Kepemimpinan, Pemerintah, Pendidikan

Ijazah Saja Tidak Cukup, Mahasiswa Dituntut Kembangkan Soft Skill dengan Manajemen Waktu secara Efektif dan Efisien

 

wartawan-majalah-beko-kiri-sedang-interview-dengan-dosen-fapet-unipa-denny-a-iyai-kanan
Wartawan sedang “interview”dengan Dosen Fapet Unipa,Denny A.Iyai di Fapet Unipa,(sabtu 30/04)Foto:PY.8

Manokwari,Dosen Fakultas Peternakan (Fapet) Unipa, Denny A.  Iyai mengatakan, ijazah seorang mahasiswa sebagai seorang pemimpin tidak cukup menjadikan dirinya dewasa dan profesional, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Menurut Pembina Korwil Deiyai IMPT Manokwari itu, ketrampilan soft skill harus dikembangkan mahasiswa selain ijazah yang diperoleh.

“Tidak hanya kita puaskan dengan selembar ijazah saja, tetapi kita juga bisa harus memberikan hal-hal lain, seperti soft skill, misalnya kemampuan analisis data, kepemimpinan, berbicara, berpikir, dan organisasi. Itu akan membuat kita menjadi manusia yang dewasa dan professional,” katanya ketika ditemui seusai memaparkan materi “Public Speaking” kepada 40-an anggota Korwil Deiyai di Ruangan Kuliah Fapet 1 Unipa, Sabtu (30/04).

Dikatakannya, public speaking adalah salah satu aspek yang harus dipelajari mahasiswa dibarengi ijazah dan soft skill.

“Mahasiswa akan memimpin bangsa karena mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Dia akan berbicara di depan masyarakat. Itu akan meyakinkan masyarakat untuk mengikuti visi dan misi dari apa yang dia programkan, apa yang menjadi masukan oleh seorang pemimpin. Public speaking ini salah satu aspek atau salah satu skill yang dikuasai oleh seorang mahasiswa selama masa studinya,” tuturnya.

Iyai mengajak mahasiswa mempelajari dan mengembangkan public speaking dalam kegiatan kemahasiswaan.

“Apa yang kita bicara di depan umum, itu bisa memberikan dan mengarahkan audience, bisa membuat audience tergerak untuk melakukan sesuatu, bisa minta audience untuk berperang dan melakukan sesuatu. Mahasiswa tidak hanya mengharap untuk masa depan saja, tapi saat kesempatan sekarang inilah kami harus menguasai, presentase di dalam ruangan. Seorang menjadi pengacara, moderator, dan tutor. Itu akan memberikan bekal yang cukup, sehingga mahasiswa bisa menerapkan itu di masyarakat secara kritis, logis, naratif, dan komunikatif,” ungkapnya.

Sementara, di kesempatan yang sama, Dosen Fapet Unipa lainnya, Stepanus Pakage mengajak mahasiswa memanajemen waktu secara efisien dan efektif untuk membarengi soft skill itu.(YG)

 

Masyarakat, Pemerintah, Pendidikan, Politik

Universitas Melbourne gelar kuliah umum sikapi West Papua di Pasifik

91img20161027wa0001
Suasana kulia umum west papua,indonesia,dan Pasifik di universitas melbourne.Selasa (25/10/16)-jubi/AA

Jayapura, LBRWest Papua, Indonesia dan Pasifik menjadi topik diskusi hangat dalam diskusi umum terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Melbourne, Selasa (25/10) di Sidney Myer Asia Centre Melbourne Australia. Diskusi tersebut membahas perkembangan politik di West Papua dan konflik ‘tak terdamaikan’ antara pemerintah Jakarta dan kelompok-kelompok perlawanan di Papua.

Perjuangan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pacific (PIF), menurut situs kegiatan Universitas Melbourne itu, juga disiskusikan.

Acara yang dihadiri sekitar 60-an peserta berlatarbelakang dosen, mahasiswa, pejabat, konsulat Indonesia, dan aktivis itu menghadirkan Nic Maclellan dan Dr. Budi Hernawan sebagai pembicara.

Mclellan adalah seorang jurnalis dan peneliti di Kepulauan Pasifik. Dia adalah koresponden untuk majalah Islands Business dan kontributor untuk beberapa media asing terkait tema-tema seperti pembangunan, dekolonisasi dan demiliterisasi di Pasifik. Sementara Budi Hernawan adalah peneliti dari Abdurrahman Wahid Institut dan pengajar di Universitas Paramadina yang cukup lama berkecimpuang di persoalan HAM Papua.

“Peserta yang hadir itu cukup besar untuk ukuran acara-acara kuliah umum Universitas, karena biasanya dihadiri 12 orang saja. Saya rasa ketertarikan ini meningkat karena situasi di Pasifik dan respon Indonesia saat ini terkait West Papua,” ujar Hernawan kepada Jubi, Kamis (27/10/2016).

Berdasarkan keterangan panitia penyelenggara, tema tersebut dipilih karena perkembangan yang semakin menarik di Pasifik terkait MSG yang menjadi satu-satunya forum resmi dimana rakyat Papua melalui ULMWP, dan pemerintah Indonesia duduk di meja yang sama. Namun di dalam proses itu pula pelanggaran HAM di West Papuaterus berlanjut dan pendekatan keamanan pemerintah Indonesia masih memanen kritik baik di West Papua, Pasifik bahkan hinga ke PBB.

“Sekarang situasi Pasifik lagi dinamis, makin seru. Tetapi politik tidak linear, baik Indonesia maupun Papua punya tantangannya masing-masing,” ujar Hernawan melalui pesan singkat.(*)

Sumber:Jubi

Pemerintah, Pendidikan

Sekolah Asrama,Solusi di Kawasan Khusus

images (61).jpg
Prof.Dr.Muhajir Effendy,Drs.,M.AP Ketua Kemdikbud Indonesia

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membangun 140 sekolah berasrama di kawasan khusus.  Sekolah berasrama menjadi solusi bagi anak yang jarak rumah dengan sekolahnya sangat jauh.  Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Muhadjir mengatakan, nantinya siswa tidak perlu bolak-balik pulang, melainkan menginap di asrama yang fasilitasnya akan disediakan lengkap untuk menunjang pembelajaran. Rencananya, sekolah berasrama itu akan dibangun di Papua dan NTT dan menyusul ke daerah-daerah lainnya.

Muhadjir menjelaskan, sekolah berasrama di kawasan perbatasan ini akan bisa menerapkan sistem Full Day School (FDS) dengan lebih efektif. FDS di sekolah berasrama di kawasan khusus ini, lanjut Muhadjir, harus bertemakan NKRI agar rasa nasionalisme masyarakat di kawasan itu pun terbentuk maksimal.

Sementara, Senior Advisor for Knowledge Management and Communications Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia Totok Amin Soefijanto menjelaskan, pembangunan sekolah berasrama ini merupakan kebijakan bagus. Pasalnya, dia memandang pemerintah selama ini belum memperhatikan akses pendidikan di kawasan 3T hingga perbatasan.

Totok menyampaikan, pemerintah jangan hanya bertumpu pada jumlah sekolah melainkan harus menjaga kualitas sistem belajar di sekolah berasrama itu sendiri, sebab sekolah berasrama ideal bagi keluarga yang tidak siap mendidik anak. Dengan sekolah berasrama maka pendidikan kejujuran, kerja keras hingga disiplin pun bisa diberikan.

Sumber:Koransindo

Masyarakat, Pemerintah, Pendidikan, Politik

ISBI Papua Harus Angkat Ikon Budaya Papua

10wairon.jpg
Perahu wairon tampil dalam karnaval Word Culture Forum di bali dua pekan lalu-Dok.jubi

 

JAYAPURA,LBR– Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Papua mendapatkan kesempatan ikut karnaval dalam rangkaian World Culture Forum  yang berlangsung di Bali pada tanggal 10 sampai 14 Oktober lalu. Kesempatan ini sangat disyukuri oleh dosen dan mahasiswa ISBI.
“Kami bersyukur karena kampus ISBI Tanah Papua mendapat sambutan meriah dari turis manca negara dan kontingen lainnya. Kami juga diminta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk tampil di salah satu museum dan menteri mengatakan akan datang ke kampus kami ISBI Tanah Papua,” kata Erik Rumbrawer, satu dari sekian dosen yang terlibat dalam karnaval tersebut.
Erik Rumbrawer juga salah satu pendesain kapal “Wairon” yang diikutkan dalam karnaval.
“Masih banyak nilai-nilai budaya orang asli Papua yang belum diangkat. Nenek moyang atau orang tua kita, mereka tinggalkan nilai-nilai budaya, agar generasi sekarang ini dapat mengenal budaya sendiri,” kata dosen jurusan Seni Rupa ini saat ditemui Jubi di Kampus ISBI, Waena, Selasa (25/10/2016).
Ia mencontohkan, banyak anak muda sekarang yang tidak tahu lagi rumah adat atau alat musik tradisional dari daerahnya masing-masing.
Erik mengatakan, ISBI Tanah Papua harus mengangkat ikon nilai-nilai budaya Papua
“Misalnya, saya diminta oleh rektor ISBI untuk mendesain satu perahu yaitu perahu “Wairon“. Dengan demikian, saya memperkenalkan perahu Wairon kepada banyak orang. Perahu itu adalah perahu dagang yang dulu di pakai oleh nenek moyang kita sampe ke Ternate, Raja Empat dan kepulauan yang ada di Indonesia. Mereka menjual rempah -rempah dan pala,” ujar Erik.
Rektor ISBI Papua, Prof. Dr. I Wayan Rai, S.MA saat di hubungi melalui telepon seluler mengatakan kontingen ISBI Papua sangat mencuri perhatian dalam karnaval yang diselenggarakan di daerah asalnya itu.
“Dalam kegiatan karnaval yang diikuti 16 negara itu ISBI Tanah Papua mendapat kesan yang sangat baik dari khalayak di sana dan dari peserta lainnya. Papua sangat mencuri perhatian ,” ungkapnya. (*)
Pemerintah, Pendidikan, Politik

Pemekaran dan Proses Pemusnahan Manusia Papua Melalui Pendidikan

papua.jpg

Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri,” oleh Pdt. I.S. Kijne, Wasior-Manokwari, tanggal 25 Oktober 1925.

BICARA soal pendidikan di Indonesia pasti tidak ada ujungnya. Pernyataan itu kerap muncul di kalangan terpelajar seperti organisasi-organisasi gerakan mahasiswa dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia hari ini punya banyak kontroversi, lebih-lebih di kalangan elit institusi pendidikan di Indonesia. Satu hal menarik yang akan saya angkat dalam tulisan ini adalah soal situasi pendidikan di Papua dari kacamata negatif, dalam arti dampak yang kerap timbul dan berakar di Papua. Di samping itu, tulisan ini hendak menunjukkan proses menuju pemusnahan manusia Papua lewat pendidikan. Pemusnahan ini diartikan sebagai sebuah proses luntur dan hilangnya manusia Papua yang sesungguhnya.

Sebelumnya, saya sepakat dengan tulisan Johanes Supriyono berjudul “Pendidikan di Papua, Masalah Serius.”[1] Benar, pendidikan di Papua saat ini adalah masalah kompleks yang serius. Ada beberapa poin penting yang sudah diuraikan di dalam tulisan tersebut, soal kisah klasik pendidikan Papua, seperti cerita-cerita tentang gedung sekolah yang reyot, jumlah guru yang sedikit, dan minimnya ketersediaan buku-buku pelajaran di pedalaman. Kisah seperti ini dimiliki bukan saja oleh generasi sekarang. Generasi-generasi sebelumnya sudah lebih dulu mengalami.

Tidak banyak yang berbeda dari foto-foto gedung sekolah dasar di pedalaman Papua pada tahun 1980’an dengan yang ada sekarang ini. Boleh jadi, sepanjang sejarah berdirinya sekolah-sekolah di pedalaman, yang punya perpustakaan bisa dihitung jari. Profil sekilas murid-murid pun sama: sedikit yang mengenakan sepatu, seragam yang kumal, dan lusuh. Jumlah guru tidak bertambah secara signifikan. Bahkan, sekolah-sekolah di pedalaman Papua pada umumnya kekurangan guru.

Hal lain yang disinggung Supriyono adalah soal semangat pendidikan untuk pembebasan yang belum jadi semangat pendidikan kita. Semangat pendidikan ini antara lain ditandai lewat pemberian ruang utama untuk pengetahuan lokal. Peserta didik dibimbing untuk mengenali dirinya: sejarah, tanah kelahiran, silsilah, dan segala macam pengetahuan yang paling dekat dengan mereka. Semangat pembebasan diawali dengan mengenal diri sendiri dan perlahan mulai mengenali yang lain. Dengan demikian, anak-anak pun pada masanya akan mengerti secara lebih utuh diri mereka sendiri. Tanpa ruang untuk memahami diri sendiri, pendidikan bagi anak-anak Papua hanya akan membuat mereka jadi orang lain.

Dalam konstruksi pendidikan di Papua saat ini, di samping kedua masalah mendasar tadi, banyak juga masalah pendidikan yang mendera segala lini kehidupan manusia Papua. Tetapi yang mendasar adalah bagaimana untuk mencerdaskan manusia Papua untuk mengenali diri mereka.

Lalu bagaimana kita melihat proses masalah pendidikan yang saat ini dialami oleh orang Papua? Masalah ini adalah masalah riil yang saya sendiri alami. Beberapa poin penting yang perlu kita simak untuk menjawab pertanyaan ini adalah benarkah pendidikan di Papua jadi masalah serius sebab saat ini pendidikan justru menggiring pada proses pemusnahan manusia Papua? Dari sini kita mencoba untuk melihat titik masalah yang kerap timbul berdasarkan proses kerja pemerintah Indonesia.

 

Pemekaran Provinsi, Wilayah dan Kota

Saat ini, sebab utama dari tidak berkembangnya pribumi Papua adalah akibat pemekaran kota dan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu momen penting lain dalam sejarah Papua adalah pembagian “bumi cenderawasih” ini jadi 1 provinsi baru dan puluhan daerah baru. Dalam kosakata pemerintah disebut pemekaran.

Sejarah Pemekaran Provinsi Papua dimulai sejak turunnya dua Undang-Undang (UU) yang sama sekali tidak berjalan, yaitu UU Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Papua menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Barat dan UU Nomor 5 tahun 2000. Setelah gagal dalam memberlakukan kedua UU tersebut, untuk meredam perjuangan nasionalisme Papua untuk merdeka, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus) yang ditandangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarno Putri dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001.[2]Namun hingga saat ini, Provinsi Papua hanya dibagi menjadi dua provinsi besar, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tetapi untuk Papua Barat menjadi dasar pemekaran yang dibentuk tanpa payung hukum yang jelas.

Yang perlu dipahami di sini adalah, terbaginya kesatuan pulau Papua adalah bukti lain dari terkikisnya integrasi orang Papua dalam bentuk yang berbeda. Pemekaran wilayah dan kota menjadikan orang Papua susah untuk berpikir ke depan akan nasib mereka yang memiliki banyak pemimpin dan impian luhung. Saat ini Provinsi Papua yang besar terbagi jadi dua provinsi besar yang sama-sama menjalankan peran dan fungsi pemerintahan sendiri-sendiri. Kalau kita tinjau dari sejarah orang Papua, kesatuan kebudayaan dari 250 lebih suku yang mengayomi pulau Papua membenarkan integritas dan kesatuan yang masih terbangun. Dampak terpecah-belahnya provinsi, daerah dan kota menjadikan orang Papua tidak mampu bersaing dengan arus globalisasi yang serba cepat datangnya.

Disamping itu, pulau Papua sendiri dibagi menjadi puluhan kabupaten dan kota. Dampak negatif utama arus modern yang menimpa masyarakat jauh melebihi yang diterima masyarakat di luar Papua seperti: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Contoh riil seperti di wilayah saya sendiri di Mee-pago. Wilayah Mee-pago dihuni oleh satu suku besar, yaitu suku Mee yang menjalani hidup dengan sistem kekerabatan yang memberikan kesejahteraan bagi suku Mee. Namun setelah diperluas jadi lima kabupaten, konflik internal pun terjadi hingga saat ini. Dengan permasalahan batas wilayah ditambah konflik perebutan jabatan antar elit politik. Masyarakat asli sendiri tidak mampu bersaing dengan orang non-Papua yang datang hanya mencari nafkah dengan membuka usaha-usaha mereka. Keterbelakangan langgeng disebabkan sistem pemekaran yang dibuat oleh pemerintah pusat. Orang Papua dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik semata.

Pemekaran juga membikin orang Papua menjadi malas untuk berkebun, membuka usaha sendiri, menjadi pendidik, dan lain-lain. Sistem pemekaran membuat orang Papua jauh meninggalkan kebudayaannya sendiri. Hal penting lainnya setelah pemekaran, orang asli Papua sendiri dibentuk untuk berlomba masuk ke dalam birokrasi pemerintahan yang ada.

 

Pemekaran Diterapkan, Guru-Guru Lama di Tarik ke Dinas

Sebelum pemekaran banyak sekali orang asli Papua yang dididik oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mendorong orang asli Papua untuk menjadi pendidik dan menularkan ilmunya pada masyarakat. Setelah Pepera 1969, kepentingan Indonesia dan Amerika bersekongkol memanipulasi dan merekayasa Pepera tersebut. Proses penyadaran mental dan intelektual dalam pengetahuan yang didorong Belanda diambil alih Indonesia. Banyak sekali orang-orang, juga generasi ayah saya, yang tersingkir.

Setelah Soekarno membuat Papua menjadi satu provinsi dan lima kabupaten di tanah Papua, banyak sekali orang asli Papua bekas didikan Belanda yang tidak lagi menjadi guru. Mereka masuk ke dalam birokrasi pemerintahan pada waktu itu. Sampai saat ini orang Papua dalam sistem pendidikan sangat terjajah oleh peran pemerintah yang begitu ambisius melakukan suatu hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya orang Papua setempat. Contoh riilnya di Mee-pago, ayah teman saya, seorang guru yang sudah mengajar pada tahun 1970’an hingga tahun 2009. Setelah 2010, akibat pemekaran wilayah dan kota dibuat oleh pemerintah Indonesia, ia tidak lagi mengajar di sekolah yang dulunya dia mengabdi.

Contoh lainnya, di Mee-pago. Pasca pemekaran guru-guru yang lama semua ditarik ke dinas. Hingga saat ini sekolah tersebut hampir ditutup karena tidak ada guru yang mau mengajar. Gedung sekolah pun tidak sama seperti gedung sekolah yang ada di perkotaan dan pedesaan. Hal ini terjadi akibat program pemerintah melalui pemekaran yang memecah-belah proses pendidikan secara sistematis.

 

Pemekaran Diterapkan, Orang Papua Dibentuk Untuk Tidak Mau Menjadi Guru

Pemekaran dibuat oleh pemerintah Indonesia, setelah itu orang Papua dibentuk untuk tidak tertarik menjadi guru. Hal ini terjadi di generasi orang asli Papua saat ini. Korbannya jelas generasi muda Papua. Para murid itu yang pada dasarnya punya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak[3].Saat ini, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, generasi ayah saya menjadi korban pemekaran, dan generasi saat ini mendapatkan hal yang sama. Pemekaran memberikan ruang yang besar tetapi sistem kerja imperialis membenarkan pembunuhan karakter dan watak orang Papua melalui kerja pemekaran yang dibuat secara sistematis.

Meski lapangan pekerjaan mulai tersedia, hampir semua orang, termasuk orang dari luar Papua berlomba menjadi pegawai negeri sipil atau pekerjaan dinas lainnya di Papua. Lapangan pekerjaan malah membunuh kebudayaan dan relasi sosial orang asli Papua. Misalnya, banyak sekali sanak saudara saya sendiri yang setelah selesai kuliah dari perguruan tinggi mengadu nasib ikut pemilihan jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ikut ujian CPNS, hingga lapangan pekerjaan lainnya yang serba instan yang dibuat oleh pemerintah. Generasi saat ini dibentuk untuk hidup instan bagai menunggu hujan datang di musim kemarau.

papua1Prajurit TNI menjadi guru di Papua. Foto diambil dari https://korem172.files.wordpress.com

Kurikulum Pendidikan Indonesia yang Bertentangan Dengan Nilai, Budaya, dan Sejarah Orang Papua

Berdasarkan pengalaman saya mengecap pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah menengah Sekolah Menengah Atas (SMA), saya merasa kurikulum yang ada telah melepaskan orang Papua dari kebudayaan aslinya. Sewaktu kelas 4 SD, saya sudah diajarkan secara keras untuk belajar tentang kerajaan-kerajaan di Jawa, tentang kembalinya Papua dalam Indonesia dari versi Indonesia, belajar tentang kehidupan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Juga belajar soal sejarah candi-candi, seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, dan lain sebagainya.

Hal yang kerap melintas dalam benak saya adalah, apakah yang hidup dahulu adalah mereka yang sudah saya belajar dari SD hingga SMA? Ataukah setelah saya selesai sekolah, saya akan dibentuk untuk ikut dengan apa yang mereka terapkan? Juga, apakah saya tidak mempunyai silsilah dan budaya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering muncul dan terekam dalam ingatan masa lalu saya.

Kalau seperti ini, sudah jelas proses pemusnahan karakter merujuk pada hilangnya nalar dan budaya orang Papua. Tentu ini masalah yang merujuk pada hilangnya identitas diri sebagai orang Papua. Tidak mengenali diri sendiri, tidak mengenali lingkungan sosial masyarakat Papua, bahkan tidak mengerti dan memahami eksistensi diri?

Kembali untuk memahami tulisan Supriyono di atas. Semangat pendidikan yang membebaskan harus menjadi semangat pendidikan kita. Semangat pendidikan ini antara lain ditandai dengan pemberian ruang utama untuk pengetahuan lokal. Sayangnyapendidikan yang membebaskan itu tidak dirasakan oleh orang Papua sebagai bangsa yang sedang ditindas.

Prospek nilai dan norma orang Papua tercermin erat dalam nilai-nilai adat yang mengikat lingkungan sosial orang Papua. Nilai dan norma itu sering dianggap sebagai suatu kekeliar, sebabnya karena kurikulum pendidikan pemerintah yang tidak sesuai dengan kearifan lokal orang Papua. Kehidupan orang Papua diubah untuk tidak mengenali diri sendiri sebagai orang Papua yang mempunyai identitas otonom. Semenjak SD hingga SMA saya tidak pernah mendapatkan pendidikan yang bermuatan budaya Papua.

Terkadang juga kita dipaksakan untuk belajar sejarah orang lain. Misalnya, ini tidak menyinggung pembaca atau siapa pun tetapi ini nyata dan perlu untuk kita memahami dan belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tidak ada satu pun orang Papua yang menjadi pahlawan proklamator Indonesia dan kita dipaksakan untuk belajar tentang hal ini. Tetapi proses sejarah orang Papua yang dimanipulasi oleh Indonesia dan Soekarno demi kepentingan mereka pun tidak diajarkan kepada orang Papua. Seakan yang kita belajar di bangku pendidikan hanyalah hasil rekayasa pemerintah untuk membenarkan bahwa Papua masuk ke Indonesia adalah murni berkat kemenangan Indonesia. Tetapi kita tidak sadar bahwa PBB, Amerika Serikat, dan Indonesia bekerja sama demi kepentingan ekonomi politik, hingga Pepera 1969 direkayasa Indonesia. Banyak sekali orang Papua yang memperjuangkan kebenaran pada saat itu, dibunuh oleh TNI (dulu ABRI) melalui aksi-aksi dan penyampaian pendapat yang mereka lakukan pada saat itu.

Memang, pendidikan di Papua dalam proses pembelajaran sangat tidak seksi. Pendidikan di Papua berbasis pada kepentingan kalangan tertentu yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan cara-cara yang sistematis untuk membunuh dan memusnahkan watak orang Papua secara bertahap. Hingga sampai saat ini, orang Papua ada yang sudah melupakan budayanya mereka. Tentang silsilah orang Papua yang sesungguhnya pun sudah dimatikan dengan penerpaan pendidikan yang sudah di buat oleh pemerintah Indonesia.

 

Program SM3T dan Indonesia Mengajar, untuk Siapa?

Beberapa waktu lalu saya diikutsertakan dalam sebuah pertemuan mewakili mahasiswa Papua. Pertemuan tersebut membahas pengalaman para sarjana Indonesia yang ikut Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu, para sarjana tersebut menceritakan pengalaman mereka ketika mengajar setahun di tempat mereka mengabdi, satu di antaranya di Papua. Sebagai orang Papua saya diminta menceritakan kondisi pendidikan di Papua. Banyak sekali keprihatinan, suka, duka mereka ketika mengajar di Papua. Mereka menceritakan banyak hal soal kondisi pendidikan riil di Papua menurut apa yang sudah mereka lihat dari kacamata pendidikan dan apa yang sudah mereka buat di Papua.

Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka sebelum seleksi SM3T dengan latihan naik gunung, melewati rawa, melewati sungai, dan masih banyak lagi. Ada sebuah cuplikan video yang mereka putar pada saat itu dan ini menarik untuk disimak soal pendidikan yang mereka berikan untuk murid orang asli Papua. Dalam video itu, beberapa dari mereka mengajarkan bernyanyi “Gundul-Gundul Pacul”, “Lagu Indonesia Raya dan sebuah lagu yang berasal dari daerah Kalimantan. Mereka mengajarkan tentang pendidikan dan keadaan di luar Papua. Dari pertemuan ini, setelah berpikir kembali tentang apa yang mereka lakukan di sana, saya malah menjadi bingung. Apa yang mereka ajarkan di Papua sangat bertentangan dengan kehidupan dan lingkungan sosial orang Papua yang sesungguhnya.

Sekarang kembali pada pemekaran yang dibuat pemerintah Indonesia. Satu alasan penting yang sudah diuraikan di atas, bahwa setelah adanya pemekaran di Papua orang asli Papua dibentuk untuk tidak menjadi guru. Proses itu diteruskan dengan bergulirnya program pemerintah Indonesia berupa program transmigrasi besar-besaran mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi saat ini. Demikian juga dengan program-program seperti SM3T dan Indonesia Mengajar yang berjalan hingga sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan generasi Papua yang mau menjadi guru dan mengajarkan tentang pola kehidupan mereka sendiri? Ini menjadi pertimbangan besar setelah semua dibuat konstruktif dan sistematis oleh pemerintah Indonesia.

Dari pengalaman yang sudah diceritakan di atas, -pelajaran yang dapat dipetik adalah bagaimana guru-guru dari program SM3T dan Indonesia Mengajar menerapkan pola pendidikan yang bertentangan jauh dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang sesungguhnya. Dan ini menyingkirkan dan memerosotkan nilai, budaya, dan sejarah orang Papua yang sesungguhnya. Apakah yang harus dipersalahkan adalah model pelatihan mereka sebelum diberangkatkan? Ataukah mereka harus diseleksi selama satu tahun untuk mengenali bumi Papua yang sebenarnya? Ini harus dilakukan supaya kita dapat memahami secara seksama terlebih dahulu kondisi masyarakat dimana mereka ditempatkan. Memang, pendidikan di Papua sangat tidak membebaskan.

 

TNI Menjadi Jawaban Dalam Pendidikan, Ironis!

Sejak 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia demi persiapan New York Agreement (Pepera 1969). Tetapi setelah penyerahan tersebut, cepat-cepat Amerika menandatangani kontrak pertama PT Freeport pada tahun 1967, sebelum dilakukannya Pepera 1969, tanpa melibatkan orang Papua sebagai pemilik hal ulayat atas tanahnya sendiri.

Setelah itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penyisiran-penyisiran dan kekerasan-kekerasan terhadap rakyat Papua, sebelum persiapan Pepera 1969. Hingga tahun 1969, Pepera dilakukan dengan banyak sekali pelanggaran yang dibuat oleh ABRI (TNI). Hingga Papua diserahkan secara paksa, masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sejarah singkat ini, yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat non-Papua bisa memahami sejarah orang Papua yang sesungguhnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, TNI hadir di atas tanah Papua menjadi trauma masa lalu orang Papua yang dilakukan pada Mei 1963, Pepera 1969, bahkan hingga saat ini.

Hampir di seluruh tanah Papua, TNI jadi aktor pembunuhan. Dengan berbagai stigma yang mereka berikan hanya karena orang Papua berambut gimbal maka mestilah ia separatis. Orang Papua yang mengajarkan budaya mereka dikatakan separatis, orang Papua yang melanggar birokrasi pemerintahan Indonesia dituduh makar dan lain sebagainya. Bukan hanya TNI, Polri juga ikut-ikutan melakukan berbagai pelanggaran terhadap kemanusiaa di Papua.

Ketakutan tersebut berdampak pada guru-guru orang Papua yang masih tersisa dan disingkirkan oleh pemerintah Indonesia. Kurangnya jumlah tenaga pengajar di Papua menjadi dalih bagi TNI untuk menjadi guru pengganti bagi orang asli Papua. Semua dibuat sistematis dan orang Papua sendiri akan saling menyalahkan satu sama lain.

Program SM3T dan Indonesia mengajar di Papua sejalan dengan proses pendidikan yang dilakukan oleh TNI. Kalau pandangannya seperti ini, maka jelas sekali bahwa program semacam ini bukanlah jawabannya. L alu mau dikemanakan orang Papua? Konteks pendidikan membenarkan kenyataan yang realistis saat ini di Papua. TNI datang mengajar, konsekuensinya guru-guru orang asli Papua pun tersingkirkan.

Sekarang kalau diamati, soal pendidikan yang diberikan TNI pada para pelajar Papua, jauh dari penerapan pendidikan yang sesungguhnya mesti membebaskan. Pendidikan berkurikulum saja menjadi masalah apa lagi TNI yang mengajar dengan pola mereka yang represif. Yang diajarkan pun paling-paling sekedar cara menyanyikan lagu Indonesia Raya, latihan baris-berbaris, berhitung, dan lain-lain. Semuanya menjauhkan segala bentuk budaya dan sejarah orang Papua. Kenyataan ini terjadi di pegunungan Papua, seperti Puncak Papua, Merauke, Puncak Jaya, Wamena, dan beberapa daerah terpencil lainnya di Papua.

***

Dari beberapa uraian singkat di atas, jelaslah bahwa pendidikan di Papua saat ini dalam sebuah proses pemusnahan pada subjek manusia Papua. Pemusnahan watak, cara, dan perilaku orang Papua dengan berbagai program, kebijakan, dan Undang-Undang yang dibuat berdasarkan kepentingan pemerintah Indonesia. Proses panjang tersebut, harus dipatahkan dengan pendidikan yang membebaskan dan radikal.

Satu hal penting yang perlu untuk kita orang Papua dan non-Papua pahami adalah sama seperti yang diungkapkan oleh Pdt. I.S. Kijne dikutipan di atas. Sampai saat ini menjadi keyakinan orang Papua tentang hal ini. Orang Papua tidak akan berkembang dan bangkit, ketika mereka masih dipimpin orang lain.***

 

Penulis adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

 

————–

[1] Baca:http://majalahselangkah.com/content/petisi-death-star-ala-star-wars-ditolak

[2] Baca: http://etnohistori.org/politik-pemekaran-daerah-dan-siasat-elit-lokal-di-papua.html

[3] Baca:http://majalahselangkah.com/content/-nasib-pendidikan-bagi-anak-bangsa-di-wilayah-pemekaran

Motivasi, Pendidikan, Umum

Bocah 9 Tahun Ini Sudah Kuliah, Dia Menentang Teori Albert Einstein dan Stephen Hawking!

william-maillis_20161001_133851.jpg

Anak umur 9 tahun pada umumnya masih menghabiskan kebanyakan waktunya untuk bermain.

Tak hanya itu, di era digital ini, mereka juga cenderung lebih senang memainkan gadget mereka.

Jika dihitung, pada usia 9 tahun, anak-anak akan duduk di kelas 4 sekolah dasar.

Tentu saja dengan kepolosan dan sifat mereka yang masih kekanak-kanakan.

Namun, jangan samakan hal itu dengan bocah laki-laki ini.

 

Di umurnya yang menginjak 9 tahun, William Maillis baru saja lulus dari Penn-Trafford High School, tepatnya pada bulan Mei 2016.

william-maillis-05-435

PeterMaillis

Ya, benar, anak laki-laki ini bahkan sudah mengikuti kelas-kelas di Community College of Allegheny County.

Bocah yang tinggal di Penn Township, Pennsylvania ini adalah mahasiswa termudah yang berkuliah di sana.

Aku tidak merasa terganggu pada fakta bahwa aku adalah mahasiswa termuda. Aku sudah terbiasa sekarang,” kata William pada People.

Langkah ini dia ambil agar mempermudah jalannya untuk masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan.

William berencana mendaftar di Carnegie Mellon University of Pittsburgh.

Dia bahkan sekarang tengah memperdalam teorinya tentang asal mula terbentuknya dunia.

William ingin mempelajari tentang fisika dan kimia luar angkasa dan mendapatkan gelar doktoralnya.

Putra dari Peter Maillis dan Nancy Maillis ini ingin bekerja sebagai ahli astrofisika.

Dia sangat piawai mengenai konsep “displacement of space-time” “singularity” dan “pure gravity”.

William ingin menjelaskan teorinya mengenai black holes (lubang hitam).

Bocah ini bahkan juga tak setuju dengan teori black holes yang selama ini dijelaskan oleh Albert Einstein dan Stephen Hawking.

Tak hanya itu, William juga punya tujuan utama yang mengejutkan dalam pembelajarannya.

“Aku ingin membuktikan pada semua orang bahwa Tuhan itu ada,” jelasnya.

Dia ingin membuktikan dengan cara menunjukkan bahwa hanya kekuatan luar biasa yang mampu membentuk alam semesta.

Menurut orangtua William, anaknya sudah menunjukkan kejeniusannya sejak kecil.

William sudah mampu belajar huruf dan angka saat usia 6 bulan dan mampu berbicara dengan kalimat lengkap saat usianya 7 bulan.

“William sangat kritis, dia juga bisa mengingat apapun yang dia lihat,” ungkap orangtuanya.

PeterMaillis

Peter dan Nancy tak mempermasalahkan jurusan yang ingin William ambil.

“Kelas apapun yang dia ambil, aku oke-oke saja. Aku tak ingin memaksanya.”

Profesor Sejarah William, Aaron Hoffman, mengatakan anak tersebut sudah selevel dengan mahasiswa lainnya.

“Kami belum mengarahkan jauh dari topik Hitler, Mussolini, Holocaust, dan peperangan. Jika dia di sini untuk kuliah, dia akan mendapaykan materi tingkat perguruan tinggi,” jelasnya.

Pendidikan

Mahasiswa Papua, Penerus Pembangunan di Tanah Papua oleh Peneliti masalah Politik Indonesia?

 

mahaasiswa-papua-penerus-pembangunan-di-papua
Mahasiswa penerus pembangunan di Papua

JAYAPURA.LBRm– Setiap bangsa di dunia ini ingin memiliki penerus pembangunan. Masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda, baik yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa. Hal itu juga berlaku bagi Bangsa Indonesia, masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh generasi mudanya. Setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa. Upaya memepertahankan kedaulatan bangsa tidak akan pernah terlepas dari adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Banyak permasalahan yang merupakan warisan masa lalu, sebagai contoh yang terjadi di Papua. Bagi segelintir kaum muda Papua, menuntut pemisahan kedaulatan dari NKRI merupakan solusi demokratis bagi Bangsa Papua. Padahal, mereka tidak pernah menjadi saksi sejarah bagaimana generasi pendahulu mereka berjuang bersama-sama dalam upaya mengusir penjajahan Belanda dari Tanah Papua sebagai bagian NKRI

 

Mahasiswa Papua Tidak Tahu Apa yang Sebenarnya Diperjuangkan

Entah apa yang melatarbelakangi sebahagian mahasiswa Papua terus berjuang menuntut kemerdekaan, pemisahan kedaulatan dari NKRI. Mengapa saya menyatakan sebahagian? Kenyataan membuktikan, dari setiap aksi demonstarasi yang dilakukan oleh mahasiswa Papua, aksi hanya diikuti oleh 30 hingga 50 orang, paling banyak sekitar 100 orang. Sebagai contoh di Kota Studi Yogyakarta yang merupakan salah satu Kota Studi dengan jumlah mahasiswa asal Papua terbanyak, dari sekitar 7.000 mahasiswa, aksi demonstrasi hanya diikuti oleh sekitar 0,014 persen mahasiswa. Mahasiswa yang cenderung “waras” masih lebih banyak, waras karena kembali ke tujuan awal sebagai mahasiwa untuk menimba ilmu di Yogyakarta.

Baca juga :   Yang Terlupakan Dari Melanesia Vs Melayu

Ada beberapa mahasiswa Papua di Yogyakarta yang dapat dijadikan contoh memiliki tujuan mulia merantau jauh dari tanah kelahiran untuk betul-betul menimba ilmu yang kelak dapat digunakan untuk membangun Tanah Papua, paling tidak untuk dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik, salah satunya mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Berbekal doa restu dari orang tuanya, berangkat ke Yogyakarta untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik, dan memiliki cita-cita untuk bekerja di perusahaan minyak di Afrika.

Selain itu, mahasiswa asal Papua yang aktif mengikuti aksi demonstrasi, tidak mengetahui sebenarnya apa yang diperjuangkannya. Mereka hanya ikut-ikutan senior agar terkesan “eksis” karena aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Mahasiswa asal Papua sangat reaktif terhadap berbagai isu yang berkembang, meskipun isu tersebut masih harus membutuhkan konfirmasi. Sikap reaktif ini akan selalu disisipi dengan tuntutan memisahkan diri meskipun tidak memiliki kaitan sama sekali.

Siapa yang Layak Menyandang Mahasiswa Papua

Mahasiswa merupakan suatu potensi bagi negara dalam kemajuan bangsa. Peran mahasiswa sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Lantas, jika mahasiswa layak diberikan kepada seseorang yang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi, apakah pantas jika segelintir orang yang sering melakukan aksi demonstrasi yang menyebut diri mereka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), disebut sebagai mahasiswa Papua?

Bolehlah dilakukan pengecekan berapa banyak anggota AMP yang betul-betul memiliki status sebagai mahasiswa di universitas atau perguruan tinggi. Mayoritas anggota AMP tidak berstatus mahasiswa di universitas atau perguruan tinggi, baik karena drop out (DO), keluar, atau tidak mampu melanjutkan pendidikan. Apakah di tangan orang-orang seperti mereka, masa depan Indonesia khususnya masa depan Tanah Papua akan diberikan?

Baca juga :   Masalah Papua Tidak Akan Dibahas di Sidang Umum PBB

Mahasiswa Seharusnya Pandai Menggunakan Kesempatan dan Peluang

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa wajib menjaga negara dengan baik. Situasi era globalisasi yang semakin tumbuh dan berkembang, menuntut peran aktif mahasiswa dalam menghadapi perubahan segala aspek, menjadi inovator perubahan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa harus pandai menggunakan kesempatan dan peluang yang diberikan. Terkait dengan mahasiswa asal Papua, pemerintah sudah mencanangkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), sebagai pembuktian jika pemerintah fokus dan serius untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik. Seharusnya, mahasiswa asal Papua menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya, dengan cara belajar sungguh-sungguh, untuk membawa perubahan besar di Tanah Papua. Mahasiswa asal Papua harus membuktikan jika mereka juga  mampu bersaing dan membangun kampung halaman sendiri agar tidak selalu diremehkan. Selain itu, mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di beberapa kota studi, harus menunjukkan bukti jika memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik, agar pada saat menjadi pemimpin kelak nanti kita bisa menjadi pemimpin baik. Fokus utama mahasiswa asal Papua adalah belajar, hingga tiba masanya membawa perubahan dan menjadi penerus pembangunan di Tanah Papua dalam bingkai NKRI.

Penulis: Toas H.*

Editor:Melqy s w

Pemerintah, Pendidikan

SEMANGAT GENERASI PENERUS BANGSA DITENGAH KEKURANGAN DAN KETERBATASAN

“Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.”

 

Kab. Jayapura, PW: Salah faktor penyebab sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak bagi sebagian besar masyarakat Papua, khususnya di wilayah pedalaman adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta minimnya tenaga pengajar. Banyak sekolah-sekolah yang belum layak serta sarana dan prasarananya belum memadai sebagai tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Seperti yang nampak di Sekolah Dasar YPPGI SentaniJln. Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.Selasa, 11 Oktober 2016, Peltu SamudiBatuud Koramil 1701-01/Sentani yang melihat langsung ke sekolah tersebut menyampaikan bagaimana kondisi SD YPPGI, mulai dari bangunan sampai dengan kendala yang dihadapi siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

Menurut Peltu Samudi, SD YPPGI Sentani hanya memiliki 4 ruang kelas, sehingga untuk siswa-siswi kelas 1 dan 2 terpaksa harus menempati bangunan SLB yang sudah tidak terpakai dan berada tepat disamping SD YPPGI. Yang lebih memprihatinkan, siswa-siswi kelas 1 menempati ruangan yang hanya memiliki meja belajar tanpa tempat duduk, sedangkan siswa-siswi kelas 2 sama sekali tidak ada tempat duduk maupun meja belajar.“Yang sangat mengesankan dengan kondisi ini,  meskipun tanpa tempat duduk dan meja belajar, para siswa-siswi tetap terlihat ceria dan antusias. Ini menunjukkan, mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk dapat meraih apa yang mereka cita-citakan”. Ujar Peltu Samudi.

Menyikapi kondisi yang ada di SD YPPGI tersebut, Peltu Samudi menyampaikan kepada Kepala Sekolah, Bpk. Olin Nawipa bahwa pihaknya akan membantu melaksanakan koordinasi dengan pihak serta instansi terkait agar dapatnya memberikan perhatian lebih di bidang pendidikan untuk wilayah pedalaman Papua agar para calon generasi penerus bangsa ini dapat merasakan kemerdekaan dalam menuntut ilmu dan menggapai masa depan mereka. “Mungkin sebagian anak-anak negeri ini bisa merasakan kebebasan dalam menuntut ilmu, akan tetapi masih banyak pula anak-anak kita yang belum dapat merasakannya”Kata Samudi.

“Selaku Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih khususnya Peltu Samudi yang telah menyambangi sekolahnya untuk melihat kondisi nyata saat murid-murid kami melaksanakan proses belajar. Seperti kita tahu, sekolah ini masih sangat membutuhkan uluran tangan semua kalangan yang terketuk hatinya untuk membantu. Untuk itu,saya mewakili seluruh guru dan siswa-siswi SD YPPGI Sentani sangat berharap terhadap pemerintah setempat dan semua kalangan untuk mau melihat dan membantu sekolah kami demi menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkwalitas di masa yang akan datang”. Kata bapak Olin Nawipa dengan penuh harap. .**Pendam 17 Cenderawasih

Oleh:  · OCTOBER 12, 2016

Masyarakat, Pemerintah, Pendidikan

Sulit Cari Pendidik, Memberamo Tengah Kontrak 50 Guru

 

6pegawak.jpg
Bupati Mamberami Tenggah Riky Ham Pagawak.-Foto:Jubi

Jayapura.LBRm–Bupati Mamberamo Tenggah (Mamteng) Riky Ham Pagawak mengeluhkan sulitnya mencari guru untuk mengajar di kabupatennya. Menurutnya, banyak guru yang sudah ditempatkan dan diangkat penjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan terus digaji, namun akhirnya kebanyakan berada di kota.

Kondisi seperti itu, katanya, menyebabkan tingkat pendidikan di daerah pegunungan Papua seperti di Mamberamo Tengah sangat menurun.
Pernyataan itu disampaikan bupati usai mengikuti ibadah penyambutan 50 guru kontrak di Kabupaten Mamberamo Tenggah bersama jemaat GIDI di Provinsi Papua di Aula STT-GIDI Sentani, Jayapura, Minggu, (9/10/2016).
Pemerintah pusat, kata Pagawak, sudah mengalokasikan cukup banyak penerimaan ASN bidang kependidikan untuk Mamteng, namun hanya sedikit yang mendaftar. Para pelamar umumya mencari tempat strategis.
“Akibatnya beberapa Sekolah Dasar (SD) diajar tiga sampai empat guru,  ini berdampak pada penyiapan SDM di Mamberamo Tenggah,” katanya.
Sebagai jalan keluar, Pemkab Mamberamo Tengah bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Cerdas mendatangkan 50 guru kontrak tahun ini. Guru-guru kontrak tersebut akan ditempatkan di sekolah-sekolah di lima distrik. Masing-masing 20 orang di Kobakma, 6 orang di Gambilus, 10 orang di Kelila, 7 orang di Ilugua, dan 7 orang di Erageyem.
Pemkab, katanya, akan memantau langsung kerja sama guru kontrak tersebut. Jika gurunya cukup akan dipertahankan dan jika masih dibutuhkan akan ditambah tahun berikutnya.
“Ini menjadi program prioritas, kalau sudah ditempatkan mereka tidak fokus, itu jelas akan berdampak pada kualitas pendidikan,” kata Ham Pagawak.
Ketua Yayasan Indonesia Cerdas, mengatakan Papua harus menjadi berkah untuk banyak orang dan berdaulat demi kemuliaan Tuhan. Sesuai visi Indonesia cerdas mencerdaskan, memberdayakan, dan yang paling utama yaitu membentengi iman amanat agung.
Menurutnya, Papua tidak membutuhkan uang, harta dan lainnya. Namun membutuhkan kasih manusia yang memanusiakan manusia Papua. (*)
Kepemimpinan, Masyarakat, Motivasi, Pendidikan

Arti Kebersamaan Dalam Organisasi

 

Kata “Kebersamaan” terasa begitu familiar di telinga kita, khususnya bagi mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi. Tapi terkadang individu didalam kelompok tersebut tidak tahu atau bahkan melalaikan arti makna dari kebersamaan. Mengapa rasa kebersamaan begitu penting dalam sebuah organisasi, ikatan, group atau komunitas? Kata “Kebersamaan”memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. 



Kebersamaan memiliki 4 unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu yang tergabung didalamnya:

1. Sehati & Sepikir (Satu Visi)
Dalam sebuah organisasi akan terdapat banyak orang yang memiliki pendapat berbeda. Satu kepala satu ide, seribu kepala seribu ide. Namun jika ingin membuat kelompok kita kuat dan solid, maka selayaknya kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Tinggalkan perbedaan dan galang persamaan, akan mengantar organisasi kita dapat berjalan dg lancar.

2. Tidak Egois
Sudah bukan rahasia lagi jika manusia itu adalah “makhluk egois“. Apapun yang tidak memiliki nilai tambah buat dirinya, kebanyakan tidak akan ada partisipasi yang dikeluarkan, bahkan dianggap tidak penting. Jika sifat ini ada dalam sebuah organisasi, bisa dipastikan organisasi tersebut hanya punya program tapi tidak ada kegiatan. Tidak ada yang mempelopori, karena semua menganggap apa yang mereka lakukan tidak ada imbal baliknya. Jika ingin memiliki organisasi yang solid, maka kita mulai utk belajar menurunkan Ego demi kepentingan bersama.

3. Kerendahan Hati
Organisasi akan memiliki anggota yang hegemoni (campuran). Terkadang ada sebagian anggota yang terlibat tidak memiliki keahlian dan pengalaman khusus, modal mereka hanya sekedar kerelaan demi memberikan sumbangsih. Maka selayaknya anggota yang memiliki usia lebih tua, pengalaman lebih matang, keahlian lebih tinggi, kondisi finansial lebih beruntung, untuk menekan rasa sombong dalam diri dan rela bekerja sama (sambil menuntun) dg anggota lainnya. Kerendahan hati akan menghindarkan kita dari rasa benci, iri hati dan timbulnya kelompok yang terkotak-kotak.

4. Kerelaan Berkorban.
Setiap individu dalam sebuah organisasi, akan memiliki sumbangsih yang bisa berbeda-beda. Ada yang menyumbangkan dana, pikiran, fasilitas, tenaga atau waktu. yang punya finansial lebih menyumbangkan dana utk transportasi dan konsumsi, sementara yang memiliki waktu menyumbangkan tenaga dan waktunya utk melaksanakan tugas. Perbedaan sumbangsih jangan sampai membuat gesekan negatif yang bisa berdampak pada perpecahan. Jika ingin bekerja bersama-sama, maka siapkan kerelaan untuk mau berkorban dan jangan pernah itung-itungan.

Jika setiap individu dalam sebuah organisasi memahami dan terus belajar untuk memenuhi 4 unsur diatas, maka lambat laun organisasi yang dikembangkan akan menjadi semakin kuat dan solid di kemudian hari. Kesadaran diri untuk menjadi insan yang lebih baik dan terus bertumbuh, akan sangat membantu proses perubahan diri.