Pemerintah, Politik, West Papua

Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelanggaran akan mengadakan Aksi damai Menuntut;Menolak Pembangunan Mako Bromob di Wamena dan Copot Kapolda papua dan Kapolres Nabire”

Image result for irjen waterpau
Foto:Apel pagi di Mapolda Papua,Kapolda Menegaskan harus bangun mako bromob.(Srch)

MALANG,(LBRM).-19 Tahun pasca Reformasi,situasi kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia Papua sama sekali tak berubah. Pendekatan kekerasan oleh Negara makin membudaya di Papua,pos-pos militer makin banyak bahkan juga rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, setelah adanya Polda Papua Barat.

Penolakan terhadap pembangunan Mako Brimob sudah bergulir sejak 2015 hingga kemarin.Senin 30 januari 2017 pada apel pagi di Mapolda papua kapolda menegaskan degan tegas Harus bangun Mako Brimob di papua.”Penolakan pembangunan Mako Brimob di Wamena ini,menurut rakyat Papua karena tanpa tujuan yang jelas.”

Rakyat Papua menganggap bahwa Brimob adalah salah satu masalah keamanan di Papua. Penambahan aparat di Papua,khususnya wamena sama artinya dengan peningkatan kekerasan,menamba suasa teror dan potensi pelaggaran HAM dll diatas tanah Papua.Juga karena Papua tidak sedang berstatus “Wilayah Keamanan khusus”.

Pembangunan Mako Brimob diduga akan menciptakan perampasan tanah adat serta menambah potensi impunitas.Pendekatan militeristik di Papua sudah seharusnya di rubah Jakarta,tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua.Pembangunan Mako Brimob merupakan implementasi pendekatan militeristik yang sangat keliru.

Masyarakat asli Wamena melalui wakil-wakilnya terus menyuarakan penolakan atas pembangunan Mako Brimob.Dan akan lebih baik lagi anggaran untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena dinilai lebih tepat sasaran bila dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Brimob. Pendekatan kekerasan oleh Negara melalui aparat keamanan, dalam hal ini TNI/POLRI yang terus menyebabkan situasi ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Seperti halnya pada bulan Desember 2016 – Januari 2017 ini, masyarakat Papua di Dogiyai merasa sangat tertekan dengan keberadaan dan sikap aparat yang melakukan sweeping liar (Berlebihan) dan sempat melakukan aksi protes.

Dimana dalam sweeping tersebut pihak aparat melakukan aksi yang terkesan aneh diantaranya;Melarang masyarakat berkumis panjang serta membawa pisau dan parang. Padahal masyakat membutuhkan alat itu, untuk berkebun sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya sebagai peramu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan pembungkaman ruang demokrasi di Tanah Papua yang makin masif, hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016. LBH Jakarta merilis penangkapan selama April – Juni 2016 2000-an orang ditangkap ketika sedang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

Tak hanya itu fase Juli – Oktober 2016,4000 orang Papua ditangkap juga saat aksi unjuk rasa. Berikut kekerasan yang terjadi selama 2016, Melihat situasi ini Mahasiswa dan masyarakat Papua Peduli Pelanggaran HAM dan Kekerasan di Tanah Papua akan mengadakan aksi damai dengan tuntutan:

  1. Rakyat Papua sama sekali tak membutuhkan Markas Brimob di Wamena
  2. Kapolri segera mencopot Kapolda Papua, sebab ruang demokrasi di Papua makin menggenaskan.
  3. Kapolri Segera mencopot Kapolres Nabire yang telah menyebabkan keresahan terhadap masyarakat di Dogiyai, Papua.

Aksi damai akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 besok.Sasaran aksi di Mabes Pol-RI.Seruan aksi akan menyusul.Jakarta, 17 Februari 2017

Demikian press rilis tuntutan mahasiswa dan masyarakat peduli pelanggaran HAM diseantero West Papua,sangat diharapkan reaksi (Support) dari semua elemen guna mempercepat proses menyelesaian permasalahan pelanggaran Ham dll  Tanah Papua.

Salam Demokrasi dan Kemanusiaan…

Kontak Person : Musa Haluk – 081219204160,Imanuel Wetipo -081281196519

Politik, Umum, West Papua

Rakyat Timor Leste Mendukung Kemerdekaan Papua Barat

Rakya Timor Leste Membuka Spanduk Dengan Tertulis ” FREEDOM FOR WEST PAPUA” Atas Mendukung Papua Barat di Ibu Kota Dili, Timor Leste – Foto/Atha Z’silva fb

Solidaritas rakyat Timor Leste mendukung perjuangan bangsa Papua Barat untuk berpisah dari Indonesia, rakyat dan mahasiswa disana banyak melakukan aksi-aksi sebagai bentuk dukungan mereka terhadap situasi di Papua Barat.

Ini adalah sebagian foto-foto dukungan mereka atas kepedulian dari sisi kemanusian untuk orang Papua Barat bebas sejajar seperti manusia lainnya di dunia ini. [Free West Papua]

Pemuda Timor Leste Kibarkan Bendera Bintang Fajar Mendukung Perjuangan Papua Barat Menuju Kemerdekaan (Viva A Patrikia O Povo West Papua A Luta Continua A Vitoria Certa) – Foto/ Atha Z’silva fb
Mahasiswa Timor Leste Kibarkan Bendera Bintang Fajar di Taman Makam Santa Cruz Dili, Timor Leste – Foto/ Atha Z’silva fb
Pemerintah, Politik

PBB Minta Jawaban Soal Papua, Pemerintah: Kami Belum Siap

 

var-www-html-kbr-id-layouts-uploads-thumb-ilustrasi-papua_740x450
Ilustrasi peta papua barat dan papua (foto:illustrasi geogle)

KBR, Jakarta- Pemerintah mengaku masih mempelajari surat pernyataan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB terkait sejumlah masalah di Papua, semisal penangkapan massal. Dalam surat itu, pemerintah harus memberi tanggapan paling lambat 14 November mendatang.

Menurut Menkopolhukam, Wiranto, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menjawab atau tidak pernyataan komite anti rasis PBB tersebut.

“Masih kita pelajari dengan seksama,” ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta.

Kata dia, permasalahan ini adalah permasalahan yang sensitif. Oleh karenanya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan sikap pemerintah terkait surat tersebut. Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan merespon sebelum tenggat waktu yang diberikan PBB itu habis.

“Itu kan bukan masalah gampang, itu adalah masalah yang sangat sensitif. Nanti kita tunggu sajalah sudah ada prosesnya itu. (Tapi tanggal 14 bakal sudah ada keputusan soal balas atau tidaknya pak?) Iya,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah diberi waktu hingga 14 November 2016 untuk menjawab surat pernyataan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB terkait represi, penggunaan kekuatan aparat berlebihan, pembunuhan, penangkapan massal dan sewenang-wenang, impunitas, migrasi massal dan rendahnya standar pendidikan terhadap orang-orang asli Papua. Pernyataan yang ditandatangani Ketua CERD, Anastasia Crickley, tertanggal 3 Oktober 2016 itu ditujukan kepada Wakil Permanen Pemerintah Indonesia di PBB, Triyono Wibowo, sebagai pernyataan protes menyusul Sesi ke-90 komite tersebut pada Agustus 2016 lalu.

Di dalam suratnya, Crickley meminta pemerintah Indonesia menyerahkan informasi terkait seluruh isu dan persoalan yang disebutkan di atas termasuk langkah pemerintah mengatasinya, selambat-lambatnya 14 November 2016. Dia menambahkan penangkapan di Papua juga meningkat sejak awal 2016, berkisar hingga 4000 orang dari bulan April hingga Juni 2016, termasuk aktivis HAM dan jurnalis.

Laporan 18 halaman kepada CERD terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis ras terhadap orang asli Papua tersebut diajukan oleh Geneva for Human Rights (GHR) yang berbasis di Swiss. GHR meminta agar seluruh fungsi-fungsi PBB memberi perhatian pada masalah mendesak di West Papua.

Editor: Melqy s w

Sumber:http://m.kbr.id

Masyarakat, Politik

10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka

 

West-Papua-Support.jpg

Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka, Tetapi Ada 10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya – SebuahCatatan Editorial PMNews Melihat Fakta Lapangan Kampanye Papua Merdeka.

Hari ini sekali lagi Dr. George Junus Aditjondro menyampaikan dukungan terbuka, tertulis maupun lisan, “Dukungannya terhadap perjuangan Papua Merdeka”. Tulisan bukunya berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”.
Berikut catatan dari Editorial PMNews tentang 10 Jenis Orang Papua yang menentukan dan menghambat perjuangan Papua Merdeka.
Aditjondro katakan,

“Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak,” ujar George saat peluncuran buku diskusi dalam peluncuran buku berjudul “West Papua: Persoalan Internasional“, di Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/).

Dukungan ini bukan baru dari seorang Aditjondro, dan bukan hanya untuk West Papua, tetapi merupakan dukungannya yang konsisten terhadap penderitaan umat manusia dan bangsa-bangsa terjajah di muka Bumi. Dukungannya terhadap bangsa rumpun Melanesia lain di Timor Leste telah berhasil, dan kini tanpa lelahnya Aditjondor terus memberikan dukungan-dukungan kepada bangsa-bangsa terjajah, demikian kata
Kalau kita saksikan di lapangan ada saja ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan, malahan penolakan orang Papua sendiri terhadap aspirasi manusia, hewan, tumbuhan dan semua makhluk Bumi Cenderawasih untuk melepaskan diri dari kekangan penjajah NKRI. Ada beberapa jenis orang Papua, yang perlu kita cermati untuk membantu kita menyikapi dukungan-dukungan yang datang dari suku-bangsa lain di Indonesia.

1. Orang Papua tidak percaya diri,
entah karena dia tidak berdaya secara fisik, mental maupun logikanya. Orang yang tidak percaya diri ini disebut Dr. Benny Giay sebagai, “Bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah.” Dari berbagai bangsa di dunia ini, golongan bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah ini jumlahnya sangat sendiri. Orang Papua yang tidak percaya diri perlu bertobat karena perjuangan ini bukan menyangkut kebencian atas dasar ras, agama, asal-usul atau pandangan politik, tetapi ini perjuangan demi harkat, martabat dan hargadiri serta demi kebenaran mutlak, sesuai prinsip moral, hukum dan demokrasi.

2. Orang Papua malas tahu,
terutama karena dia sendiri punya banyak masalah secara pribadi ataupun kelompoknya sudah ada dalam masalah-masalah keluarga, marga, suku, partai politik, pemilukada, hutang-puiutang, kawin-cerai, perselingkungan, kebiasaan mabuk, narkoba, terkena HIV/AIDS.
Ada juga orang Papua yang malas tahu karena dia bukan manusia berprinsip, tetapi ialah oportunis. Jadi dia tidak mau berterus-terang kepada dirinya dan kepada bangsanya tentang penderitaannya dan bagaimana menyelesaikannya. Ia lebih condong “cari kesempatan dalam kesempitan”.
Orang-orang ini disebut “orang cari makan” saja, mereka sebenarnya tidak terlalu pusing dengan NKRI atau Papua Merdeka, yang penting buat mereka ialah apa yang mereka bisa dapat dari kedua-duanya atau dari salah-satunya. Yang dipikirkannya ialah “perut” dan “aku”nya, bukan kita dan sekaliannya.
Orang jenis ini sebenarnya tidak dibutuhkan; malahan merugikan bagi pro NKRI maupun kontra NKRI. Tetapi terlanjur mereka sudah ada di dalam NKRI, mungkin mereka ada di dalam birokrasi NKRI, jadi mereka bermain di dalam NKRI, walaupun NKRI juga tahu mereka tidak berguna, tetapi mereka dijaga saja dalam rangka kleim bahwa ada orang Papua mendukung NKRI.

3. Orang Papua cemas tetapi ragu
Mereka memang cemas, dan selalu bertanya, “Kapan kita merdeka?”
Keraguan terutama muncul karena dia sendiri tidak punya pendirian, percaya diri sendiri.
Apalagi disodorkan dengan iklan-iklan kekuatan NKRI dari sisi jumlah, ditambah dengan iklan dengan kekuatan militer dan kepolisian dilengkapi dengan alat-alat militer yang serba-lengkap membuat orang Paupa yang cemas-cemas kapan kita merdeka, tetapi mereka semakin merasa ragu setelah melihat jumlah orang Indonesia begitu banyak dan kekuatan militernya begitu ganas dan mematikan.
Orang Papua yang ragu bahwa West Papua akan atau pasti merdeka ialah mereka yang sudah selasai dari perguruan tinggi, yang gelarnya Sarjana Muda atau Sarjana. Pengetahuan mereka tidak seluas Indonesia, apalagi seluas ASEAN atau Oceania, mereka hanya memahami Papua dan kampung halaman mereka dan kantor di mana mereka bekerja. Mereka ini para raja di kolam kecil, tetapi mereka merasa diri sebaga raja sejagat. Mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji. Mereka ikuti geerak-langkah para pejuang Papua Merdeka, mereka juga berada di dalam garis komando NKRI. Mereka mampu membandingkan kekuatan kedua belah pihak. Makanya mereka tahu Papua harus merdeka, tetapi mereka meragukan impian itu akan terwujud. Mereka berhitung satu tambah satu samadengan dua, bukan satu atau tiga.

4. Orang Papua percaya tetapi tidak sepenuhnya yakin
Orang Papua ini satu kelas dengan “Orang Papua cemas tetapi ragu” tetapi ditambah lagi dengan “tidak yakin”, bukannya ragu.
Dia percaya Papua itu pasti merdeka, cuma dia tidak yakin bagaimana nanti kemerdekaan itu terwujud, di samping kekuatan dan jumlah orang Indonesia yang melampaui kemampuan orang Papua dan perlengkapan untuk perlawanan yang tersedia. Ia percaya, tetapi tidak sepenuhnya yakin karena dia sendiri memikirkan perjuangan ini bagaikan sebuah Tim Sepakbola, seperti misalnya antara Persipura dengan 1000 pemain melawan Persidafon dengan 10 pemain. Padahal sebuah pertandingan sepak bola tidaklah begitu. Ada ketentuan, setiap klub harus menurunkan berapa orang dan berapa pemain yang bisa diganti, dan peraturan lainnya. Ia menjadi tidak yakin karena ia tidak tahu.
Orang-orang ini juga hidup dalam dua prinsip, mendoakan pemerintah NKRI, sekaligus mendoakan Papua Merdeka, karena orang-orangnya ada di dalam pemerintah NKRI sebagai Camat, Bupati, dsb, dan juga orang-orangnya yang lain ada berjuang untuk Papua Merdeka. Motto mereka ialah, “Serahkan semuanya kepada Tuhan! Tuhan akan berkarya!”
Mereka bisa disebut kaum oportunis, tetapi tidak sepenuhnya oportunis. Mereka juga tidak ragu, tetapi mereka sebenarnya tidak sepenuhnya percaya.

5. Orang Papua yakin dan percaya tetapi tidak berani
Di atas yang cemas tapi ragu dan percaya tetapi tidak yakin, ada orang Papua yang punya phobia, yaitu ‘takut mati’. Orang-orang Papua ini kebanyakan dibayangi oleh “trauma masa lalu”, “memoria passionis” yang kejam dan mengerikan di tangan NKRI.
Mereka sebenarnya mendukung Papua Merdeka tetapi mereka sendiri tidak berani mengambil langkah atau mereka tidak mau terlibat dalam perjuangan ini. Ada juga karena memiliki “phobia” tertentu yang didasarkan kepada pengalaman sebelumnya atau cerita yang didengarnya dikaitkan dengan bayangan-bayanngan yang akan muncul ketika Papua Merdeka.
Mereka inilah yang biasanya katakan, “Iyo, yang lain berjuang dengan senjata, kita berjuang di dalam hati.” Tetapi mereka juga tidak berdoa sebenarnya. Yang mereka katakan ialah “Saya takut kepada NKRI! Nanti mereka tumpas kami habis kalau kita melawan mereka!”

6. Orang Papua yakin dan percaya dan berani tetapi tidak tahu bagaimana melangkah
Ini golongan orang Papua terbanyak. Dan dari yang terbanyak itu, hampir semua pejuang Papua Merdeka masuk ke dalam kategori ini.
Mereka yakin dan percaya bahwa Papua akan dan harus merdeka. Mereka rela berkorban. Mereka berani bertindak. Mereka mau mati saat ini juga. TETAPI, mereka sebenarnya “TIDAK TAHU BAGAIMANA MELANGKAH”.
Karena tidak tahu bagaimana melangkah, maka mereka menjadikan isu Papua Merdeka untuk kegiatan dan tujuan lain yang menurut mereka ialah demi Papua Merdeka. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya justru mencelakakan dan menghalangi perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya justru menciptakan faksi-faksi di dalam perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya malahan menimbulkan kekacauan dalam mengarahkan perjuangan ini.
Banyak tokoh yang muncul, banyak organisasi dibentuk, banyak Panglima diangkat, banyak kongres dilakukan, banyak pemerintah (presiden dan perdana menteri) diumumkan, banyak menteri, berhamburan kiri-kanan. Mereka melakukan semua ini dengan militansi yang tinggi, dengan hitung-hitungan nyawa sendiri, dengan resiko yang mereka tahu karena mereka berhadapan dengan NKRI dan militernya. Tetapi semua yang dilakukan yang dianggap sebagai langkah-langkah untuk Papua Merdeka itu justru merugikan perjuangan itu sendiri.


Orang Papua jenis ini juga sering berganti baju. Misalnya hari ini dia pergi hadir di KRP III, 2011, besoknya dia hadir dalam bedah buku tentang West Papua di Jakarta, lusanya dia hadir dalam Kongres TPN/OPM III di Vanimo, PNG, berikutnya dia hadir lagi dalam Peresmian Bupati Lanji Jaya. Jadi mereka hadir di semua tempat, mencari tahu di mana sebenarnya yang benar. Orang-orang ini membuat banyak sekali bekas kakinya, sehingga mereka bisa disebut kelompok Bintang-14, kelompok WPNA, kelompok TPN/OPM, kelompok TPN.PB, kelompok PDP/DAP, kelompok Pegunungan Tengah, Kelompok Mamta, kelompok Merah-Putih, kelompok Biru-Putih, dan lainnya.


Orang Papua yang tidak tahu melangkah ini kebanyakan bersandar kepada dua hal utama:
Pertama mereka bersandar kepada senjata. Mereka selalu mencari senjata, berbicara tentang senjata, bergerak cepat kalau ada yang jual senjata. Mereka mengira bahwa dengan senjata yang mereka beli itu mereka bisa pakai untuk basmikan orang Indonesia, TNI dan polri dari Bumi Cenderawasih.
Yang kedua, mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka menekankan pertobatan total, penyembahan total kepada Tuhan, dengan meninggalkan semua perang-perang, tindak kekerasan, pembunuhan. Mereka bilang, “Bunuh satu orang Indonesia berarti kemerdekaan Papua tertunda 10 tahun, jadi jangan kita main bunuh”.
Banyak dana dihabiskan, banyak nyawa melayang, banyak waktu dan tenaga dihamburkan karena orang-orang Papua jenis ini selalu saja mencari jalan, masih berputar-putar mencari jalan, untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.

7. Orang Papua Papindo
Entah karena tidak percaya diri, cemas tapi ragu, yakin dan percaya tetapi tidak tahu jalan, apa apa, jenis orang Papindo dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, seperti disebutkan sebelumnya, tetapi pada pokohnya mereka ini mengelompokkan dirinya ke dalam kaum Papindo dengan alasan berikut:
7.1 Hanya karena dia perlu jabatan, nama besar, bukan nama besar di dalam NKRI, tetapi nama besar di daerahnya, jadi kalau Papua Merdeka tidak memberikan, maka dia merasa jalan terbaik saat ini buat dia ialah membela NKRI
7.2 Karena sebagian darah mereka berasal dari non-Papua, maka kalau Papua Merdeka justru dia dirugikan, maka dia membela NKRI, walaupun pada saat yang sama dia memaki-maki NKRI karena banyak hak asasi orang Papua dilanggar, yaitu termasuk hak asasinya sendiri. Dia terbelah dua dalam pikiran dan perasaannya, maka pantas dia bernama Papindo.
7.3 Karena beristerikan atau bersuamikan orang non-Papua maka mereka merasa bahwa kalau Papua Merdeka nantinya bini/ lakinya terpisah dari dirinya, maka lebih baik mendukung NKRI, walaupun pada waktu-waktu tertentu dia memarahi pasangan hidupnya bahwa negara/ bangsanya melanggar HAM suku-bangsanya di Tanah Papua.
7.4 Karena mereka merasa kalau Papua Merdeka nanti mereka sendiri akan dihabisi (ini terutama para keturunan pejuang Pepera dan pejuang Merah-Putih).
Aliran perjuangan Papua Tanah Damai dan aliran orang Papindo terutama muncul karena ada rasa takut yang besar terhadap orang Papua dari Pegunungan Tengah. Ada yang bilang, “Aduh, jangan kasih senjata kepada teman-teman dari gunung sudah, nanti mereka pakai bunuh dong pu orang sendiri.” Ada juga yang bilang, “Kalau nanti merdeka, jangan orang-orang gunung pegang senjata boleh!” Makanya muncul ide-ide Papua Tanah Damai supaya kemerdekaan itu turun dari langit tanpa pertumpahan darah.
7.5 Ada kaum Papindo yang hanya sebatas Oportunis. Mereka hanya dalam rangka cari makan, tidak ada kepentingan menentang atau mendukung pihak manapun. Sepanjang mereka bisa dapat makan dan menjadi kaya dari posisi itu, mereka optimalkan dan mereka garap itu sampai habis-habisan, sampai menjadi kaya tanggung, menjadi mewah tanggung. NKRI tahu tetapi NKRI juga perlu orang tanggung seperti ini. Pejuang Papua Merdeka sama sekali bukan konsumen sampah seperti ini sehingga sering menentang kaum Papindo, bukan karena mereka membenci orangnya tetapi karena menolak kelakuan bunglon seperti itu.
7.6 Orang pensiunan, sekedar mencari makan sebelum ke liang kubur. Jadi, ada orang Papua yang waktu mudanya menjadi pejuang Papua Merdeka, tetapi karena dia harus mengakhiri hidupnya ke alam baka, maka dia merasa bukan waktunya buat dia untuk berteriak Papua Merdeka lagi. Jalan satu-satunya agar dia kembali ke kampung halamannya dan dikuburkan di tanah leluhurnya ialah menyatakan mendukung NKRI.


Selain tujuh jenis di atas, berikut dua jenis orang Papua yang disebabkan terutama oleh indoktrinasi pihak-pihak asing yang menikmati hasilbumi Papua selama Papua berada di dalam NKRI, yang merupakan pembelokan arti dan makna Kitab Sucidan doktrin sebenarnya dari agama modern yang ada di Tanah Papua.
Sebenarnya ada sejumlah alasan mengapa mereka mengatakan perjuangan Papua Merdeka itu tidak sesuai dengan ajaran doktrin agama mereka. Pertama dan terutama, menurut pengetahuan real, para tokoh agama itu punya sentimen pribadi terhadap para tokoh perjuangan Papua Merdeka. Sentimen pribadi itu dialaskan dengan ajaran agamanya, pada saat yang sama dia sebagai tokoh agama, maka pendapat sentimentil yang tidak ada hubungannya dengan agama itu menjadi ajaran agama.
Kedua karena kebanyakan pejuang Papua Merdeka dianggap terlibat dalam berbagai jenis dan tingkatan kasus asusila dan tidak sepenuhnya menjalankan dogma agama yang dianut di kampung-halamannya. Misalnya dia tidak pernah beribadah di gereja atau ibadah keluarga. Para aktivis Papua Merdeka juga dianggap sebagai pembangkang dan penentang tatanan mapan yang sudah ada. Dalam jiwa para pejuang ada “jiwa pembereontakan”, yaitu pemberontakan terhadap yang telah ada selama ini. Sehingga mereka menganggap isu yang didukung para orang “Kristen” atau “Islam” itu tidak pantas didukung oleh orang Kristen atau orang Islam.

8. Orang Papua merasa perjuangan Papua Merdeka menentang Pemerintah
Ada sejumlah alasan yang sering mereka kemukakan dengan mencap perjuangan Papua Merdeka sebagai tindakan menentang pemerintah.
8.1 Karena pemberontakan terhadap pemerintah NKRI artinya perlawanan terhadap kemapanan; sehingga mereka yang suka atau menikmati kemapanan itu ikut terusik;
8.2 Karena dia sebenarnya tidak paham arti ayat atau pasal Kitab Suci yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Pemerintah dimaksud. Bagaimana kalau nantinya West Papua memiliki pemerintah sendiri, apakah mereka akan mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah NKRI dan bukan kepada pemerintah West Papua? Apa yang mereka katakan tentang pemerintah Timor Leste yang jelas-jelas telah menentang pemerintah NKRI dan membentuk pemerintahannya sendiri?

9. Politik “Papua Merdeka” merupakan Wujud Dosa (atau Ikut Papua Merdeka berarti Berdosa)
Banyak penginjil, pemimpin atau pejabat gereja, gembala sidang, khsusunya di Pegunungan Tengah Papua dipecat (disiasat) karena mendukung Papua Merdeka dengan dalil bahwa mereka berpolitik, maka itu dosa. Jadi, siapa saja yang terlibat di dalam perjuangan Papua Merdeka dianggap sebagai tindakan “dosa”.
Padahal pada waktu yang sama mereka mendoakan sang Presiden, Gubernur, Bupati, dan Camat. Mereka juga datang ke kantor-kantor pemerintah NKRI membicarakan Pilkada dan Pemilukada. Mereka menerima uang dari pemerintah untuk meloloskan bakal calon tertentu atau memenangkan partai politik NKRI tertentu.


10. Orang Papua yang Tahu, Yakin, Percaya, Berani dan Berpendirian Teguh
Orang ini dia
10.1 Yakin dan Percaya Papua pasti dan harus merdeka;
10.2 Berani mengambil langkah dan tindakan yang punya resiko sampai mengancam nyawanya sekalipun.
10.2 Berpegang teguh kepada pendiriannya, tidak mudah dibujuk dengan jabatan, duit, perempuan atau kejayaan apapun selain kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Biarpun nantinya orang Papua menjadi melarat dan menderita setelah Papua Merdeka, bukan itu yang dicarinya. Yang dicarinya bukan kekayaan, bukan kemewahan, bukan kemakmuran, tetapi hanya satu: kemerdekaan, kedaulatan, terlepas dari belenggu penjajahan negara dan bangsa asing.
10. Di atas semuanya, “DIA TAHU”
Dia tahu mengapa Papua harus merdeka,
dia tahu mengapa Papua pasti merdeka,
dan di atasnya,
di tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu.
Oleh karena itu pendiriannya, langkahnya, sikapnya dan perjuangannya tidak tergoyahkan oleh tawaran dialogue, tawaran Otsus, tawaran kedudukan di dalam pemerintahan NKRI, atau apapun. Dia bersiteguh, “Papua Merdeka Harga Mati!”
Siapakah Anda?
Mengapa Anda menjadi seperti siapa Anda sekarang?
Adakah peluang untuk Anda berubah Mendukung Papua Merdeka seperti George Junus Aditjondro?
Kalau George Junus Aditjondro jelas-jelas merupakan orang jenis ke-10 tadi. Dia tahu mengapa Papua harus dan pasti merdeka, dan dia tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu. Dia tidak ada di ruang mencari-cari, mengira-ngira, mencoba-coba, meraba-raba. Dia ada di barisan kepastian. Kepastian itu bahwa Papua Pasti Merdeka, karena Papua Harus Merdeka.

Pemerintah, Umum

3 Cara Jitu Menghancurkan Peradaban sebuah Bangsa

ingin-suatu-bangsa-hancur-pakailah-isu-agama
Gambar Illustrasi,Bangunan akibat perang.

Ada beberapa langkah-langkah atau trik yang dipercaya ampu atau jitu Apabila ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa berdasarkan pengamatan atau seperti yang kita ketahui perna dan sedang berlangsung hingga hari ini seperti halnya perang Palestina dan israel,Korea utara dan korea selatan dll.Adapun tiga cara untuk menghancurkan itu ialah:

  1. Hancurkan tatanan keluarga
  2. Hancurkan pendidikan
  3. Hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawan.

Untuk menghancurkan keluarga caranya dengan mengikis peranan ibu-ibu agar sibuk dengan dunia luar, menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu.

Para ibu akan lebih bangga menjadi wanita karir ketimbang ibu rumah tangga dengan dalih hak asasi dan emansipasi. Atau kesehatan dan kesehahteraan diabaikan sehingga kurang gizi, pertumbuhan anak tdk normal, pembinaan anak diabaikan. Kekerasan terhadap ibu dan anak neningkat.

Kedua, pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Kurangi penghargaan terhadap mereka, alihkan perhatian mereka sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif, dengan tujuan materi semata, hingga mereka abai terhadap fungsi utama sebagai pendidik. Pembangunan pendidikan diarahkan pd kuanditas bukan kualitas dan berorientasi pada proyek.

Ketiga, untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan agama adalah dengan cara melibatkan mereka kedalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata, hingga tidak ada lagi orang pintar yang patut dipercayai. Tidak ada orang yang mendengarkan perkataannya, apalagi meneladani perbuatannya.

Apabila ibu rumah tangga sudah hilang, para guru yang ikhlas lenyap dan para rohaniawan dan tokoh panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi dengan nilai-nilai luhur?

Itulah awal kehancuran yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran bangsa akan terjadi, sekalipun tubuhnya dibungkus oleh pakaian mewah, bangunan fisik yang megah, dan dibawa dengan kendaraan yang mewah.
Semuanya tak akan berarti apa apa, rapuh dan lemah tanpa jiwa yang tangguh.

Sumber dari //bagi.ne

Masyarakat, Pemerintah, Politik

8 Hal Yang Patut Kamu Ketahui Soal Papua

8-hal-papua-696x955

Semoga memberi kerangka awal untuk berkenalan dan berdiskusi dengan Papua. Harapan kami, setelah itu kita bisa saling tolong menolong.

Selamat menikmati.

1.      Tentang nama Papua

Kita sering menyebutnya sebagai “Papua” atau sebelumnya “Irian Jaya”.  Bagi kita yang tinggal di luar Papua, nama ini seperti mencakup keseluruhan pulau paling timur itu. Namun perlu diketahui bahwa provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat dan kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto. Irian Jaya berubah nama menjadi Papua sesuai dengan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, disertai berbagai protes, Papua lalu dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.

Nama Papua, yang meliputi seluruh pulau, masih melekat dalam penggunaan sehari-hari karena bermakna Identitas budaya yang menyatukan seluruh orang-orang Papua.

 

2.      Tentang peta masalah di Papua

Salah satu hasil riset yang paling banyak dijadikan acuan untuk mengerti sebaran masalah di Papua adalah Road Map Papua, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, oleh Muridan S. Widjojo, dkk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil riset ini memetakan masalah Papua ke dalam empat kategori:pertama, marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua; kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan permberdayaan ekonomi;ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta;keempat,pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu.

 

3.      Tentang kehidupan, agama dan kebudayaan orang-orang Papua

Terkait perspektif dalam melihat insiden Tolikara yang baru lalu:

Belajar hidup berdampingan secara damai melalui filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fakfak

Upaya menyelamatkan identitas kebudayaan Papua, usaha membangunnya, dan alasan-alasan penindasan kebudayaan.

 

4.      Tentang pelanggaran HAM di Papua

Menurut riset yang dilakukan oleh Asian Human Rights Commission dan International Coalition for Papua, konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Papua, Indonesia, terus menelan korban jiwa baik dari pihak masyarakat sipil, tentara, maupun anggota kelompok pemberontak. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM)–mulai dari pembunuhan ekstrayudisial, intimidasi terhadap jurnalis hingga diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan ekonomi–masih berlangsung. Kesemuanya ini hanyalah puncak gunung es dari pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua dan pelanggaran tersebut membentuk perspektif mereka terhadap Indonesia saat ini.

Laporan dokumentasi Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan di Papua terhadap memori kekerasan dari ingatan Perempuan-perempuan Papua 1963-2009

 

5.      Tentang kekerasan dan pendekatan keamanan di Papua

Sejak reformasi, tidak ada status khusus terkait kemanan di Papua. Namun konsentrasi personil militer ada di wilayah itu. Sejumlah pihak meyakini de-sekuritisasi dan pengurangan personil militer akan mengurangi kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Upaya ini membutuhkan perubahan cara pandang aparat, politik, dan kebijakan keamanan di Papua, secara mendasar.

 

6.      Tentang orang-orang yang dipenjara

Reformasi di Indonesia 1998 ditandai dengan pelepasan tahanan dan narapidana politik. Namun di Papua keduanya masih ada hingga saat ini. Pemerintah tidak mau mengakui adanya status Tapol/Napol di Papua, karena dianggap tahanan kriminal biasa. Jumlah tahanan bertambah walau Presiden Jokowi baru saja memberi grasi.

 

7.      Tentang MIFFE

Kita telah lebih banyak tahu dan cukup akrab dengan Freeport, perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang berlokasi di Timika, Papua. Selain Freeport, juga ada raksasa berikutnya, yaitu proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang sedang dilanjutkan oleh Pemerintah dengan membuka jutaan hektar lahan secara meluas dan merusak penghidupan tradisional masyarakat adat Malind berikut beberapa kelompok adat lainnya di Papua Selatan.

 

8.      Tentang kebebasan Pers

Papua telah 52 tahun (sejak 1963) tanpa kebebasan pers. Padahal kebebasan pers, media nasional dan asing akan mendapat kesempatan memasok ketersediaan informasi yang faktual, benar, dan berimbang. Apakah kekerasan masih berlanjut? Apakah kehadiran TNI dan Polri di wilayah itu dalam rangka bergiat merebut hati dan dukungan rakyat Papua, ataukah masih juga mengedepankan pendekatan keamanan? Bagaimana kecenderungan pola pemberitaan terhadap Papua selama ini?

Kebebasan Pers dan Papua http://print.kompas.com/baca/2015/05/26/Kebebasan-Pers-dan-Papua

Media Massa, Rasisme Struktural dan Legitimasi Kekerasan di Papuahttp://indoprogress.com/2015/06/media-massa-rasisme-struktural-dan-legitimasi-kekerasan-di-papua/

Masyarakat, Pemerintah, Politik

Manokwari 3 korban Penembakan, 1 Tewas Aktivis Papua, Bermula dari Anak Fakfak Yang ditikam

 

fb_img_1477537703786
Penikaman terhadap anak papua bernama “Vigal pauspaus”26/10/16.Manokwari (Foto:Aktivis)

Berdasarkan info yang kami terima dari pimpinan WPNA di Manokwari, Markus Yenu (Gubernur Executive).
Pada  26/10/2016 jam 21:45 WPB bertempat di sekitar Sanggeng.

MANOKWARI,LBR.- Manokwari terjadi penikaman terhadap anak Papua bernama “Vigal Pauspaus” asal Fakfak hingga isi perut keluar. Penikaman ini dilakukan oleh seorang warga non Papua asal Makasar.
Hal ini bermula ketika Vigal makan disebuah warung makan disekitar kantor Golkar sanggeng Manokwari namun setelah makan Vigal belum bisa bayar makan tersebut karena uangnya kurang sehingga dia menelpon orang tuanya untuk datang bayar.

Menurut Abdul Pauspaus bahwa anaknya Figal Pauspaus sekitar jam 22.00 WPB malam setelah selesai makan nasi kuning di salah satu warung di jalan yosudarso tepatnya di depan dealer honda namun ia tidak sempat membayar karena tidak memiliki uang sehingga ia menelpon bapaknya dan datang untuk bayar setelah ayahnya tiba dan ia menyampaikan bahwa kalian bersabar karena saya juga muslim dan saya balik kerumah untuk ambil uang tuk bayar dan setelah dula kembali namun sudah Terjadi penikaman terhadap anaknya.

Mendengar hal tersebut masyarakat Papua di Sanggeng langsung melakukan perlawanan dengan memalang jalan-jalan.
Aksi pemalangan oleh masyarakat ini berujung bentrok dengan aparat kepolisian RI di Manokwari ketika aparat kepolisi berusaha untuk membuka palang namun terjadi tarik menarik palang akhirnya aparat kepolisian mengeluarkan tembakan rentetan yang mengakibatkan tewasnya salah satu masyarakat yang juga anggota pengurus WPNA wilayah Manokwari “Onesimus Rimayom” dan beberapa masyarakat sipil lainnya yang luka parah dan kini sedang dirawat di RS Angkat Laut fasharkan manokwari.

Korban meninggal atas nama Onesimus Rumayom umur sekitar ± 40 tahun korban adalah aktivis HAM dari WPNA / ULMWP Menurut kesaksian anaknya bahwa ayahnya sedang mau keluar dari rumah untuk membeli makan malam di warung namun selang 5 menit ayahnya di tembak aparat kepolisian yang melakukan penyusunan di jalan Yosudarso dan jalan sepatu sanggeng (sumber: Edison Baransano

Jenasah berada di rumah sakit AL Manokwari dan korban penembakan atas nama erik inggabouw umur 18 thn ditembak di leher dan Tinus urbinas 38 tahun di tembak di tangan.

Laporan lain yang disampaikan bahwa, situasi Manokwari sangat tegang dan aparat kepolisian berjaga jaga di beberapa tempat disepanjang jalan.

Sumber: WPNAnews

Masyarakat, Pemerintah, Politik

ekerasan Militer Bagian dari Kehidupan Rakyat Papua

 

 

dsc_0520-1024x768
Diskusi Komunitas Payung di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro semarang.17/10/16 (Foto:Aktivis Amp)

Oleh : Bernardo Boma

Kompleksitas sejarah dan manipulasi status politik adalah akar persoalan Papua menjadi masalah yang meninggkat sejak 19 Desember 1961 Trikora dikumandangkan oleh Soekarno dialun-alun kota Yogyakarta, Berlanjut pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatanganinya Perjanjian New York yang sepihak tidak melibatkan orang Papua sebagai pemilik negeri Papua dengan haus kekuasaan Soekarno mencaplok wilayah dan hak politik orang Papua yang sudah merdeka pada 1 Desember 1961 dengan mengeluarkan Tri Komando Rakyat sebagai berikut :
1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Militer dan kekerasan di Papua 19  Desember 1961 semenjak Trikora dikeluarkan mulailah Papua dijadikan wilayah perebutan antara belanda dan indonesia hingga 1 Mei 1963 Indonesia dibawah dalil kekuasaan militer yang didukung oleh PBB, Amerika dengan kepentingan ekonominya secara sepihak tanpa melibatkan orang Papua wilayah Papua dianeksasikan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Rezim pemerintah Soeharto yang otoriter militeristik, Propinsi Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga beberapa kali terjadi Operasi Militer yang dilakukan oleh ABRI atau sekarang disebut TNI. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia menempatkan TNI dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua dan dilakukan operasi besar-besaran terjadi dan menewaskan rakyat Papua dalam jumlah besar

Hadirnya militer di Papua membawah malapetaka bagi kehidupan rakyat Papua, Kekerasan militer dan rasisme terhadap orang asli Papua masih membekas dan tumbuh subur dizaman demokrasi ini rezim otoritarian negara yang penuh dengan pendekatan kekerasan dan pembungkaman ruang demokrasi baik dimuka umum maupun diruang ilmiah serta membangun kekerasan stigma negatif serta marginalisasi yang menjadi bagian dari kehidupan rakyat Papua sehari-hari hingga kini masih berlanjut.

Pelanggaran HAM berat Wamena (2001), Wasior (2001), Abepura (2000) Paniai (2000) serta masih banyak pelanggaran HAM serta penculikan, pembunuhan terhadap beberapa aktivis dan Tokoh Papua Arnol C Ap, Thomas Wanggai, Dortheys Hiyo Eluay, Musa Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Martinus Mabel masih banyak yang dilakukan oleh negara melalui Militer Negara terus melindugi para pelaku HAM dipapua seperti pembunuhan Tokoh Papua Dortheys Hiyo Eluay,  Mayjen TNI Hartomo dipromosikan menjadi Kepala BAIS oleh Predisen Joko Widodo, Ketika Jokowi saat ikut natalan 2014 bersama para elit papua di Jayapura menjanjikan akan menyelesaikan Pelanggaran HAM dan akan tuntaskan Kasus Paniai Berdarah (2014) yang menewaskan 4 orang Pelajar SMA  tapi itu hanyalah sebuah gosip pencitraan Jokowi dimata dunia Internasional serta Indonesia atas nama nasionalisme NKRI harga mati banyak nyawa orang Papua tidak ada harganya dimata negara melalui militer Indonesia

Banyak media cetak, elektronik dan online tetapi media tidak pernah mengabarkan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hari ini dua media lokal yang selalu update berita sesuai fakta dilapangan  adalah Tabloidjubi.com dan Suarapapua.com, media jadikan alat propaganda bagi pemerintah kolonial indonesia dan kapitalis global membangun stigma negatif terhadap perjuangan demokratik rakyat Papua secara langsung media juga ikut mengekploitasi manusia dan kekayaan alam  dizaman refomasi ini.

Sampai detik ini negara terus mengisosali wilayah Papua dengan membatasi dan melalarang Jurnalis asing, lembaga kemanusiaan lainnya untuk melakukan investigasi penelitian HAM di Papua serta keberadaan Militer Organik mapun Non Organik di Papua sebuah ancaman bagi keberlangsungan hidup rakyat Papua dari berbagai kehidupan baik dari aspek ekonomi, politik dan kebudayaan.

Solidaritas negara-negara Melanesian dan Kawasan Pasific menjadikan isu HAM dan Penentuan nasib sendiri adalah agenda Nasional mereka, Dalam tahun 2016 ini pada sidang umum dan sidang dewan Ham PBB aktivis-aktivis HAM, NGO serta dukungan Internasional terus meningkat, 23 September lalu 7 negara di kepulauan Pasifik, yaitu Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau

Laporan pada pidato ketujuh pemimpin negara itu dibantah oleh diplomat muda indonesia (katanya “cantik” di media) mengatakan melakukan intervensi politik di Indonesia, menyeruhkan keprihatinan dan pengusutan kejahatan-kejahatan HAM yang terjadi di Papua adalah intervensi asing dan terorisme yang masih kerab kali menembak rakyat sipil  negara secara langsung mengatakan rakyat dan perjuangan Papua adalah terorisme dan mengancam keadulatan bangsa, Ini bukti Indonesia yang katanya negara demokrasi tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan HAM dan penentuan nasib sendir bagi rakyat untuk menentukan massa depan Papua

Akhir dari diskusi mengajak kepada kaum demoktratik Indonesia bahwa Perjuangan reformasi belum berakhir untuk mencapai revolusi nasional Indonesia, Saatnya kita solidkan dan galang kekuatan demokratik rakyat untuk mengakui dan mendukung setiap perjuangan dan perlawan rakyat serta menghapuskan praktek-praktek Militerisme oleh negara kepada rakyat  pemilik negeri.

Mari merebut kedaulatan demokrasi rakyat.!

Catatan materi ini sampaikan pada diskusi Komunitas Payung di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,  pada Tanggal, 17 Oktober 2016

 

Masyarakat, Pemerintah, Politik

Seruan Konsolidasi Rakyat Indonesia bagi Bangsa Papua

7-negara-angkat-isu-papua-di-pbb-tabloid-wani-1
Mobilisasi perlawanan rakyat Papua dan dukungan menuntut penentuan nasib sendiri yang semakin luas (Foto:Ilustrasi)

Mobilisasi perlawanan rakyat Papua yang semakin meluas beberapa tahun terakhir menunjukan bahwa harus ada penilaian baru terhadap entitas Papua. Entitas yang tak bisa tidak harus diakui sebagai sebuah bangsa (nation).

Perlawanan rakyat Papua memang sudah ada sejak sebelum PEPERA 1969 diselenggarakan, dan meningkat sejak saat itu. Namun, apa yang membedakan atas perlawanan yang berkembang sekarang ini adalah: metode politik mobilisasi massa. Metode politik mobilisasi massa ini dipimpin dan diinisiatori oleh kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang berasal dari AMP, KNPB dan Garda Papua.

Dan kelompok pemuda ini pula yang banyak mengembangkan pengertian bahwa perjuangan pembebasan Papua tak bisa mengharapkan dari “belas kasihan” serta “pengakuan internasional” melainkan dari usaha yang tak kenal lelah dari persatuan rakyat dan Bangsa Papua untuk pembebasannya.

Dalam beberapa momentum, gerakan pemuda ini lah pula yang berhasil mendudukan “kelompok tua” yang tergabung dalam kelompok bersenjata (TPN – OPM) yang sebelumnya terpecah-pecah bersama berbagai faksi kelompok tua lainnya, apakah itu yang tergabung dalam PDP, Dewan Adat Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka dapat duduk bersama dan bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Proyek semacam itu pernah terjadi pada tahun 2005, namun tak bertahan lama. ULMWP sebagai proyek persatuan lebih terorganisir ketimbang sebelumnya.

Jika pada awal tahun 2000an isu perpecahan gerakan dan rakyat Papua melalui isu “gunung” dan “pantai” mewarnai analisa dan penilaian terhadap Papua serta pergerakannya, beberapa tahun belakangan ini sama sekali tak signifikan. Hal ini bermakna, bahwa persatuan dikalangan rakyat Papua semakin solid. Meski proyek-proyek pecah belah dan adu domba dari rejim dilakukan semakin sering.

Sogokan rejim melalui “Otonomi Khusus” semakin disadari oleh rakyat Papua sekedar sogokan dan ilusi semata. “Otonomi Khusus” telah gagal memberikan kebebasan politik apalagi kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam banyak kejadian hanya mensisakan bangunan-bangunan sekolah yang tak di isi oleh pengajar, atau pun gedung Puskemas tanpa dokter, dan sebagainya. Secara ekonomi, hanya menguntungkan segelintir elit melalui proyek-proyek infrastruktur, tapi tak menjawab pembangunan manusia Papua seutuhnya.

Keragaman suku yang lebih dari 250an suku serta belum adanya “bahasa papua” tak bisa lagi dijadikan landasan belum ada Papua sebagai sebuah “bangsa”. Atau pun pemecah belahan rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa. Karena, perkembangan pergerakan rakyat Papua menunjukan ikatan-ikatan yang semakin erat dan bermakna secara sosial dan politik.

Mengapa? Tentu saja yang paling esensial dalam bagaimana penindasan terhadap kebebasan politik (freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, dan freedom of thinking), eksploitasi terhadap alam melalui berbagai perusahaan internasional (misalnya: Freeport) yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia merusak lingkungan Papua. Belum lagi eksploitasi terhadap manusia Papua, misalnya sebagai pekerja dengan upah yang lebih murah daripada non Papua.

Ataupun bagi hasil yang timpang. Perusahaan-perusahaan internasional “merampok” begitu besar terhadap kekayaan alam dan kerja manusia di Papua. Namun, bagi hasil yang kecil itu masih juga “dirampok” lebih besar lagi pemerintah Indonesia.

Mari kita tengok bagaimana entitas papua berkembang dari “embrio” menjadi bangsa yang semakin solid.

Demi kepentingan mencaplok keuntungan dari eksploitasi alam pemaksaan dan manipulasi terhadap PEPERA dilakukan. Paska itu, mereka yang menuntut kebenaran sejarah, mendapatkan represi dari tentara. Kepentingan korporasi internasional dilapangkan oleh militerisme Orde Baru. Penghancuran gerakan Fery Awom ditahun 1967.

Arnorld Wap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan. Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an. Memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998.

Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara. Kasus yang masih mendapatkan panggung politiknya untuk saat ini adalah kasus Abepura yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Kasus Paniai berdarah. Hal ini belum terhitung penembakan-penembakan lainnya terhadap pejuang-pejuang demokrasi di Papua Barat. Pemenjaraan aktifis selama bertahun-tahun termasuk di antaranya adalah Filep Karma. Pembunuhan terhadap Mako Tabuni. Terakhir, lebih dari 1000 orang aktifis Papua, mayoritas diantaranya adalah anggota KNPB ditangkap dan di tahan. Belum pula pembunuhan oleh orang tak dikenal melalui senjata api atau ditabrak di tengah jalan.

Bukannya, memberikan ruang demokrasi, pemerintah Jokowi, melalui Luhut Panjaitan membiarkan penambahan Kodam dan memberikan pernyataan-pernyataan yang diskriminatif dan anti rakyat Papua.

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat didaerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran company perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

Sudah mengalami penindasan yang begitu keji dan perusakan alam yang mereka sebagai sebagai “Ibu” bangsa Papua. Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kemasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Belum cukup di situ, rakyat Papua semakin berkurang jumlahnya. Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200.000 (diambil dari statemen AMP).

Berkurangnya jumlah rakyat Papua disebabkan oleh pembunuhan yang sistematis dan massif, atmosfer ketakutan yang dilakukan tentara Indonesia yang mengakibatkan migrasi ke PNG, ataupun penyakit HIV/AIDS, jebakan minum keras, ataupun busung lapar.

Bagi rakyat Papua, hampir 50 tahun menjadi Indonesia, bukan kebahagiaan yang di dapat melainkan penindasan fisik, psikologis dan kehancuran “ibu” mereka. Lalu apa maknanya menjadi Indonesia? Semakin tak ada maknanya. Semakin, tak rasa menjadi Indonesia. Dan itu bermakna, semakin tumbuh perasaan senasib sendiri sebagai sebuah bangsa (nation).

Hubungan ekonomi-politik kapitalisme di Papua mengintegrasikan manusia-manusia di Papua dari berbagai suku dan marga di pasar-pasar, di sekolah dan universitas, rumah sakit, dan tempat-tempat perkumpulan lainnya. Namun, penindasan militeristik, kerusakan alam serta organisasi-organisasi perlawanannya memberikan basis material perkembangan sebagai suatu Bangsa.

Sebagai kaum demokratik dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders), mengakui Papua sebagai sebuah Bangsa, mendukung serta memberikan solidaritas bagi hak menentukan nasib sendiri (self determination) melalui referendum untuk Bangsa Papua adalah cara agar lepas dari penindasan militeristik pemerintah Indonesia, agar kekerasan berkurang hingga berhenti, agar kedamaian, kebebeasan dan kesejahteraan bagi Tanah dan Bangsa Papua mendapatkan syarat materialnya.

Oleh karena itu, kami, mengajak kawan-kawan baik organisasi ataupun individu yang telah bersetuju pada posisi mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) melalui Referendum agar mengkonsolidasikan diri dan membangun alat/wadah perjuangan Solidaritas Rakyat Indonesia bagi Bangsa Papua Barat.

* Surya Anta Adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

Pemerintah

The Act of Free Choice – legal analysis by Melinda Janki

 

A photo taking during a community meeting in the build up to the vote
A photo taking during a community meeting in the build up to the Act of Free Choice

The Act of Free Choice 1969 which handed control of West Papua to Indonesia was a violation of international law. West Papua has never exercised it’s legal right to self determination under international law, to international standards.

The Act of Free Choice 1969 cannot justify Indonesian sovereignty over West Papua. The justification for such sovereignty, if it exists, must lie elsewhere in the legal rules governing the acquisition of sovereignty. Otherwise West Papua is a territory that is under alien domination – a status forbidden by international law.

Between 14 July and 2 August 1969, the Indonesian government held what it called the ‘Act of Free Choice’ in West Papua. It gathered 1022 Papuan tribal representatives into eight locations – one for each region of West Papua: Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Cenderawasih and Jayapura. Some of these Papuans had to walk three days to their designated location. Some had to leave behind their wives and children in the ‘care of the Indonesian government’. These 1022 Papuans were asked to choose between two alternatives, either to remain with Indonesia or to sever ties with Indonesia and become an independent state separate from Indonesia, like Papua New Guinea.

In each region the decision-making process was the same. The head of the West Irian provincial government informed the Papuan group that the peoples of West Papua had already expressed their desire not to be separated from Indonesia and that the right answer was for Papua to remain a part of Indonesia. The Indonesian Minister of Home Affairs informed them that this ‘Act of Free Choice’ would finally safeguard the unity of the Indonesian nation and there was no alternative but to ‘remain within the Republic of Indonesia’. The Papuans were not permitted to vote. They had to reach a decision through the Indonesian system of musyawarah (mutual deliberation) in which discussion continues until everybody agrees. All of this took place under the watchful gaze of the Chair of the West Irian Provincial House of Representatives, the Chief of the Indonesian Information Service, as well as a Brigadier-General in the Indonesian army. One by one each Papuan group declared in favour of remaining with Indonesia.

Ever since that time, Indonesia has represented this ‘Act of Free Choice’ as West Papua’s exercise of its right to self-determination. This is its justification for the integration of West Papua into the Republic of Indonesia.

Self-determination in international law

From its origins as a political principle championed by Lenin and then by Woodrow Wilson, self-determination has evolved into a fundamental human right and a rule of international law. In its 1960 ‘Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples’, the UN General Assembly stated that ‘the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to world peace and cooperation’. Since then the principle of self-determination has attained quasi-constitutional status within the United Nations and has been reinforced by state practice throughout the world. As a result, millions of people have gained their freedom from the former colonial powers. Self-determination has been entrenched in treaty law and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

The ‘Act of Free Choice’ was an egregious violation of West Papua’s legal right to self-determination.
In early 2008, the chair of the UN special committee on decolonisation, who was also the UN representative for Indonesia, H.E. Mr R. M. Marty M Natalegawa (now Indonesia’s foreign minister), declared that ‘decolonisation remains an unfinished business of the United Nations. We must therefore continue to give decolonisation a high priority and seek effective ways to accelerate the process of decolonisation in the remaining Non-Self-Governing Territories’. If he is really serious, His Excellency need look no further than across the Afar Sea to West Papua.

The situation in 1969

In 1969, Indonesia did not have sovereignty over West Papua. It had exercised administration responsibilities over the territory under UN supervision since 1963, after assuming responsibilities from the United Nations Temporary Executive Authority, which had in turn taken over administration from the Netherlands, the original colonial power. Indonesia’s obligations towards West Papua were governed by two separate treaties. The first and more important was the UN Charter, Article 73 of which imposed on Indonesia a ‘sacred trust’ to bring West Papua to self-government. The second treaty was the ‘Agreement Concerning West New Guinea (West Irian)’ made on 15 August 1962 between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Indonesia and commonly referred to as the New York Agreement. This treaty imposed on Indonesia an obligation, as the administering power, to hold an act of self-determination in West Papua in accordance with international practice.

Demands for a new referendum are widespread throughout West PapuaDemands for a referendum are widespread throughout West Papua

In 1969 ‘international practice’ was well-established. Under Resolution 1541 (XV) ‘Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73e of the Charter’, an historic resolution passed by the UN General Assembly in 1960, there were two fundamental conditions that had to be met before a non-self-governing territory (such as West Papua) could be integrated into another state (such as Indonesia).

Legal commentators have been scathing about the vote ever since, dismissing it as an empty and formalistic exercise, a pseudo-choice and a betrayal of the principle of self-determination
Firstly, the territory should have already attained ‘an advanced stage of self-government with free political institutions’. This was necessary, to give its people ‘the capacity to make a responsible choice through informed and democratic processes’. Secondly, integration should only proceed once all the people of the territory, fully informed about the consequences, had expressed their wishes through ‘informed and democratic processes, impartially conducted and based on universal adult suffrage’. These requirements were set out in Principle IX of Resolution 1541 (XV).

No justification in law

Clearly, in the 1969 ‘Act of Free Choice’ these conditions were ignored. Legal commentators have been scathing about the vote ever since, dismissing it as an empty and formalistic exercise, a pseudo-choice and a betrayal of the principle of self-determination.

The ‘Act of Free Choice’ was an egregious violation of West Papua’s legal right to self-determination, a violation of the ‘sacred trust’ under Article 73 of the UN Charter and a breach of Indonesia’s treaty obligations under the UN Charter and the New York Agreement. It cannot justify Indonesian sovereignty over West Papua. The justification for such sovereignty, if it exists, must lie elsewhere in the legal rules governing the acquisition of sovereignty. Otherwise West Papua is a territory that is under alien domination – a status forbidden by international law.