Nusantara, Pemerintah, Politik, Umum

Gubernur Papua: Papua Miskin Gara-gara Freeport

1416566-gubernur-papua-lukas-enembe-780x390.jpg

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebutkan pendapatan daerahnya terus terpuruk karena perusahan-perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia, enggan membayar pajak kepada daerah.

Lukas mendesak pemerintah pusat memasukan aspek kepentingan Papua dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Kita mau dalam Undang-Undang Minerba kita dimasukan ke dalam bab tersendiri, ada pasal tentang kita. Kita miskin gara-gara ini. Kita punya potensi luar biasa, tapi sembarang saja orang kerja bertahun-tahun seperti ini,” ujar Lukas dalam konfrensi pers di Hotel Pullman Jakarta, hari ini.

Saat ini, Pemprov Papua sedang mendesak agar PT Freeport menuntaskan tunggakan pajak air permukaan selama lima tahun senilai Rp 3,4 triliun. Desakan dari Pemprov Papua atas kewajiban pajak air permukaan ini juga didukung oleh hasil keputusan dari Pengadilan Pajak di Jakarta atas gugatan yang telah dilayangkan oleh Pemprov Papua. Freeport Indonesia harus melunasi tunggakan dan denda atas pajak tersebut.

Desakan agar kepentingan Papua secara khusus dimasukan ke dalam UU Minerba dan dilibatkan secara langsung dalam merumuskannya, kata Lukas, tak lain demi kepentingan seluruh rakyat Papua.

“Kita mau kedaulatan sumber daya dikembalikan ke daerah, sebagian besar untuk kepentingan Papua,” ungkap Lukas.

Sumber:Gemarakyat.com

Advertisements
Nusantara, Pemerintah, Politik, West Papua

Dukungan Rakyat Indonesia untuk Bangsa Papua sebagai bentuk Solidaritas,Kemanusiaan dan UUD 1945

LimbarUPm-Kesadaran kemanusiaan dari berbagai kalangan yaitu mahasiswa-siswi dan masyarakat luar papua (jawa-bali, sulawesi,kalimantan,sumatra) kini mulai terbangun melalui berbagai bentuk tulisan,aksi dll, sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka,dari berbagai macam bentuk dukungan warga indonesia kali ini datang dengan bentuk menggunakan atribut papua (Baju) bergambar bintang kejora.

Aksi dukungan papua merdeka sebagai bukti nyata,sebagaimana yang telah di cantumkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA” UUD,Kemanusiaan dan Demokrasi menjadi landasan dan motivasi utama kami dalam melakukan aksi dukungan, UUD 1945 tidak dapat lagi kami pungkiri sebagai suatu bangsa yang besar di mata dunia, tutur wanita berkulit putih ini, saat di jumpai awak media.

Lanjutnya kami pun selalu ikuti perkembangan papua melalui media online, Elektronik dan media cetak bahkan kami menghubungi teman-teman papua sendiri yang berada di papua untuk memastikan setiap informasi atau berita yang kami dengar dan lihat, dari setiap sumber sehingga kami pun melakukan aksi seperti ini, wanita ini pun berpesan kepada seluruh mahasiswa indonesia untuk melakukan aksi ini, sebagai wujut dari Poin UUD RI 1945.Hasil gambar untuk dukungan rakyat indonesia untuk west papua

Dukungan rakyat indonesia yang nyata terlihat adalah dengan dideklarasikannya Front rakyat indonesia  untuk west papua (Fri-West Papua), yang dideklarasikan tepatnya tgl.29 november 2016.Mendeklarasikan dukungan bagi bangsa papua bahwa berhak menentukan nasib sendiri.

Deklarasi itu sendiri dibacakan langsung oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, di depan sejumlah wartawan dan puluhan aktivis. Deklarasi ini unik, karena disuarakan oleh FRI-West Papua yang nota bene adalah aliansi sejumlah kelompok aktivis yang berlatar belakang bukan Papua. Mereka merasa solider dengan nasib rakyat Papua yang menurut mereka mengalami diskriminasi rasial di tanah Papua maupun di luar Papua selama beberapa dekade.

Luar Negeri, Masyarakat, Nusantara, Pemerintah, Politik

Maradona,Sepak bola Dan Anti-Imperialisme

Maradona-by-Kusturica.jpg

Maradona by Kusturica (2008)
Sutradara:  Emir Kusturica
Tahun Produksi : 2008
Durasi : 90 menit
Pemain : Maradona

Pada tahun 1982, Inggris menyingkirkan Argentina dari kepulauan Falkland. Ratusan tentara Argentina gugur dalam peristiwa itu. Namun, empat tahun kemudian, tepatnya 1986, Argentina membalas kekalahan itu melalui lapangan hijau.

Adalah Diego Armando Maradona, pemain Timnas Argentina kalah itu, yang menjadi faktor penentu kekalahan Inggris. Pada menit ke-51, Jorge Valdano memberikan umpan lambung. Umpan itu disambut Maradona, bukan dengan kepala atau kakinya, tapi dengan tangannya. Dan GOLL! Itu gol “tangan Tuhan” yang terkenal itu.

Emir Kusturica, yang menonton gol itu dari rumahnya di Sarajevo, Serbia, meloncat kegirangan bak orang gila. Dan Kusturica yakin, ada jutaan orang yang melakukan hal sama seperti dirinya. Dia berseloroh, “ini sebuah keajaiban, bahwa bumi ini tidak miring dari sumbuhnya ketika ada jutaan orang meloncar kegirangan memuji gol Maradona.”

Emir Kusturica, sutradara Serbia pengagum Maradona itu, berusaha menyegarkan ingatan kejadian itu melalui filmnya “Maradona”. Meski berkisah soal sosok pemain bola, tetapi film ini justru banyak mengulas soal politik. Dan ini memang salah satu tujuan dari Kusturica: memunculkan Maradona sebagai pejuang anti-imperialis.

Film ini dibuka dengan persiapan Maradona menumpang kereta menuju Mar Del Plata, Argentina, tempat berlangsungnya pertemuan rakyat Amerika Latin untuk menentang agenda perdagangan bebas (FTAA). Kusturica bilang, kalau Maradona tidak menjadi pesepak bola, mungkin dia seorang revolusioner. “Tetapi memang Maradona seorang revolusioner,” katanya.

Maradona menceritakan pertemuannya pertama kali dengan pemimpin revolusi Kuba, Fidel Castro, pada tahun 1987. “Ketika banyak orang membela Amerika Serikat, saya memilih membela Kuba,” katanya. Maradona punya tattoo wajah Fidel di kaki kirinya, dan wajah Che Guevara di lengan kanannya.

Film ini juga menceritakan gereja Maradona, gereja khusus yang dibuat oleh pengagum Maradona, yang ritual-ritualnya yang tidak bergeser dari pemujaan terhadap Maradona. Setiap jemaat baru di gereja ini harus bisa memperagakan gol tangan Tuhan.

Kusturica juga mencoba melacak jejak Maradona di Napoli, Italia. Maradona mengisahkan, “ada orang yang bilang, kesebalasan dari Selatan (seperti Napoli) tidak akan bisa mengalahkan utara.” Maradona menjungkirkbalikkan anggarapn itu. Ketika Napoli bertandang ke Turin, Ia mencetak 6 gol ke gawang Juventus. Tidak hanya itu, Maradona berhasil membawa Napoli sebagai juara Seri-A Italia. Itu pertama kalinya dalam sejarah. Tak heran, Maradona dinobatkan oleh supporter Napoli sebagai “Mesiah dari Naples”.

Film ini juga mengangkat masa-masa terpuruk Maradona. Ia divonis sebagai pencandu kokain dan, karena itu, dia dilarang bermain bola cukup lama. Maradona merasa “dicabut paksa” kakinya dari lapangan hijau—tempatnya hidup dan dikenal dunia selama ini. Namun, di dalam keterpurukan itu, Maradona merasa diselamatkan oleh istrinya, Claudia, dan dua orang anaknya, Dalma dan Giannina.

Maradona adalah orang yang berkarakter, punya prinsip, dan tidak kenal menyerah. Ini pula yang membuatnya dikagumi oleh kawan-kawannya. Kehadirannya di lapangan hijau selalu menjadi energi bagi kawan-kawannya dan pendukungnya. Dan dia sukses mengembalikan martabat negaranya, Argentina, melalui pertarungan di lapangan hijau.

Film garapan Kusturica ini memang banyak mengungkap sikap politik Maradona. Kusturica berhasil mengabadikan kehadiran Maradona di pertemuan rakyat Amerika Latin di Mar Del Plata, Argentina, untuk menentang agenda perdagangan bebas yang dipaksakan oleh Washington.

Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang memimpin forum itu, sengaja memanggil Maradona ke podium. Seusai berpelukan sebentar dengan Chavez, Maradona pun berkata kepada ratusan ribu rakyat yang hadir di pertemuan itu: “Terima kasih aku berada di sini. Argentina punya martabat sebagai sebuah bangsa. Mari menendang Bush keluar dari sini.”

Banyak yang bilang film ini lebih pantas disebut “film propaganda”. Menanggapi komentar itu, Emir Kustruca hanya bilang, “Argentina dan Serbia (negaranya Kusturica) sama-sama dihancurkan oleh IMF. Karena itu, Argentina dan Serbia sama-sama berjuang melawan IMF. Ini yang membua saya dekat dengan Diego Maradona.”

Kusturica menggarap film ini selama dua tahun (2005-2007). Dalam proses itu, ia bertemu banyak kesulitan. “Paling menyebalkan adalah mengintip kehidupan pribadi orang,” kata Kusturica. Saat ini, Kusturica sedang menyiapkan rencana membuat film tentang pejuang revolusioner Meksiko, Pancho Villa.

Melqy s w

Luar Negeri, Nusantara, Pemerintah, Politik

MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN SANTA CRUZ ATAU PERISTIWA 12 NOVEMER 1991 DI KOTA DILI,TIMUR LESTE

 

 

Tragedi Santa Cruz (juga dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz atau Peristiwa 12 November) adalah penembakan pemrotes Timor Leste di kuburan Santa Cruz di ibu kota Dili pada 12 November 1991.

Para pemrotes, kebanyakan mahasiswa, mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintahan Indonesia pada penguburan rekan mereka, Sebastião Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia sebulan sebelumnya. Para mahasiswa telah mengantisipasi kedatangan delegasi parlemen dari Portugal, yang masih diakui oleh PBB secara legal sebagai penguasa administrasi Timor Timur. Rencana ini dibatalkan setelah Jakarta keberatan karena hadirnya Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu. Joleffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin.

Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia.

Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat; Amy Goodman dan Allan Nairn; dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita Belanda untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan penggeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video tersebut digunakan dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor, ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992.

Tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia, hingga sangat mempermalukan permerintahan Indonesia. Di Portugal dan Australia, yang keduanya memiliki komunitas Timor Timur yang cukup besar, terjadi protes keras.

Banyak rakyat Portugal yang menyesali keputusan pemerintah mereka yang praktis telah meninggalkan bekas koloni mereka pada 1975. Mereka terharu oleh siaran yang melukiskan orang-orang yang berseru-seru dan berdoa dalam bahasa Portugis. Demikian pula, banyak orang Australia yang merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang menindas di Indonesia, dan apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan bagi bangsa Timor Timur yang pernah berjuang bersama pasukan Australia melawan Jepang pada Perang Dunia II.

Meskipun hal ini menyebabkan pemerintah Portugal meningkatkan kampanye diplomatik mereka, bagi pemerintah Australia, pembunuhan ini, dalam kata-kata menteri luar negeri Gareth Evans, ‘suatu penyimpangan’.

Kejadian ini kini diperingati sebagai Hari Pemuda oleh negara Timor Leste yang merdeka. Tragedi 12 November ini dikenang oleh bangsa Timor Leste sebagai salah satu hari yang paling berdarah dalam sejarah mereka, yang memberikan perhatian internasional bagi perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan.

RIP
VIVA TIMOR LESTE

Nusantara

Filosofi Pasal 33 UUD 1945 Menurut Pendiri Bangsa

bk-hatta1

Pada tahun 1932, Bung Karno menulis di koran ‘Suluh Indonesia Muda’ tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Katanya, nasionalisme yang diperjuangkannya sangatlah berbeda dengan nasionalisme di eropa; dan, bentuk demokrasi yang diperjuangkannya pun berbeda dengan demokrasi ala eropa.

Soekarno menyebut nasionalisme eropa itu sebagai nasionalisme borjuis, sedangkan demokrasi di eropa dikatakannya sebagai demokrasi borjuis. Soekarno lantas mengajukan konsepsi sendiri yang terkenal: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme masyarakat, sedang sosio-demokrasi adalah demokrasi masyarakat.

Menurut Rudi Hartono, aktivis dari Partai Rakyat Demokratik, fikiran sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi sangat mengutamakan masyakat atau rakyat. Kelak, ketika Bung Karno semakin mematangkan fikirannya mengenai Indonesia merdeka, gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi ini juga mempengaruhi corak ekonomi untuk Indonesia merdeka.

Versi lain menyebutkan, yang pertama sekali memunculkan istilah demokrasi ekonomi dan demokrasi politik adalah Mohammad Hatta. Dalam sebuah tulisan di Daulat Ra’jat tahun 1931, Bung Hatta menulis: “Bagi kita, rakyat yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereinteit).”

Lalu, pada tahun 1932, Bung Hatta kembali melengkapi gagasannya mengenai kedaulatan rakyat melalui tulisannya yang monumental, Ke Arah Indonesia Merdeka. Di situ Bung Hatta menulis begini: “Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala Hukum (Recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat.”

Gagasan bahwa Indonesia merdeka harus mendatangkan kemajuan bagi rakyat juga ditemukan di tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya; kaum Marxist, Nasionalis, dan Agamais. Tidak heran, dalam rapat-rapat BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia, pidato-pidato anggota BPUPKI menyiratkan ekonomi harus dikelolah oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Mohammad Hatta, yang saat itu menjadi anggota BPUPKI, pada 30 Mei 1945, menyampaikan pidato sangat rinci mengenai dasar perekonomian Indonesia. Risalah itu diberi judul “Soal Perekonomian Indonesia Merdeka”. Bung Hatta mengatakan, “perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan koperasi.”

Hatta juga mengatakan, “perusahaan-perusahaan besar yang mengusai hajat hidup orang banyak, tempat beribu-ibu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah dibawah kekuasaan pemerintah.”

Lalu, Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, yang dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila, menyinggung pula soal demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Katanya, Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!

“Marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya,” kata Bung Karno dihadapan anggota BPUPKI.

Konon, pidato Hatta dan Bung Karno inilah yang mempengaruhi penyusunan pasal 33 UUD 1945. Meskipun baru berumur sehari, tetapi republik baru bernama Republik Indonesia ini berhasil menyelesaikan penyusunan konstitusinya: UUD 1945.

>>>

Dalam sebuah symposium di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1955, Wilopo, yang saat itu menjabat ketua Konstituante, berusaha menafsirkan pasal 33 UUD 1945.

Katanya, azas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945 berarti penentangan keras terhadap liberalisme, sebuah sistim yang, menurutnya, telah menimbulkan praktik-praktik penghisapan manusia oleh manusia, kesenjangan ekonomi, dan cenderung menekan kaum buruh.

Istilah usaha bersama, kata Wilopo, mengungkapkan buah fikiran tentang suatu usaha yang sama sekali berbeda dengan usaha swasta. “Dalam usaha swasta itu semua keputusan itu ada di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan si pekerja ada di tangan majikan. Karena liberalisme keadaan dalam mana para pekerja umumnya dapat ditekan oleh keharusan masyarakat, maka kita menentang sistem yang demikian itu.”

Karena itu, menurut Wilopo, kegiatan ekonomi menurut pasal 33 tidak lagi mengandung logika mencari keuntungan pribadi, melainkan motif untuk mengabdi kepada masyarakat demi kebaikan bersama.

Menurut Salamuddin Daeng, peneliti dari Institute for Global Justice (IGJ), pasal 33 UUD 1945 merupakan antitesa terhadap sistim kapitalisme dan sekaligus terhadap sistim komunisme.

Tetapi Daeng menggaris bawahi bahwa pasal 33 merupakan sistim ekonomi yang diambil dari tata-cara orang Indonesia sejak dahulu dalam menjalankan aktivis ekonomi, sehingga, karena itu, tidak dapat dipisahkan dari ajaran Pancasila.

“Pancasilan itu adalah fondasinya. Jadi kalau mau berbicara mengenai pengaturan ekonomi, maka mesti mengadu kepada Pancasila sebagai fondasi berbangsa dan bernegara,” tegasnya saat diskusi mengenai Filosofi Pancasila di kantor KPP-PRD, Jumat (5/7).

Sayang sekali, baik Pancasila maupun UUD 1945—khususnya pasal 33—tidak pernah dijalankan secara murni dan konsekuen oleh pemerintahan sejak Indonesia merdeka, terutam sejak orde baru hingga sekarang ini.

Pada tahun 1979, di hari-hari terakhir, ketika memberi sambutan di ISEI, Bung Hatta menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintahan Soeharto. Bung Hatta dengan nada menyindir berkata: “Pada masa akhir-akhir ini, negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi praktek perekonomian di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang sering menyimpang dari dasar itu … Politik liberal-isme sering dipakai sebagai pedoman, berbagai barang penting bagi kehidupan rakyat tidak menjadi monopoli Pemerintah, tetapi di monopoli oleh orang-orang Cina …

Tentu saja, jika Bung Karno dan Bung Hatta masih hidup, keduanya akan sangat marah ketika melihat perekonomian kita tunduk pada azas liberalisme, bahkan liberalisme paling reaksioner: neoliberalisme.

Nusantara

Indonesian Confrontation, 1963–66

Map of Asia

Between 1962 and 1966 Indonesia and Malaysia fought a small, undeclared war which came to involve troops from Australia, New Zealand and Britain. The conflict resulted from a belief by Indonesia’s President Sukarno that the creation of the Federation of Malaysia, which became official in September 1963, represented an attempt by Britain to maintain colonial rule behind the cloak of independence granted to its former colonial possessions in south-east Asia.

The term “Confrontation” was coined by Indonesia’s Foreign Minister, Dr Subandrio, in January 1963, and it has come to refer to Indonesia’s efforts at that time to destabilise the new federation, with a view to breaking it up. The actual war began when Indonesia launched a series of cross-border raids into Malaysian territory in early 1963.

The antagonism that gave rise to Confrontation was already apparent in December 1962, when a small party of armed insurgents, with Indonesian backing, attempted to seize power in the independent enclave of Brunei, only to be defeated by British troops from Singapore. By early 1963 military activity had increased along the Indonesian side of the border in Borneo, as small parties of armed men began infiltrating Malaysian territory on propaganda and sabotage missions. These cross-border raids, carried out by Indonesian “volunteers”, continued throughout 1963; by 1964 Indonesian regular army units had also become involved.

P01499.003Malaya, 29 October 1964: captured infiltrators emerge from the jungle near Sungei Kesang, South of Terendak. D Coy 3 RAR troops guard them
AWM P01499.003

Australian units which fought during Confrontation did so as part of a larger British and Commonwealth force under overall British command. Australia’s commitment to operations against Indonesia in Borneo and West Malaysia fell within the context of its membership in the Far East Strategic Reserve.

At first the Australian government kept its troops from becoming involved in Confrontation, not least because of fears that the conflict would spread to the long – and difficult to defend – border between Papua New Guinea and Indonesia. Requests from both the British and Malaysian governments in 1963-64 for the deployment of Australian troops in Borneo met with refusal, though the Australian government did agree that its troops could be used for the defence of the Malay peninsula against external attack. In the event, such attacks occurred twice, in September and October 1964, when Indonesia launched paratroop and amphibious raids against Labis and Pontian, on the south-western side of the peninsula. Members of the 3rd Battalion, Royal Australian Regiment (3 RAR) were used in clean-up operations against the invading troops. Although these attacks were easily repelled, they did pose a serious risk of escalating the fighting; the Australian government relented in January 1965 and agreed to the deployment of a battalion in Borneo.

The military situation in Borneo thus far had consisted of company bases located along the border between Indonesia and Malaysia to protect centres of population from enemy incursions. By 1965 the British government had given permission for more aggressive action to be taken, and the security forces now mounted cross-border operations with the purpose of obtaining intelligence and forcing the Indonesians to remain on the defensive on their own side of the border. Uncertain where the Commonwealth forces might strike next, the Indonesians increasingly devoted their resources to protecting their own positions and correspondingly less on offensive operations, although these continued on a much reduced scale.

P01706.003Sarawak, British North Borneo, 1965: soldiers of 3 RAR board a Belvedere helicopter to search for Indonesian infiltrators
AWM P01706.003

The first Australian battalion, 3 RAR, arrived in Borneo in March 1965 and served in Sarawak until the end of July. During this time the battalion conducted extensive operations on both sides of the border, were engaged in four major contacts with Indonesian units, and twice suffered casualties from land mines. Its replacement, the 28th Brigade, 4 RAR, also served in Sarawak – from April until August 1966. Although it had a less active tour, the 28th Brigade also operated on the Indonesian side of the border and was involved in clashes with Indonesian regulars. Altogether, two squadrons of the Special Air Service, a troop of the Royal Australian Signals , several artillery batteries and parties of the Royal Australian Engineers were involved in Borneo, in addition to the two infantry battalions. Ships of the Royal Australian Navy served in the surrounding waters and several RAAF squadrons were also involved in Confrontation.

P01654.008Member of 4RAR cleaning a Bren gun at a camp near the Sarawak/Kalimantan border, 1966. The marks on his legs are an antiseptic applied to mosquito bites sustained on jungle patrols
AWM P01654.008

Continuing negotiations between Indonesia and Malaysia ended the conflict, and the two sides signed a peace treaty in Bangkok in August 1966. Twenty-three Australians were killed during Confrontation, seven of them on operations, and eight were wounded. Because of the sensitivity of the cross-border operations, which remained secret at the time, Confrontation received very little coverage in the Australian press.

Sources and further reading:

Peter Dennis et al., The Oxford companion to Australian military history (Melbourne: Oxford University Press, 1995)

P. Dennis and J. Grey, Emergency and confrontation: Australian military operations in Malaya and Borneo 1950–1966, The Official History of Australia’s Involvement in Southeast Asian Conflicts 1948-1975, vol. 5 (Sydney: Allen and Unwin and the Australian War Memorial, 1996)