilisasi umum rakyat Indonesia untuk membebaskan Papua Barat dari Belanda oleh Soekarno. Katanya membebaskan namun faktanya hari ini sedang menjajah.

Penerapan kebijakan operasi militer yang pertama yaitu Operasi Mandala tahun 1961 dan berbagai operasi lain untuk melakukan teror, intimidari, pengejaran, pemenjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran fasilitas umum dan kampung, dan aksi kejahatan militer yang lainnya. Selain itu, Daerah Operasi Militer (DOM) melalui Operasi Koteka pada tahun 1970-an, Rakyat Papua dipaksa untuk mengenakan pakaian ala orang Indonesia yang terbuat dari kain.

Penyelesaian persoalan Papua  melawan sistem yang sudah sekian lama menghisap, menindas dan menjajah rakyat Papua, untuk penyelesaian status Politik rakyat Papua adalah Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua merupakan satu-satunya tawaran solusi demokratis, adil dan bermartabat yang lahir dari rakyat Papua dalam penyelesaian persoalan Papua sebagai tahapan rakyat Papua untuk menentukan sikap hidup secara, sadar dan demokratis, apa tetap bersama Indonesia atau merdeka sendiri. Melalui mekanisme internasional yang dikenal dengan nama referendum.

Penulis adalah aktivis Mahasiswa Papua di Semarang.

Pemerintah

7 Konflik Militer Paling Ngeri Ini Masih Bertahan Hingga Sekarang

konflik-militer.jpg

Konflik militer atau yang menjurus menjadi sebuah perang telah menjadi makanan sehari bagi beberapa orang di wilayah ini. Kepentingan-kepentingan yang tak bisa dinegosiasi akhirnya membuat perang terus berjalan hingga kemungkinan untuk selesai sangatlah kecil. Bahkan ada yang mengatakan konfliknya abadi dan akan berhenti jika salah satu kalah atau sama-sama hancur. Berikut tujuh konflik militer paling ngeri yang terjadi sejak lama tapi masih bertahan sampai sekarang. Di wilayah ini ketenangan hanyalah sebuah mitos yang susah menjadi kenyataan. Mari kita simak bersama-sama!

1. Konflik Israel dan Palestina

Bisa dibilang konflik yang terjadi di Gaza adalah konflik abadi yang susah menemui jalan kelar. Setiap hari selalu saja ada bauk tembak hingga serangan bom yang menggempur wilayah konflik. Palestina menjadi negeri pesakitan karena wilayahnya semakin habis dicaplok Israel yang menjadi saudara dekat Amerika.

Konflik Israel dan Palestina  [image source]

Konflik militer yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menjadi isu dunia. Sayangnya penyelesaian selalu tak terjadi. Konflik kedua kubu ini seperti sengaja dibiarkan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tersembunyi.

2. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan

Meski jarang sekali terjadi baku tembak di antara dua negara. Namun nyatanya sampai sekarang di perbatasan negara masih terjadi ketegangan. Konflik-konflik kecil kerap memenuhi area DMZ yang dijaga ketat oleh tentara dari dua negara.

Konflik Korea Utara dan Korea Selatan  [image source]

Konflik militer antara Korea Utara dan Korea Selatan bisa dibilang tak akan ada akhirnya. Kedua negara sama-sama punya kepentingan. Apalagi saat ini Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un yang dikenal sebagai diktator paling kejam saat ini.

3. Konflik di Afganistan

Afganistan mengalami konflik militer yang sangat panjang. Bahkan sejak tahun 1978 negeri ini sudah harus berperang melawan kelompok militan. Setelah masalah ini selesai negeri ini kembali diguncang dengan beberapa manuver dari negara seperti Uni Soviet (Rusia) hingga akhirnya NATO menguasai pada 2001 buntut serangan AL-Qaeda di Amerika.

Konflik di Afganistan  [image source]

Konflik militer ini bisa dibilang perang besar yang katanya melawan terorisme. Selam 13 tahun perang telah memakan ribuan nyawa tak berdosa.  Di tahun 2015 ini konflik senjata kembali dilanjutkan dengan dalangnya adalah Amerika.

4. Konflik Somalia Melawan Al-Qaeda

Sejak tahun 1986 silam Somalia telah mengalami perang sipil yang mengakibatkan banyak sekali warganya tewas. Perang ini selesai pada tahun 1995 dan negara mulai damai kembali. Berpuluh tahun berselang Somalia dimasuki organisasi teroris mengerikan yang membuat negeri ini jadi memanas.

Konflik Somalia Melawan Al-Qaeda [image source]

Perang terus terjadi hingga sekarang dan mengakibatkan banyak sekali rakyat sipil yang menjadi korban. Saat ini bahkan tentara Inggris ikut masuk bersama dengan tentara Amerika. Kerusuhan semakin menjadi-jadi di Somalia.

5. Konflik Internal Kolombia

Kolombia mengalami konflik berupa perang sipil yang terjadi sejak tahun 1964 dan sampai sekarang pun belum selesai. Konflik ini terjadi antara pemerintah, kaum pemberontak yang selalu menjadi oposisi pemerintah dan juga kaum gerilyawan.

Konflik Internal Kolombia  [image source]

Mereka terus berperang dan rebutan wilayah vital di Kolombia. Selama 50 tahun perang sipil terjadi setidaknya ada sekitar 200.000 lebih meninggal dunia. Sebagian besar berasal dari warga sipil yang berada di daerah konflik.

6. Konflik Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka

Konflik yang terjadi si Papua memang selesai. Alasannya Papua adalah daerah yang menyimpan banyak sekali sumber daya alam yang berharga, dalam hal ini emas. Banyak selentingan jika organisasi itu ditumpangi kepentingan asing yang menginginkan Papua yang kaya sumber daya ini merdeka.

Konflik Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka  [image source]

Konflik di Papua ini diprediksi tidak akan pernah selesai sebelum semua sumber daya di Papua habis. Indonesia pun juga tak akan dengan mudah melepaskan wilayah yang kadang selalu diabaikan ini, kecuali masalah sumber daya alamnya.

7. Konflik Kashmir India

Kashmir adalah daerah di utara India yang terus mengalami konflik hingga sekarang. Banyak sekali gerilyawan di Kashmir menginginkan adanya kebebasan dan lepas dari India. Sayangnya apa yang mereka inginkan justru menjadikan India kian murka dan baku hantam sering terjadi.

Konflik Kashmir India  [image source]

Tak terhitung lagi berapa banyak gerilyawan ditangkap lalu disiksa dengan cara yang mengerikan sampai tewas. Apa yang terjadi di Kashmir benar-benar telah melanggar hak asasi manusia dan terus dilakukan sampai sekarang. Itulah tujuh konflik militer ngeri yang masih terjadi sampai saat ini. Konflik-konflik seperti ini hanya akan membawa kepedihan dan kematian banyak orang di dunia. Karena dalam konflik apa pun, tak ada sebuah kemenangan, yang ada hanyalah penderitaan.

Pemerintah, Umum

3 Cara Jitu Menghancurkan Peradaban sebuah Bangsa

ingin-suatu-bangsa-hancur-pakailah-isu-agama
Gambar Illustrasi,Bangunan akibat perang.

Ada beberapa langkah-langkah atau trik yang dipercaya ampu atau jitu Apabila ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa berdasarkan pengamatan atau seperti yang kita ketahui perna dan sedang berlangsung hingga hari ini seperti halnya perang Palestina dan israel,Korea utara dan korea selatan dll.Adapun tiga cara untuk menghancurkan itu ialah:

  1. Hancurkan tatanan keluarga
  2. Hancurkan pendidikan
  3. Hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawan.

Untuk menghancurkan keluarga caranya dengan mengikis peranan ibu-ibu agar sibuk dengan dunia luar, menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu.

Para ibu akan lebih bangga menjadi wanita karir ketimbang ibu rumah tangga dengan dalih hak asasi dan emansipasi. Atau kesehatan dan kesehahteraan diabaikan sehingga kurang gizi, pertumbuhan anak tdk normal, pembinaan anak diabaikan. Kekerasan terhadap ibu dan anak neningkat.

Kedua, pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Kurangi penghargaan terhadap mereka, alihkan perhatian mereka sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif, dengan tujuan materi semata, hingga mereka abai terhadap fungsi utama sebagai pendidik. Pembangunan pendidikan diarahkan pd kuanditas bukan kualitas dan berorientasi pada proyek.

Ketiga, untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan agama adalah dengan cara melibatkan mereka kedalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata, hingga tidak ada lagi orang pintar yang patut dipercayai. Tidak ada orang yang mendengarkan perkataannya, apalagi meneladani perbuatannya.

Apabila ibu rumah tangga sudah hilang, para guru yang ikhlas lenyap dan para rohaniawan dan tokoh panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi dengan nilai-nilai luhur?

Itulah awal kehancuran yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran bangsa akan terjadi, sekalipun tubuhnya dibungkus oleh pakaian mewah, bangunan fisik yang megah, dan dibawa dengan kendaraan yang mewah.
Semuanya tak akan berarti apa apa, rapuh dan lemah tanpa jiwa yang tangguh.

Sumber dari //bagi.ne