Pemerintah, Politik, West Papua

Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelanggaran akan mengadakan Aksi damai Menuntut;Menolak Pembangunan Mako Bromob di Wamena dan Copot Kapolda papua dan Kapolres Nabire”

Image result for irjen waterpau
Foto:Apel pagi di Mapolda Papua,Kapolda Menegaskan harus bangun mako bromob.(Srch)

MALANG,(LBRM).-19 Tahun pasca Reformasi,situasi kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia Papua sama sekali tak berubah. Pendekatan kekerasan oleh Negara makin membudaya di Papua,pos-pos militer makin banyak bahkan juga rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, setelah adanya Polda Papua Barat.

Penolakan terhadap pembangunan Mako Brimob sudah bergulir sejak 2015 hingga kemarin.Senin 30 januari 2017 pada apel pagi di Mapolda papua kapolda menegaskan degan tegas Harus bangun Mako Brimob di papua.”Penolakan pembangunan Mako Brimob di Wamena ini,menurut rakyat Papua karena tanpa tujuan yang jelas.”

Rakyat Papua menganggap bahwa Brimob adalah salah satu masalah keamanan di Papua. Penambahan aparat di Papua,khususnya wamena sama artinya dengan peningkatan kekerasan,menamba suasa teror dan potensi pelaggaran HAM dll diatas tanah Papua.Juga karena Papua tidak sedang berstatus “Wilayah Keamanan khusus”.

Pembangunan Mako Brimob diduga akan menciptakan perampasan tanah adat serta menambah potensi impunitas.Pendekatan militeristik di Papua sudah seharusnya di rubah Jakarta,tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua.Pembangunan Mako Brimob merupakan implementasi pendekatan militeristik yang sangat keliru.

Masyarakat asli Wamena melalui wakil-wakilnya terus menyuarakan penolakan atas pembangunan Mako Brimob.Dan akan lebih baik lagi anggaran untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena dinilai lebih tepat sasaran bila dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Brimob. Pendekatan kekerasan oleh Negara melalui aparat keamanan, dalam hal ini TNI/POLRI yang terus menyebabkan situasi ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Seperti halnya pada bulan Desember 2016 – Januari 2017 ini, masyarakat Papua di Dogiyai merasa sangat tertekan dengan keberadaan dan sikap aparat yang melakukan sweeping liar (Berlebihan) dan sempat melakukan aksi protes.

Dimana dalam sweeping tersebut pihak aparat melakukan aksi yang terkesan aneh diantaranya;Melarang masyarakat berkumis panjang serta membawa pisau dan parang. Padahal masyakat membutuhkan alat itu, untuk berkebun sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya sebagai peramu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan pembungkaman ruang demokrasi di Tanah Papua yang makin masif, hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016. LBH Jakarta merilis penangkapan selama April – Juni 2016 2000-an orang ditangkap ketika sedang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

Tak hanya itu fase Juli – Oktober 2016,4000 orang Papua ditangkap juga saat aksi unjuk rasa. Berikut kekerasan yang terjadi selama 2016, Melihat situasi ini Mahasiswa dan masyarakat Papua Peduli Pelanggaran HAM dan Kekerasan di Tanah Papua akan mengadakan aksi damai dengan tuntutan:

  1. Rakyat Papua sama sekali tak membutuhkan Markas Brimob di Wamena
  2. Kapolri segera mencopot Kapolda Papua, sebab ruang demokrasi di Papua makin menggenaskan.
  3. Kapolri Segera mencopot Kapolres Nabire yang telah menyebabkan keresahan terhadap masyarakat di Dogiyai, Papua.

Aksi damai akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 besok.Sasaran aksi di Mabes Pol-RI.Seruan aksi akan menyusul.Jakarta, 17 Februari 2017

Demikian press rilis tuntutan mahasiswa dan masyarakat peduli pelanggaran HAM diseantero West Papua,sangat diharapkan reaksi (Support) dari semua elemen guna mempercepat proses menyelesaian permasalahan pelanggaran Ham dll  Tanah Papua.

Salam Demokrasi dan Kemanusiaan…

Kontak Person : Musa Haluk – 081219204160,Imanuel Wetipo -081281196519

Budaya, Masyarakat, Umum, West Papua

Koncer Music,Festival And Show Model Papua akan segera diselenggarakan oleh Panitia Natal dan Seminar IKB-PMPJ Se-jawa dan bali di Bali

Enent.png
Papuan creativity.-(Foto:Fap)
Malang,-Forum Anak Panah (FAP) dibentuk di Jakarta pada tahun 2015 dan disahkan pada tanggal 29 Januari 2016 saat kegiatan Musyawara Besar (Mubes) ke-8 dan perayaan Natal bersama Ikatan Keluarga Besar Pelajar Mahasiswa se-Pengunungan Jayawijaya (IKB-PMPJ) se-Jawa dan Bali di Semarang. 
Dengan julukan Forum Anak Panah (FAP) Creativity,sesuai dengan maksud dari dibentuknya forum anak panah yaitu untuk menyatukan mahasiswa Papua Se-Jawa dan Bali,yang mana ide tersebut lahir karena terjadinya dinamika organisasi dalam wadah IKB-PMPJ Se-Jawa dan Bali beberapa tahun terakhir ini.”di semarang 29/12/2016.
Dengan itu mahasiswa yang tergabung dalam wadah IKB-PMPJ Se-Jawa dan Bali yang mana adalah Jayawiyaja, Mamberamo Tengah , Yalimo,Nduga dan Lani Jaya- Jakarta. Telah merencanakan untuk mengadakan ivent.”Koncer Music,Festival And Show Model Papua” bertempat di Bali oleh Panitia Natal dan Seminar 2017-2018 di Malang nanti.
“Maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini tidak hanya bermaksud dalam rangka pencarian dana guna menyukseskan kegiatan Seminar dan Natal nanti, namun lebih dari itu sebagai wujud bangga akan budaya atau identitas serta melestarikan budaya tersebut seperti itu, ungkap Nelkinus.w selaku Pengurus BPH dan juga Panitia Seminar dan Natal.”Rabu/14/2017
Dalam acara FAP Creativity di maksud akan hadir beberapa bintang tamu seperti,band legendaris Black Brothers, band asal negara Vanuatu Naio Regae Band, Abouwhim Band dan juga Pacenogei dan artis lokal lainya dan serta pemodel Putri Melanesian Papuan,akan tampil  dalam acara Konser musik,festival dan Show model papua yang digelar oleh FAP Creativity.
Adapun kegiatan Koncer Music,Festival And Show Model Papua tersebut akan hadir atau adakan di tiga kota besar di indonesia yaitu,Bali,Jayapura dan Malang.Terkait tangal dan waktu sebagaimana tertulis di bawah dengan estimasi biaya yang tidak tentu.

Adapun kegiatan dan waktu pelaksaan acara tersebut diantaranya:

Kutai, Bali 23 Juni 2017
Kegiatan:Show Model Melanesia And Festival Culture Papuan

Jayapura, Papua 08 Agustus. 2017
Kegiatan:Show Model Papuan And Concert Music

Malang, JATIM 24-1 januari 2017
Kegiatan:“Seminar dan Natal”

Dengan demikian demikian sangat diharapkan bantuan atau dukungan dari semua pihak dalam hal ini,Pelajar dan Mahasiswa,Tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga untuk mendukung dalam bentuk apapun dengan harapan acara Natal dan Seminar tersebut dapat sukses sesuai dengan harapan.

Informasi dan contact lebih jelas silahkan hub/kunjungi pada laman http://www.Forumanakpana.com untuk melihat perkembangan maupun rencana-rencana yang telah diagendakan oleh Panitia penyelenggara.

Pemerintah, SEJARAH, Umum, West Papua

Misionaris dan kolonialisme di masa New Guinea

Misionaris Inggris,Pendeta Murray dan Pendeta MacFarlane bersama delapan orang lainnya dikirim dari Lifu,sebuah pulau di Kaledonia Baru mendarat di Port Moresby,PNG-The Great Book of Pacific

Jayapura,LBR– New Guinea dalam sejarah Gold, Glory dan Gospel dianggap batas antara Laut Selatan dengan Pasifik Barat. Bagian tengah pulau raksasa ini memiliki untaian pegunungan yang tingginya mencapai 14.000 kaki. Sedangkan di bagian utara pulau ini, berjejer beberapa puncak yang mencapai 12.000 kaki.

Penduduk di pulau raksasa ini memiliki kekayaan bahasa yang membuat para penjelajah kagum. Namun para penjelajah Eropa ini tak terlalu berminat untuk menguak kekayaan pulau raksasa ini lebih awal. Malaria menjadi alasan utama para penjelajah untuk segera meninggalkan pulau ini, hingga awal abad ke-19.

Orang Eropa pertama yang menjelajahi New Guinea tanpa motif tersembunyi adalah penjelajah Rusia bernama Miklaukho Maklai. Dia mendarat di sebuah tempat bernama Bonga, di sekitar Teluk Astrolabe yang sekarang dikenal sebagai Madang pada bulan September 1871.


Penduduk lokal Papua New Guinea menyambut orang Eropa dengan perjamuan mewah. Satu kelompok musik Belanda bermain musik dalam perjamuan ini. Sementara kelompok lainnya tampak sedang melakukan pertukaran manik-manik dengan rempah-rempah – The Great Book of Pacific

Misionaris mulai bekerja di New Guinea sejak tahun 1871. Dua misionaris Inggris, Pendeta Murray dan Pendeta MacFarlane bersama delapan orang lainnya dikirim dari Lifu, sebuah pulau di Kaledonia Baru. Dua orang dalam misi ini kemudian dibunuh oleh penduduk lokal yang sudah dibaptis oleh dua misionaris ini saat mereka sedang berdoa. Berikutnya, para misionaris melakukan misi mereka di Port Moresby yang ditemukan oleh Kapten Moresby tahun 1873. Pos pertama didirikan di Moresby pada tahun 1874. Beberapa misi lainnya dilakukan oleh para misionaris lainnya namun mengalami tantangan yang sangat berat. Seorang misionaris bernama Brown, kehilangan empat anggota misinya yang dibunuh dan dimakan oleh penduduk lokal New Guinea.


Miklaukho Maklai, Orang Eropa pertama yang menjelajahi New Guinea tanpa motif tersembunyi – ABC

Secara perlahan misionaris bisa menguasai pulau raksasa ini. Dua misi yang dikenal dengan sebutan Order of the Sacred Heart pada tahun 1885 dan misi Anglikan pada tahun 1891 kemudian dicatat sebagai awal Gerakan Kargo, yang membawa Mitos Mansren di Papua Barat yang mencapai puncaknya saat Perang Dunia II.

Tahun 1828, Belanda mengambil alih bagian Barat pulau raksasa ini. Jerman yang sangat serius pada masa tersebut, melihat peluang menguasai New Guinea melalui Emma Forsyth, seorang keturunan Samoa. Perempuan Samoa ini ternyata telah membangun kerajaan kecil yang berpusat di York Islands, antara New Britain dan New Ireland. Dengan cepat, perempuan Samoa ini menyambut keinginan perusahaan Jerman untuk memindahkan kantor pusat mereka di atas tanah miliknya, di Kokopo, New Britain, karena malaria menghantam orang-orang perusahaan di New Guinea.


Louis Claude de Freycinet berlabuh di Teluk Rawak, Papua New Guinea. Freycinet dan tim ilmuwannya mengikuti rute Baudin, dengan tujuan memperbaiki dan menyelesaikan laporan terakhir untuk sumbangan ilmu pengetahuan – The Great Book of Pacific

Bagian timur pulau raksasa ini selanjutnya menjadi pertarungan antara Inggris dan Jerman. Pemerintah Queensland di Australia secepatnya memplokamirkan kekuasaan mereka atas bagian tenggara pulau raksasa ini. Namun Inggris membatalkan pernyataan pemerintah Queensland ini dan membuka negosiasi dengan Jerman. Negosiasi antara Inggris dan Jerman ini melahirkan perjanjian pada tahun 1885 yang memutuskan bagian barat laut (New Guinea) menjadi milik Jerman dan bagian tenggara (Papua) dimiliki oleh Inggris yang kemudian diserahkan kepada Australia.

Tanggal 16 September 1975, Papua dan New Guinea bersatu sebagai sebuah negara merdeka. Sementara bagian barat pulau raksasa ini, masih menjadi bagian dari Indonesia sejak diserahkan oleh Belanda kepada PBB dan kemudian diserahkan pada Indonesia tahun 1963 yang memulai sejarah paska kolonial di Tanah Papua. (*)

Sumber :TabloidJubi.com
Editor    :Melqy s w
Pemerintah, Politik, West Papua

Perkembangan pembangunan Infrastruktur menjadi Tantangan tersendiri bagi OAP

Pasar Pharaa,fasilitas ekonomi yang dibangun dan menjadi tantangan OAP untuk eksis dibidang perekonomian (Foto:Jubi)

Jayapura,LBR– Legislator Papua, Decky Nawipa menyatakan, perkembangan pembangunan merupakan tantangan terhadap Orang Asli Papua (OAP) untuk tetap eksis diatas tanahnya sendiri.

Hal itu dikatakan Decky menyikapi pesatnya pembangunan di Papua kini, terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan banyak orang asli Papua terpinggirkan.

“Ini tantangan terhadap orang asli Papua. Misalnya dulu pedagang asli Papua butuh pasar permanen untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan, ikan hasil tangkapan dan buruan mereka. Kini pasar permanen sudah ada namun area yang mereka tempati selama ini untuk berkebun dan bertani lokasinya semakin sempit,” kata Decky,Senin (9/1/2017).

Menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Papua itu, beberapa waktu lalu, sejumlah mama-mama Papua pedagang sayur dan umbi-umbian mengeluh lantaran areal perkebunan mereka di sejumlah lokasi pinggiran Kota Jayapura mulai hilang karena dialih fungsikan untuk pembangunan berbagai infrastruktur.

“Saya pikir, kian pesatnya pembangunan memang menjadi tantangan orang asli Papua. Pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu memikirkan bagaimana agar orang asli Papua yang selama ini menghidupi keluarganya dengan bertani dan berkebun tak kehilangan lahannya,” ucapnya.

Katanya, pemerintah dan pihak terkait lainnya mungkin perlu memikirkan adanya satu lokasi yang dikhususnya untuk wilayah pertanian dan perkebunan. Dengan begitu orang asli Papua yang selama ini menekuni bidang tersebut bisa tetap eksis.

“Tapi saya berharap orang asli Papua tetap berjuang agar bisa bersaing diera perkembangan zaman kini. Jangan gampang menyerah. Kita harus terus berupaya meningkatkan kapasitas kita agar tak terpinggirkan di tanah sendiri. Pihak pemerintah juga perlu mencari solusi. Jangan berdiam diri,” katanya.

Sementara anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Pertahanan, Politik, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge mengingatkan orang asli Papua agar tak terus menjual tanah ulayatnya kepada para investor.

“Kalau tanah ulayat habis dijual kepada investor untuk dipakai membangun mall, ruko dan lainnya, generasi berikut bagaimana? Ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai setelah tanah habis terjual, pemilik ulayat jadi penonton,” kata Emus.

Ia lebih setuju jika tanah ulayat digunakan investor dengan sistem sewa pakai dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu kata politisi Demokrat tersebut, status tanah ulayat akan tetap menjadi hak milik pemilik ulayat. (*)

Sumber :TabloidJubi.com

Editor    :Melqy s w

Budaya, Umum, West Papua

Mahasiswa Papua Se-Jawa Dan Bali telah Ramaikan Panggung “Musik” Di Surabaya

Brosur papua soun 2017-2018.png
Steaker acara/konser (foto:Ist)

Surabaya,(LBR)–Tanggal 28 Januari 2017 kemarin,Mahasiswa Papua yang berada di wilayah se-jawa dan bali telah meramaikan malam hiburan yang disebut “Papua Sound” di Surabaya,Jawa Timur. 

Acara ini dilakukan dalam rangka pencarian dana untuk menyukseskan kegiatan Natal dan Seminar Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Se-Pegunungan Jayawijaya (IKB-PMPJ) (Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya-Jakarta, Mambramo Tengah, Yalimo dan Nduga) Se- Jawa dan Bali tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Malang,nantinya.

Menurut Nelkinus Walela selaku ketua koordinator umum penyelenggara acara papua sound kota surabaya,Jumat, (27/01/2017).Menyatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menyukseskan acara natal namun lebih dari itu juga bermaksud untuk meningkatkan minat dan bakat kawan-kawan Papua yang mempunyai hoby di bidang musik dan meningkatkan tali persaudaraan, kesatuan serta persatuan kita sebagai mahasiswa atau secara umum orang Papua melalui ivent ini.


Lanjutnya, adapun beberapa rangkaian kegiatan Papua Sound yang akan dipentaskan diantaranya: Akuistikan, Hip-Hop, Regea Performance, Karoke, Party, Minicafe dan Nobar.

Rangkaian kegiatan itu telah dilaksanakan pada hari Sabtu 28/01/2017 kemarin. bertempat di Asrama Kamasan III, Jln. Kalasan, Surabaya, dari Jam 18:00 hingga selesai jam 01:00 dengan tiket masuk sebesar Rp. 5.000 termasuk biaya parkir guna menjaga kelancaran dan kenyamanan kegiatan yang dimaksud.

Menurutnya kegiatan serupa akan terus diselenggarakan tiap bulan sekali karena kegiatan tersebut tidak hanya guna menyukseskan acara natal nanti, namun mengandung maksud positif dalam hal ini pengembangan diri sehingga kami juga minta dukungan dan partisipasi dari semua pihak,tandasnya.

Tutupnya “mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan atau pada umumnya keluarga besar mahasiswa/i papua se-jawa dan bali yg telah datang dan ramaikan acara papua sound ini.”

Lanjut tutupnya Salam kompak,selamat malam keluarga besar OAP.Amolongoo,Nimaomee,Kinaonak,Amakanie,Koyaoo,Wiwaoo,Foy,Tabea,Acemo,Yepmum,Isakoto,Nare,wa wa….

Sumber     : http://www.kabarmapega.com

Editor        :Melqy s walela

Luar Negeri, Pemerintah, Politik, West Papua

Deklarasi Dukung Papua Tentukan Nasib Sendiri Berisi 9 Poin

 

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Surya Anta, memberikan penjelasan kepada wartawan seusai membacakan deklarasi. (Foto: Eben E. Siadari)

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Surya Anta, memberikan penjelasan kepada wartawan seusai membacakan deklarasi. (Foto: Eben E. Siadari)

JAKARTA,LBRM–Lewat sebuah konferensi pers yang sederhana di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) hari ini (29/11) mendeklarasikan dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, yang  mereka sebut sebagai bangsa West Papua.

Deklarasi itu dibacakan oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, di depan sejumlah wartawan dan puluhan aktivis. Deklarasi ini unik, karena disuarakan oleh FRI-West Papua yang nota bene adalah aliansi sejumlah kelompok aktivis yang berlatar belakang bukan Papua. Mereka merasa solider dengan nasib rakyat Papua yang menurut mereka mengalami diskriminasi rasial di tanah Papuamaupun di luar Papua selama beberapa dekade.

Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, saat membacakan deklarasi mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua (Foto: Eben E. Siadari)

Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, saat membacakan deklarasi mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua (Foto: Eben E. Siadari)

Deklarasi itu sendiri cukup panjang, berisi penjelasan tentang apa yang terjadi di Papua, antara lain kecurangan dan penipuan sejarah Papua, diskriminasi sosial, genosida perlahan, penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan rakyat Papuaserta perampokan kekayaan alam.

Lalu disajikan juga penjelasan alasan perlunya hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Ditekankan bahwa West Papua adalah sebuah bangsa, yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa, teritori, kehidupan ekonomi dan perubahan psikologi yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama.

Deklarasi diakhiri dengan permintaan kepada rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia dan dunia internasional, yang menyerukan agar hak menentukan nasib sendiri diberikan kepada rakyat Papua.

“Adalah kemunafikan apabila kita atau pemerintah Indonesia bisa mendukung pembebasan Palestina tapi diam dan membiarkan penjajahan yang terjadi dalam bingkai teritori Indonesia. Oleh karena itu, tak ada lagi alasan menganggap WestPapua sebagai bagian Indonesia baik dalam hukum internasional maupun secara politik,” kata Surya membacakan deklarasi.

Selengkapnya sembilan permintaan dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama,  mendukung bangsa dan rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. Dan kepesertaan referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Kedua, mendukung keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group (MSG), Pasific Island Forum dan  memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.

Ketiga, sebagai syarat yang tak terpisahkan bahwa militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan.

Keempat, kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin.

Kelima, menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua.

Keenam, juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

Ketujuh,  menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah WestPapua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.

Kedelapan, menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua.

Kesembilan, pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.

Kelompok yang menamakan diri Front Penyelamat Indonesia (FPI) berunjuk rasa di depan kantor LBH menolak deklarasi (Foto: Eben E. Siadari)

Kelompok yang menamakan diri Front Penyelamat Indonesia (FPI) berunjuk rasa di depan kantor LBH menolak deklarasi (Foto: Eben E. Siadari)

Menurut Surya Anta, ada enam elemen gerakan sipil yang tergabung dalam FRI-West Papua. Mereka adalah Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net. Sebagian besar anggotanya adalah aktivis-aktivis muda.

Mereka juga berencana melaksanakan aksi pada 1 Desember di Jakarta dan di beberapa kota di pulau Jawa.

Sementara itu pada saat yang sama, di depan gedung LBH Jakarta, berlangsung pula aksi unjuk rasa dari puluhan aktivis Front Penyelamat Indonesia (FPI). Mereka mengecam dan menolak deklarasi.

Editor :Admin

Sumber:Satuharapan.com

Nusantara, Pemerintah, Politik, West Papua

Dukungan Rakyat Indonesia untuk Bangsa Papua sebagai bentuk Solidaritas,Kemanusiaan dan UUD 1945

LimbarUPm-Kesadaran kemanusiaan dari berbagai kalangan yaitu mahasiswa-siswi dan masyarakat luar papua (jawa-bali, sulawesi,kalimantan,sumatra) kini mulai terbangun melalui berbagai bentuk tulisan,aksi dll, sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka,dari berbagai macam bentuk dukungan warga indonesia kali ini datang dengan bentuk menggunakan atribut papua (Baju) bergambar bintang kejora.

Aksi dukungan papua merdeka sebagai bukti nyata,sebagaimana yang telah di cantumkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA” UUD,Kemanusiaan dan Demokrasi menjadi landasan dan motivasi utama kami dalam melakukan aksi dukungan, UUD 1945 tidak dapat lagi kami pungkiri sebagai suatu bangsa yang besar di mata dunia, tutur wanita berkulit putih ini, saat di jumpai awak media.

Lanjutnya kami pun selalu ikuti perkembangan papua melalui media online, Elektronik dan media cetak bahkan kami menghubungi teman-teman papua sendiri yang berada di papua untuk memastikan setiap informasi atau berita yang kami dengar dan lihat, dari setiap sumber sehingga kami pun melakukan aksi seperti ini, wanita ini pun berpesan kepada seluruh mahasiswa indonesia untuk melakukan aksi ini, sebagai wujut dari Poin UUD RI 1945.Hasil gambar untuk dukungan rakyat indonesia untuk west papua

Dukungan rakyat indonesia yang nyata terlihat adalah dengan dideklarasikannya Front rakyat indonesia  untuk west papua (Fri-West Papua), yang dideklarasikan tepatnya tgl.29 november 2016.Mendeklarasikan dukungan bagi bangsa papua bahwa berhak menentukan nasib sendiri.

Deklarasi itu sendiri dibacakan langsung oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, di depan sejumlah wartawan dan puluhan aktivis. Deklarasi ini unik, karena disuarakan oleh FRI-West Papua yang nota bene adalah aliansi sejumlah kelompok aktivis yang berlatar belakang bukan Papua. Mereka merasa solider dengan nasib rakyat Papua yang menurut mereka mengalami diskriminasi rasial di tanah Papua maupun di luar Papua selama beberapa dekade.

Pemerintah, Politik, West Papua

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan Jokowi.Kami banyak belajar dari Sejarah Indonesia.

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan Jokowi
Filep yang baru setahun bebas dari penjara,terus berjuang untuk Papua.Ia mengatakan,banyak belajar dari sejarah Indonesia. (CNN Indonesia)
Jakarta,LBRM — Hampir setahun sudah Filep Karma menghirup udara bebas. Lelaki berambut dan berjanggut tebal itu pertama kali keluar dari Penjara Abepura, Jayapura, Papua, pada 19 November 2015, setelah menerima remisi dasawarsa dari pemerintahan Jokowi –yang sebetulnya ia tolak.

Bagi Filep yang menghabiskan 11 tahun hidup di balik jeruji besi, menerima remisi berarti mengaku berbuat salah. Padahal Filep tak merasa bersalah. Ia tahanan politik yang dipenjara bukan karena kasus kriminal, tapi sebab persoalan ideologi.

Filep menggelar upacara peringatan kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2004 di sebuah lapangan di Abepura, mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan berpidato soal bangsa Papua. Ia pun ditangkap, dituduh berkhianat pada Indonesia, dan dijebloskan ke penjara. Upaya bandingnya selalu kandas hingga tingkat Mahkamah Agung di Jakarta.

Kini, meski Filep kembali menjadi orang bebas berkat “paksaan” remisi pemerintah Jokowi, ia tak lantas tunduk pada si pemberi remisi. Filep, dengan janggut kepang diikat karet Bintang Kejora, terus berjuang untuk Papua dengan caranya. Ia berkeliling, bercerita tentang Papua, agar masyarakat Indonesia paham apa yang terjadi di tanah kelahirannya.

Di sela kesibukannya memperjuangkan Papua merdeka lewat cara damai, Filep menyempatkan diri berbincang santai dengan wartawan CNNIndonesia.com, Anggi Kusumadewi, Selasa (25/10). Berikut petikan wawancara khususnya.

Dua bulan sebelum Anda dibebaskan dari tahanan, kepada rekan kami Giras Pasopati di Penjara Abepura, Anda mengatakan, “Jokowi baik, tulus, tapi susah meyakinkan Papua karena tantangan dia sebagai Presiden begitu banyak. Apa yang dia inginkan berbeda dengan kenyataan.”

Kini setelah dua tahun Jokowi memimpin Indonesia, dengan tekad yang dia ucapkan di awal pemerintahan untuk mewujudkan damai di Papua, bagaimana kondisi Papua saat ini dibanding dengan saat Jokowi belum memimpin?

Saya kira tidak ada perbedaan. Pembunuhan oleh orang tak dikenal makin marak. Ada aktivis KNPB digantung di pohon, kata polisi bunuh diri. Ada aktivis Pasar Mama-mama dibunuh, katanya tabrak lari, hasil pemeriksaan polisi karena kecelakaan lalu lintas. Sudah enam ribu orang ditangkapi, meski sebagian langsung dilepas.

KNPB, Komite Nasional Papua Barat, adalah organisasi politik masyarakat Papua yang mengampanyekan kemerdekaan Papua.

Sementara pegiat Pasar Mama-mama yang ditabrak ialah Robert Jitmau, Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua. Pria 42 tahun itu aktif memperjuangkan pembangunan pasar untuk menampung 500 pedagang asli Papua di Jayapura.

Rojit kerap memimpin aksi unjuk rasa menuntut pendirian Pasar Mama-mama. Ia juga salah seorang yang menemui perwakilan pemerintah pusat dan DPR RI guna membahas proses pelepasan lahan yang hendak dipakai untuk membangun pasar.

Perjuangan Rojit dan rekan-rekannya berbuah. Akhir April 2016, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Mama-mama di Jayapura

Menurut keterangan Polres Jayapura, Rojit tewas ditabrak di Jayapura pukul 05.00 WIT, 21 Mei 2016. Ketika itu ia sedang mengobrol dengan dua kawannya di pinggir jalan. Mereka dihantam sedan. Rojit meninggal, sedangkan dua temannya selamat.

Jadi, damai yang Pak Jokowi janjikan itu tak terlihat, dan kebebasan berekspresi makin ditekan. Aparat makin represif. Kami baru kumpul saja langsung dicegat di tempat.

Saya melihat, selama ini yang memegang peran di Papua itu TNI Polri. Sipil tidak punya peranan.

Misalnya saat Pak Jokowi ke Papua 9 Mei 2016. Pada 10 Mei di Merauke, Jokowi mengumumkan Papua terbuka bagi wartawan nasional dan asing, juga LSM nasional dan asing. Tapi kemudian, hal itu dibantah oleh Panglima TNI.

Tidak bisa Papua dibuka, katanya. Berarti yang berkuasa di Papua bukan Jokowi sebagai seorang Presiden, karena dia sipil. Yang berkuasa di Papua itu TNI Polri. Padahal jika saya merujuk ke UUD 1945, Presiden panglima tertinggi TNI.

Pada 29 Mei 2016, 19 hari usai Jokowi menyatakan Papua terbuka bagi jurnalis asing, Jenderal Moeldoko yang saat itu menjabat Panglima TNI, dalam arahannya di hadapan ribuan prajurit Komando Daerah Militer V/Brawijaya di Surabaya, Jawa Timur, mengatakan wartawan asing tak boleh seenaknya masuk ke Papua jika bertujuan hendak membuat berita yang tak sesuai fakta, bersifat memfitnah, dan hanya menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia.

Namun, Moeldoko saat itu juga menyatakan, akan menjalankan perintah Presiden untuk mengakomodasi wartawan asing ke Papua, selama wartawan tersebut punya niat baik. Menurutnya, aparat intelijen di Papua akan memantau wartawan-wartawan asing itu demi keamanan jiwa mereka selama peliputan.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah mengguyur Papua dengan berbagai program pembangunan. Jokowi juga berkali-kali mendatangi Papua. Papua menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling sering dikunjungi Presiden. Itu paling tidak menunjukkan upaya serius pemerintah pusat atas Papua. Apa Anda berpendapat serupa?

Jokowi datang sesering apapun, apakah karena diminta rakyat Papua? Kami diberi pembangunan infrastruktur, itu siapa yang minta dan untuk kepentingan siapa?

Itu ibarat kami ingin kopi, dikasih soda.

Infrastruktur dibangun, di sisi lain mempercepat illegal logging yang dibantu oleh TNI Polri. Menurut informasi polisi hutan yang saya terima, yang membawa potongan kayu ilegal itu dikawal TNI Polri. Ya siapa yang berani periksa? Siapa mau melawan tentara bersenjata mangkas hutan?

Pada Desember 2012, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini TNI menahan 14 truk yang mengangkut kayu tanpa dokumen dari Keerom ke Jayapura. Sopir truk lantas menyebut ada anggota TNI yang diduga membekingi pembalakan liar itu.

Anggota-anggota TNI yang terlibat, menurut Kodam XVII/Cenderawasih saat itu, akan dihukum berat.

Apakah Anda merasakan perbedaan antara program-program pemerintah Jokowi untuk Papua saat ini, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia sebelum era Jokowi?

Saya merasa, justru Gus Dur yang tanpa menjanjikan apa-apa, tapi kami di Papua merasakan kedamaian. Itu waktu masa Gus Dur.

Beliau mengizinkan bendera Bintang Kejora dikibarkan bersama-sama dengan bendera Merah Putih, tapi tidak boleh lebih tinggi dan dengan ukuran lebih kecil.

Beliau juga mengembalikan nama Papua (sebelumnya Irian Jaya pada era Soeharto). Padahal dulu kalau kami omong “Saya orang Papua,” disebut separatis. Diberi stigma macam-macam. Padahal cuma menyebut nama “Papua.”

Jadi untuk nama “Papua” ini, sudah banyak orang dibunuh. Itu baru nama saja, belum teriak “merdeka,” tapi sudah banyak korban.

Jadi kami melihat Gus Dur punya hati nurani yang baik. Dia mendengar suara orang Papua. Dia mengerti apa yang harus diberikan untuk orang Papua.

Pada 1 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan bendera Bintang Kejora dikibarkan sebagai simbol kultural orang Papua, sekaligus menerapkan otonomi khusus untuk Papua.

Namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, bendera Bintang Kejora kembali dilarang.

Kalau sekarang, kami mau minum kopi, dikasih soda, dengan alasan soda juga ada kandungan kafeinnya. Yang kami minta tidak diberikan.

Jadi meski dibaik-baikin, ini bukan yang kami minta. Kami dipaksa menerima otonomi khusus. Otsus itu ibarat untuk membungkam teriakan merdeka.

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan JokowiPresiden Jokowi dalam salah satu kunjungannya ke Papua. (Setpres/Rusman)

Menurut Anda, apa yang diinginkan mayoritas rakyat Papua?

Merdeka. Kami punya negara sendiri. Indonesia itu bangsa lain. Keinginan ini sudah merata, bukan karena ketidakadilan pembangunan di Papua lantas kami baru berpikir begitu. Sebab dari awal sudah seperti itu.

Papua berangkat dari sejarah yang berbeda dari Indonesia. Start sudah beda. Bendera (Bintang Kejora) sudah dibagikan 1 Desember 1961. Tiba-tiba Sukarno mengumumkan Trikora pada 19 Desember 1961. Dia mengatakan, bubarkan Negara Papua. Cuma, diselipin kata “boneka.”

Papua menjadi rebutan Indonesia dan Belanda seiring langkah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia mengklaim seluruh daerah jajahan Hindia Belanda, termasuk bagian barat Pulau Papua, sebagai wilayahnya. Klaim itu ditolak Belanda, dan negara di benua Eropa itu mempersiapkan kemerdekaan Papua.

Desember 1950, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan Papua berhak merdeka sesuai Pasal 76c Piagam PBB yang berbunyi, “Mendorong penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyat-rakyat di dunia.”

Namun Indonesia dan Belanda terus berseteru berebut Papua. Indonesia menggelar serangan, dan Belanda menggenjot pendidikan di Papua. Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat pada 1956, dan Belanda membentuk Tentara Papua pada 1957.

Belanda melaporkan upayanya membangun Papua secara rutin ke PBB sejak 1950 sampai 1961. Belanda juga melangsungkan pemilu di Papua yang menghasilkan Dewan Papua. Dewan ini pada Oktober 1961 mempersiapkan Papua merdeka.

Pada 31 Oktober 1961, bendera Bintang Kejora berkibar untuk kali pertama, dan 1 Desember 1961 kemerdekaan Papua dideklarasikan.

Selanjutnya tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno di Yogyakarta mengumumkan operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian dan mengusir Belanda dari sana.

Dua dari tiga butir isi Trikora itu ialah: gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, dan kibarkan sang saka Merah Putih di seluruh Irian Barat.

Indonesia dan Belanda lalu menggelar perundingan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada 15 Agustus 1962, yang menghasilkan penyerahan Papua kepada PBB (United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA), untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia.

Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia, dan Indonesia membubarkan Dewan Papua serta melarang bendera Bintang Kejora. Keputusan ini ditentang banyak pihak di Papua dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka pada 1965.

Papua akhirnya resmi menjadi wilayah Republik Indonesia setelah digelar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Namun metode Pepera lewat perwakilan –satu suara merepresentasikan banyak orang– ditentang rakyat Papua yang menginginkan sistem one man one vote.

Apa harapan Anda untuk Papua, saat ini dan di masa depan?

Sekarang kami terus konsolidasi dan berjuang untuk merdeka. Ke depan, kalau kami sudah merdeka, jangan mengulangi yang Indonesia lakukan. Harus lebih manusiawi.

Kemerdekaan suatu bangsa juga ditentukan oleh faktor internasional, yakni dukungan negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Minimal diperlukan pengakuan dari dua per tiga anggota PBB yang hadir pada Sidang Majelis Umum PBB.

Maka dengan anggota PBB yang kini berjumlah 193 negara, bila seluruhnya hadir pada Sidang Majelis Umum PBB, diperlukan setidaknya suara dukungan dari 128 negara.

Saat ini ada tujuh negara Pasifik yang mengangkat isu Papua ke Sidang PBB. Mereka adalah Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Tuvalu, Kerajaan Tonga, dan Republik Palau.

Apa tiga kata pilihan Anda untuk mendeskripsikan Papua dan rakyatnya?

Papua merdeka.

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan JokowiSeorang murid Sekolah Dasar di Merauke, Papua. (CNN Indonesia)

Apa keinginan tertinggi Anda yang belum terpenuhi sampai sekarang?

Melihat rakyat Papua sejahtera.

Saya menyadari Papua sangat kaya. Kekayaan itu dipakai untuk membangun Jakarta, sementara rakyat kami terus menderita.

Untuk mengambil emas kami sendiri, kami dibunuhi dan disiksa.

Saya akan bahagia kalau melihat rakyat Papua sejahtera dan bebas dari penindasan, pembunuhan, tindakan semena-mena.

Itu impian saya.

Kalau memikirkan diri saya sendiri, tinggal kerja saja.

Saya pegawai juga, tapi tetap berjuang. Ini kan negara demokrasi, orang bebas bicara apa saja. Yang penting saya tidak menghambat orang lain. Paling honor dan tunjangan saya dipotong karena tidak masuk kantor. Itu konsekuensi.

Mungkin bagi orang lain, ini terlalu idealis. Suka-suka orang menilai. Indonesia juga belum pasti merdeka kalau dulu tak ada idealisme. Kami banyak dapat contoh dari sejarah Indonesia.

Luar Negeri, Politik, West Papua

Melanesian Spearhead Group considers West Papuan Membership

msg-2z0boxchjkjqmqkfnmquq2

EMTV rliosi – The Melanesian Spearhead Group (MSG) is considering a full membership application by the United Liberation Movement for West Papua.

Indonesia currently has associate member status with the MSG and is strongly opposed to West Papua being granted full membership.

It is Indonesia’s view that West Papua already falls under their (Indonesian republic) representation in the MSG.

Foreign Ministers of the MSG member countries met yesterday evening in Port Villa to discuss guidelines which relate to the bid by West Papua for membership in the group.

Solomon Island’s foreign minister, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.

“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.

Tozaka confirmed that there won’t be a decision on the Liberation Movement’s application however he did say that they already have observer status.

MSG countries that have shown their support for the Liberation Movements full membership include Vanuatu, Solomon Islands and the FLNKS Kanaks movement.

Papua New Guinea and Fiji, have however leaned towards the Indonesian side on this issue.

Vanuatu’s Prime Minister, Charlot Salwai, said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.

Sumber :Papuapost.com

Luar Negeri, Pemerintah, Politik, West Papua

Indonesia Police Arrest Hundreds at West Papua Protests

 
fb_img_1482166022444

JAKARTA, Indonesia — Indonesian police detained several hundred people Monday at protests around the country demanding independence for remote West Papua.

Arrests were made in cities in Sulawesi, Java and Papua but demonstrations went ahead in at least 15 places, said Veronica Koman, a lawyer for independence activist Filep Karma.

Police in the capital Jakarta had warned organizers against protesting but relented and allowed a group of about 50 people to march down a main thoroughfare.

Monday was the 55th anniversary of the official declaration of an Indonesian military campaign to take control of West Papua from the Dutch. The Dutch colonizers of the Indonesian archipelago held onto West Papua when Indonesia became independent after World War II. It became part of Indonesia following a U.N.-supervised referendum in 1969 criticized as a sham for involving only a tiny proportion of the population and Indonesia’s use of strong-arm tactics.

Supporters of West Papuan independence want a second and unfettered referendum. The Indonesian government is determined to hold onto the mineral-rich region and also fears any concessions would energize other separatist movements.

“Melanesian people are our brothers and sisters, not you, you are Asians,” said Anthony Gobai, one of the protesters who addressed the Jakarta rally as dozens of police watched.

Indonesians who joined the protest knelt on their knees and apologized to West Papuans for their government’s rule of a region that is ethnically and culturally distinct from much of Indonesia.

Indonesia maintains a tight grip on West Papua and restricts journalists from reporting there. However the independence movement appears to be increasingly well organized, with different groups now united under an umbrella organization that is seeking membership of an association of Melanesian island states.

More than 5,000 people have been arrested in pro-independence protests since April.

Koman said several people were arrested last week when they applied for demonstration permits.

She said the headquarters of the pro-independence National Committee for West Papua in Jayapura, the capital of Papua province, was vandalized during a police raid on Monday (Admin).