Pemerintah, Politik, West Papua

Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelanggaran akan mengadakan Aksi damai Menuntut;Menolak Pembangunan Mako Bromob di Wamena dan Copot Kapolda papua dan Kapolres Nabire”

Image result for irjen waterpau
Foto:Apel pagi di Mapolda Papua,Kapolda Menegaskan harus bangun mako bromob.(Srch)

MALANG,(LBRM).-19 Tahun pasca Reformasi,situasi kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia Papua sama sekali tak berubah. Pendekatan kekerasan oleh Negara makin membudaya di Papua,pos-pos militer makin banyak bahkan juga rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, setelah adanya Polda Papua Barat.

Penolakan terhadap pembangunan Mako Brimob sudah bergulir sejak 2015 hingga kemarin.Senin 30 januari 2017 pada apel pagi di Mapolda papua kapolda menegaskan degan tegas Harus bangun Mako Brimob di papua.”Penolakan pembangunan Mako Brimob di Wamena ini,menurut rakyat Papua karena tanpa tujuan yang jelas.”

Rakyat Papua menganggap bahwa Brimob adalah salah satu masalah keamanan di Papua. Penambahan aparat di Papua,khususnya wamena sama artinya dengan peningkatan kekerasan,menamba suasa teror dan potensi pelaggaran HAM dll diatas tanah Papua.Juga karena Papua tidak sedang berstatus “Wilayah Keamanan khusus”.

Pembangunan Mako Brimob diduga akan menciptakan perampasan tanah adat serta menambah potensi impunitas.Pendekatan militeristik di Papua sudah seharusnya di rubah Jakarta,tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua.Pembangunan Mako Brimob merupakan implementasi pendekatan militeristik yang sangat keliru.

Masyarakat asli Wamena melalui wakil-wakilnya terus menyuarakan penolakan atas pembangunan Mako Brimob.Dan akan lebih baik lagi anggaran untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena dinilai lebih tepat sasaran bila dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Brimob. Pendekatan kekerasan oleh Negara melalui aparat keamanan, dalam hal ini TNI/POLRI yang terus menyebabkan situasi ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Seperti halnya pada bulan Desember 2016 – Januari 2017 ini, masyarakat Papua di Dogiyai merasa sangat tertekan dengan keberadaan dan sikap aparat yang melakukan sweeping liar (Berlebihan) dan sempat melakukan aksi protes.

Dimana dalam sweeping tersebut pihak aparat melakukan aksi yang terkesan aneh diantaranya;Melarang masyarakat berkumis panjang serta membawa pisau dan parang. Padahal masyakat membutuhkan alat itu, untuk berkebun sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya sebagai peramu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan pembungkaman ruang demokrasi di Tanah Papua yang makin masif, hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016. LBH Jakarta merilis penangkapan selama April – Juni 2016 2000-an orang ditangkap ketika sedang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

Tak hanya itu fase Juli – Oktober 2016,4000 orang Papua ditangkap juga saat aksi unjuk rasa. Berikut kekerasan yang terjadi selama 2016, Melihat situasi ini Mahasiswa dan masyarakat Papua Peduli Pelanggaran HAM dan Kekerasan di Tanah Papua akan mengadakan aksi damai dengan tuntutan:

  1. Rakyat Papua sama sekali tak membutuhkan Markas Brimob di Wamena
  2. Kapolri segera mencopot Kapolda Papua, sebab ruang demokrasi di Papua makin menggenaskan.
  3. Kapolri Segera mencopot Kapolres Nabire yang telah menyebabkan keresahan terhadap masyarakat di Dogiyai, Papua.

Aksi damai akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 besok.Sasaran aksi di Mabes Pol-RI.Seruan aksi akan menyusul.Jakarta, 17 Februari 2017

Demikian press rilis tuntutan mahasiswa dan masyarakat peduli pelanggaran HAM diseantero West Papua,sangat diharapkan reaksi (Support) dari semua elemen guna mempercepat proses menyelesaian permasalahan pelanggaran Ham dll  Tanah Papua.

Salam Demokrasi dan Kemanusiaan…

Kontak Person : Musa Haluk – 081219204160,Imanuel Wetipo -081281196519

Advertisements
Pemerintah, Politik, West Papua

Perkembangan pembangunan Infrastruktur menjadi Tantangan tersendiri bagi OAP

Pasar Pharaa,fasilitas ekonomi yang dibangun dan menjadi tantangan OAP untuk eksis dibidang perekonomian (Foto:Jubi)

Jayapura,LBR– Legislator Papua, Decky Nawipa menyatakan, perkembangan pembangunan merupakan tantangan terhadap Orang Asli Papua (OAP) untuk tetap eksis diatas tanahnya sendiri.

Hal itu dikatakan Decky menyikapi pesatnya pembangunan di Papua kini, terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan banyak orang asli Papua terpinggirkan.

“Ini tantangan terhadap orang asli Papua. Misalnya dulu pedagang asli Papua butuh pasar permanen untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan, ikan hasil tangkapan dan buruan mereka. Kini pasar permanen sudah ada namun area yang mereka tempati selama ini untuk berkebun dan bertani lokasinya semakin sempit,” kata Decky,Senin (9/1/2017).

Menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Papua itu, beberapa waktu lalu, sejumlah mama-mama Papua pedagang sayur dan umbi-umbian mengeluh lantaran areal perkebunan mereka di sejumlah lokasi pinggiran Kota Jayapura mulai hilang karena dialih fungsikan untuk pembangunan berbagai infrastruktur.

“Saya pikir, kian pesatnya pembangunan memang menjadi tantangan orang asli Papua. Pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu memikirkan bagaimana agar orang asli Papua yang selama ini menghidupi keluarganya dengan bertani dan berkebun tak kehilangan lahannya,” ucapnya.

Katanya, pemerintah dan pihak terkait lainnya mungkin perlu memikirkan adanya satu lokasi yang dikhususnya untuk wilayah pertanian dan perkebunan. Dengan begitu orang asli Papua yang selama ini menekuni bidang tersebut bisa tetap eksis.

“Tapi saya berharap orang asli Papua tetap berjuang agar bisa bersaing diera perkembangan zaman kini. Jangan gampang menyerah. Kita harus terus berupaya meningkatkan kapasitas kita agar tak terpinggirkan di tanah sendiri. Pihak pemerintah juga perlu mencari solusi. Jangan berdiam diri,” katanya.

Sementara anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Pertahanan, Politik, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge mengingatkan orang asli Papua agar tak terus menjual tanah ulayatnya kepada para investor.

“Kalau tanah ulayat habis dijual kepada investor untuk dipakai membangun mall, ruko dan lainnya, generasi berikut bagaimana? Ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai setelah tanah habis terjual, pemilik ulayat jadi penonton,” kata Emus.

Ia lebih setuju jika tanah ulayat digunakan investor dengan sistem sewa pakai dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu kata politisi Demokrat tersebut, status tanah ulayat akan tetap menjadi hak milik pemilik ulayat. (*)

Sumber :TabloidJubi.com

Editor    :Melqy s w

Nusantara, Pemerintah, Politik, Umum

Gubernur Papua: Papua Miskin Gara-gara Freeport

1416566-gubernur-papua-lukas-enembe-780x390.jpg

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebutkan pendapatan daerahnya terus terpuruk karena perusahan-perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia, enggan membayar pajak kepada daerah.

Lukas mendesak pemerintah pusat memasukan aspek kepentingan Papua dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Kita mau dalam Undang-Undang Minerba kita dimasukan ke dalam bab tersendiri, ada pasal tentang kita. Kita miskin gara-gara ini. Kita punya potensi luar biasa, tapi sembarang saja orang kerja bertahun-tahun seperti ini,” ujar Lukas dalam konfrensi pers di Hotel Pullman Jakarta, hari ini.

Saat ini, Pemprov Papua sedang mendesak agar PT Freeport menuntaskan tunggakan pajak air permukaan selama lima tahun senilai Rp 3,4 triliun. Desakan dari Pemprov Papua atas kewajiban pajak air permukaan ini juga didukung oleh hasil keputusan dari Pengadilan Pajak di Jakarta atas gugatan yang telah dilayangkan oleh Pemprov Papua. Freeport Indonesia harus melunasi tunggakan dan denda atas pajak tersebut.

Desakan agar kepentingan Papua secara khusus dimasukan ke dalam UU Minerba dan dilibatkan secara langsung dalam merumuskannya, kata Lukas, tak lain demi kepentingan seluruh rakyat Papua.

“Kita mau kedaulatan sumber daya dikembalikan ke daerah, sebagian besar untuk kepentingan Papua,” ungkap Lukas.

Sumber:Gemarakyat.com

Luar Negeri, Pemerintah, Politik, West Papua

Deklarasi Dukung Papua Tentukan Nasib Sendiri Berisi 9 Poin

 

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Surya Anta, memberikan penjelasan kepada wartawan seusai membacakan deklarasi. (Foto: Eben E. Siadari)

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Surya Anta, memberikan penjelasan kepada wartawan seusai membacakan deklarasi. (Foto: Eben E. Siadari)

JAKARTA,LBRM–Lewat sebuah konferensi pers yang sederhana di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) hari ini (29/11) mendeklarasikan dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, yang  mereka sebut sebagai bangsa West Papua.

Deklarasi itu dibacakan oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, di depan sejumlah wartawan dan puluhan aktivis. Deklarasi ini unik, karena disuarakan oleh FRI-West Papua yang nota bene adalah aliansi sejumlah kelompok aktivis yang berlatar belakang bukan Papua. Mereka merasa solider dengan nasib rakyat Papua yang menurut mereka mengalami diskriminasi rasial di tanah Papuamaupun di luar Papua selama beberapa dekade.

Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, saat membacakan deklarasi mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua (Foto: Eben E. Siadari)

Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, saat membacakan deklarasi mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua (Foto: Eben E. Siadari)

Deklarasi itu sendiri cukup panjang, berisi penjelasan tentang apa yang terjadi di Papua, antara lain kecurangan dan penipuan sejarah Papua, diskriminasi sosial, genosida perlahan, penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan rakyat Papuaserta perampokan kekayaan alam.

Lalu disajikan juga penjelasan alasan perlunya hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Ditekankan bahwa West Papua adalah sebuah bangsa, yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa, teritori, kehidupan ekonomi dan perubahan psikologi yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama.

Deklarasi diakhiri dengan permintaan kepada rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia dan dunia internasional, yang menyerukan agar hak menentukan nasib sendiri diberikan kepada rakyat Papua.

“Adalah kemunafikan apabila kita atau pemerintah Indonesia bisa mendukung pembebasan Palestina tapi diam dan membiarkan penjajahan yang terjadi dalam bingkai teritori Indonesia. Oleh karena itu, tak ada lagi alasan menganggap WestPapua sebagai bagian Indonesia baik dalam hukum internasional maupun secara politik,” kata Surya membacakan deklarasi.

Selengkapnya sembilan permintaan dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama,  mendukung bangsa dan rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. Dan kepesertaan referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Kedua, mendukung keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group (MSG), Pasific Island Forum dan  memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.

Ketiga, sebagai syarat yang tak terpisahkan bahwa militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan.

Keempat, kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin.

Kelima, menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua.

Keenam, juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

Ketujuh,  menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah WestPapua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.

Kedelapan, menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua.

Kesembilan, pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.

Kelompok yang menamakan diri Front Penyelamat Indonesia (FPI) berunjuk rasa di depan kantor LBH menolak deklarasi (Foto: Eben E. Siadari)

Kelompok yang menamakan diri Front Penyelamat Indonesia (FPI) berunjuk rasa di depan kantor LBH menolak deklarasi (Foto: Eben E. Siadari)

Menurut Surya Anta, ada enam elemen gerakan sipil yang tergabung dalam FRI-West Papua. Mereka adalah Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net. Sebagian besar anggotanya adalah aktivis-aktivis muda.

Mereka juga berencana melaksanakan aksi pada 1 Desember di Jakarta dan di beberapa kota di pulau Jawa.

Sementara itu pada saat yang sama, di depan gedung LBH Jakarta, berlangsung pula aksi unjuk rasa dari puluhan aktivis Front Penyelamat Indonesia (FPI). Mereka mengecam dan menolak deklarasi.

Editor :Admin

Sumber:Satuharapan.com

Nusantara, Pemerintah, Politik, West Papua

Dukungan Rakyat Indonesia untuk Bangsa Papua sebagai bentuk Solidaritas,Kemanusiaan dan UUD 1945

LimbarUPm-Kesadaran kemanusiaan dari berbagai kalangan yaitu mahasiswa-siswi dan masyarakat luar papua (jawa-bali, sulawesi,kalimantan,sumatra) kini mulai terbangun melalui berbagai bentuk tulisan,aksi dll, sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka,dari berbagai macam bentuk dukungan warga indonesia kali ini datang dengan bentuk menggunakan atribut papua (Baju) bergambar bintang kejora.

Aksi dukungan papua merdeka sebagai bukti nyata,sebagaimana yang telah di cantumkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA” UUD,Kemanusiaan dan Demokrasi menjadi landasan dan motivasi utama kami dalam melakukan aksi dukungan, UUD 1945 tidak dapat lagi kami pungkiri sebagai suatu bangsa yang besar di mata dunia, tutur wanita berkulit putih ini, saat di jumpai awak media.

Lanjutnya kami pun selalu ikuti perkembangan papua melalui media online, Elektronik dan media cetak bahkan kami menghubungi teman-teman papua sendiri yang berada di papua untuk memastikan setiap informasi atau berita yang kami dengar dan lihat, dari setiap sumber sehingga kami pun melakukan aksi seperti ini, wanita ini pun berpesan kepada seluruh mahasiswa indonesia untuk melakukan aksi ini, sebagai wujut dari Poin UUD RI 1945.Hasil gambar untuk dukungan rakyat indonesia untuk west papua

Dukungan rakyat indonesia yang nyata terlihat adalah dengan dideklarasikannya Front rakyat indonesia  untuk west papua (Fri-West Papua), yang dideklarasikan tepatnya tgl.29 november 2016.Mendeklarasikan dukungan bagi bangsa papua bahwa berhak menentukan nasib sendiri.

Deklarasi itu sendiri dibacakan langsung oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, di depan sejumlah wartawan dan puluhan aktivis. Deklarasi ini unik, karena disuarakan oleh FRI-West Papua yang nota bene adalah aliansi sejumlah kelompok aktivis yang berlatar belakang bukan Papua. Mereka merasa solider dengan nasib rakyat Papua yang menurut mereka mengalami diskriminasi rasial di tanah Papua maupun di luar Papua selama beberapa dekade.

Pemerintah, Politik

Infrastruktur Politik Indonesia

  1. A.     Pengertian Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadapa kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.

  1. B.      Fungsi Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu.
Fungsi infrastruktur politik ialah :
a.  Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka   dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.
b.  Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat.
c.  Agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.
d.  Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.

  1. C.      Unsur Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik mempunyai 6 unsur diantaranya:

  1. Partai Politik
  2. Kelompok Kepentingan
  3. Kelompok Penekan
  4. Media Komunikasi Politik
  5. Organisasi Masyarakat
  6. Tokoh Politik

Dalam infrasruktur politik dibentuk partai-partai politik. Selain partai politik, terdapat juga organisasi abstrak tidak resmi. Kelompok ini disebut kelompok penekan dan kelompok yang mempunyai kepentingan Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat hubungan saling memengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Unsur-unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik.

  1. D.     Pembahasan Peranan Masing-masing Unsur Infrastruktur Politik
  1. 1.    Partai Politik (Political Party)
  2. A.     Pengertian

Pengertian partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah Negara yang berdemokrasi partai politik sebagai sebuah lembaga yang memiliki peranan yang penting dalam Negara demokrasi khususnya pada masa sekarang ini.

  1. B.      Fungsi Partai Politik

Prof. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah
b. Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial
c. Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan
d. Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara

  1. C.        Peranan

(a)   Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau out out pada umumnya.
(b)   Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan,    kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan)
(c)   Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

2. Kelompok Kepentingan (Interest Group)

A. Pengertian
Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik  yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat.
B. Pembagian
Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok :
(1)   Interest Group Asosiasi
Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dll
(2)   Interest Group Institusional
Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya.
(3)   Interest Group Nonasosiasi
Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll.
(4)   Interest Group Anomik
Interest group inidapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada umumnya berupa aksi-aksi demontrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak aktivitas buruk kelompok ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hak mengeluarkan pendapat dimuka umum.
C. Peranan
Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama.
Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.
Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, salueran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Hubungan pribadi; hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung; perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal dan institusional lainnya; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan.
Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain.

3. Kelompok Penekan (Pressure Group)

1. Pengertian
Yang dimaksud golongan penekan adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa.
2. Peranan

Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan maju.
Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif.
Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya.
Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah.
Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta
f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

4. Media Komunikasi Politik (Political Communication Media)

A. Pengertian
Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Merupakan benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan (singkat kata alat komunikasi) politik. Komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan, institusi, asosiasi ataupun sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah.
Kelompok infrastruktur politik ini, secara nyata menggerakkan sistem, memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, melekukan sosialisasi politik, menyeleksi kepemimpinan, menyelesaikan sengketa politik, yang terjadi diantara berbagai pihak baik di dalam maupun di luar. Serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun keluar.
Alat komunikasi dapat mendukung terciptanya suasana politik rakyat karena alat komunikasi tersebut merupakan sarana perhubungan dan pemersatu bagi masing-masing golongan, terutama golongan politik. Alat komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat penyebarluasan konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ideologi-ideologi politik tertentu, dasn program-program kerja golongan kepada seluruh anggota dan simpatisannya.
B. Posisi
MC Luhan “Medium is the extension of man” (media adalah sesungguhnya perpanjangan instrument indra manusia). Media ditempatkan sebagai alat untuk sarana akses informasi apapun dalam lingkunganmasyarakat, termasuk politik. “Medium is the message” (media adalah pesan itu sendiri). Dalam konteks politik yang dapat mempengaruhi khalayak, bukan hanya apa yang dikatakan media, tetapi media apa yang digunakan juga mempengaruhi keefektifan komunikasi politik.

  1. D.       Fungsi

• Fungsi Informasi
Media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan politik dengan kekuasaan,    serta sosialisasi politik.
• Fungsi Edukasi
Media dijadikan sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan media.
• Fungsi Korelasi
Media dijadikan penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang berkaitan dengan aktivitas aktor poltik.
• Fungsi Kontrol Sosial
Media sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik.
Fungsi Pembentukan Opini Publik berkaitan dengan Persoalan Politik

F. Peranan
• Membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan masyarakat.
• Membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum.
• Membantu berhubungan dengan kelompok diluar dirinya (media menjadi mediasi antara aktor politik dengan aktor politik lainnya). Media dalam hal ini menjadi fasilitator.
• Membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tersebut.
• Membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima.

5. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

A. Pengertian
Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya. Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam dalam peserta untuk memperoleh kekuasaan dalam Pemilu.
B. Ciri Khusus
Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat warga negara republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari warga negara republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan.
C. Fungsi
Dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1985,
Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :
a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha
mewujudkan tujuan organisasi;
c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan
nasional;
d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi
sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi
Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan
organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat, dan Pemerintah.

  1. E.    Peranan

Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

6. Tokoh Politik (Political Figure)

A. Pengertian
Tokoh politik adalah rang-orang yang lalu lalang, atau yang bekerja di dunia politik, dan eksis di kalangan masyarakat, berperang penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah.
Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan khusus dalam sistem politik.
Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.
Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu :
a. Legitimasi elit politik,
b. Masalah kekuasaan,
c. Representativitas elit politik, dan
d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.
B. Peranan
Tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempunyai peranan bagi masyarakat. Peranan itu yaitu menyaurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota DPR harus mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pemerintah, Politik, West Papua

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan Jokowi.Kami banyak belajar dari Sejarah Indonesia.

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan Jokowi
Filep yang baru setahun bebas dari penjara,terus berjuang untuk Papua.Ia mengatakan,banyak belajar dari sejarah Indonesia. (CNN Indonesia)
Jakarta,LBRM — Hampir setahun sudah Filep Karma menghirup udara bebas. Lelaki berambut dan berjanggut tebal itu pertama kali keluar dari Penjara Abepura, Jayapura, Papua, pada 19 November 2015, setelah menerima remisi dasawarsa dari pemerintahan Jokowi –yang sebetulnya ia tolak.

Bagi Filep yang menghabiskan 11 tahun hidup di balik jeruji besi, menerima remisi berarti mengaku berbuat salah. Padahal Filep tak merasa bersalah. Ia tahanan politik yang dipenjara bukan karena kasus kriminal, tapi sebab persoalan ideologi.

Filep menggelar upacara peringatan kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2004 di sebuah lapangan di Abepura, mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan berpidato soal bangsa Papua. Ia pun ditangkap, dituduh berkhianat pada Indonesia, dan dijebloskan ke penjara. Upaya bandingnya selalu kandas hingga tingkat Mahkamah Agung di Jakarta.

Kini, meski Filep kembali menjadi orang bebas berkat “paksaan” remisi pemerintah Jokowi, ia tak lantas tunduk pada si pemberi remisi. Filep, dengan janggut kepang diikat karet Bintang Kejora, terus berjuang untuk Papua dengan caranya. Ia berkeliling, bercerita tentang Papua, agar masyarakat Indonesia paham apa yang terjadi di tanah kelahirannya.

Di sela kesibukannya memperjuangkan Papua merdeka lewat cara damai, Filep menyempatkan diri berbincang santai dengan wartawan CNNIndonesia.com, Anggi Kusumadewi, Selasa (25/10). Berikut petikan wawancara khususnya.

Dua bulan sebelum Anda dibebaskan dari tahanan, kepada rekan kami Giras Pasopati di Penjara Abepura, Anda mengatakan, “Jokowi baik, tulus, tapi susah meyakinkan Papua karena tantangan dia sebagai Presiden begitu banyak. Apa yang dia inginkan berbeda dengan kenyataan.”

Kini setelah dua tahun Jokowi memimpin Indonesia, dengan tekad yang dia ucapkan di awal pemerintahan untuk mewujudkan damai di Papua, bagaimana kondisi Papua saat ini dibanding dengan saat Jokowi belum memimpin?

Saya kira tidak ada perbedaan. Pembunuhan oleh orang tak dikenal makin marak. Ada aktivis KNPB digantung di pohon, kata polisi bunuh diri. Ada aktivis Pasar Mama-mama dibunuh, katanya tabrak lari, hasil pemeriksaan polisi karena kecelakaan lalu lintas. Sudah enam ribu orang ditangkapi, meski sebagian langsung dilepas.

KNPB, Komite Nasional Papua Barat, adalah organisasi politik masyarakat Papua yang mengampanyekan kemerdekaan Papua.

Sementara pegiat Pasar Mama-mama yang ditabrak ialah Robert Jitmau, Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua. Pria 42 tahun itu aktif memperjuangkan pembangunan pasar untuk menampung 500 pedagang asli Papua di Jayapura.

Rojit kerap memimpin aksi unjuk rasa menuntut pendirian Pasar Mama-mama. Ia juga salah seorang yang menemui perwakilan pemerintah pusat dan DPR RI guna membahas proses pelepasan lahan yang hendak dipakai untuk membangun pasar.

Perjuangan Rojit dan rekan-rekannya berbuah. Akhir April 2016, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Mama-mama di Jayapura

Menurut keterangan Polres Jayapura, Rojit tewas ditabrak di Jayapura pukul 05.00 WIT, 21 Mei 2016. Ketika itu ia sedang mengobrol dengan dua kawannya di pinggir jalan. Mereka dihantam sedan. Rojit meninggal, sedangkan dua temannya selamat.

Jadi, damai yang Pak Jokowi janjikan itu tak terlihat, dan kebebasan berekspresi makin ditekan. Aparat makin represif. Kami baru kumpul saja langsung dicegat di tempat.

Saya melihat, selama ini yang memegang peran di Papua itu TNI Polri. Sipil tidak punya peranan.

Misalnya saat Pak Jokowi ke Papua 9 Mei 2016. Pada 10 Mei di Merauke, Jokowi mengumumkan Papua terbuka bagi wartawan nasional dan asing, juga LSM nasional dan asing. Tapi kemudian, hal itu dibantah oleh Panglima TNI.

Tidak bisa Papua dibuka, katanya. Berarti yang berkuasa di Papua bukan Jokowi sebagai seorang Presiden, karena dia sipil. Yang berkuasa di Papua itu TNI Polri. Padahal jika saya merujuk ke UUD 1945, Presiden panglima tertinggi TNI.

Pada 29 Mei 2016, 19 hari usai Jokowi menyatakan Papua terbuka bagi jurnalis asing, Jenderal Moeldoko yang saat itu menjabat Panglima TNI, dalam arahannya di hadapan ribuan prajurit Komando Daerah Militer V/Brawijaya di Surabaya, Jawa Timur, mengatakan wartawan asing tak boleh seenaknya masuk ke Papua jika bertujuan hendak membuat berita yang tak sesuai fakta, bersifat memfitnah, dan hanya menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia.

Namun, Moeldoko saat itu juga menyatakan, akan menjalankan perintah Presiden untuk mengakomodasi wartawan asing ke Papua, selama wartawan tersebut punya niat baik. Menurutnya, aparat intelijen di Papua akan memantau wartawan-wartawan asing itu demi keamanan jiwa mereka selama peliputan.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah mengguyur Papua dengan berbagai program pembangunan. Jokowi juga berkali-kali mendatangi Papua. Papua menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling sering dikunjungi Presiden. Itu paling tidak menunjukkan upaya serius pemerintah pusat atas Papua. Apa Anda berpendapat serupa?

Jokowi datang sesering apapun, apakah karena diminta rakyat Papua? Kami diberi pembangunan infrastruktur, itu siapa yang minta dan untuk kepentingan siapa?

Itu ibarat kami ingin kopi, dikasih soda.

Infrastruktur dibangun, di sisi lain mempercepat illegal logging yang dibantu oleh TNI Polri. Menurut informasi polisi hutan yang saya terima, yang membawa potongan kayu ilegal itu dikawal TNI Polri. Ya siapa yang berani periksa? Siapa mau melawan tentara bersenjata mangkas hutan?

Pada Desember 2012, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini TNI menahan 14 truk yang mengangkut kayu tanpa dokumen dari Keerom ke Jayapura. Sopir truk lantas menyebut ada anggota TNI yang diduga membekingi pembalakan liar itu.

Anggota-anggota TNI yang terlibat, menurut Kodam XVII/Cenderawasih saat itu, akan dihukum berat.

Apakah Anda merasakan perbedaan antara program-program pemerintah Jokowi untuk Papua saat ini, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia sebelum era Jokowi?

Saya merasa, justru Gus Dur yang tanpa menjanjikan apa-apa, tapi kami di Papua merasakan kedamaian. Itu waktu masa Gus Dur.

Beliau mengizinkan bendera Bintang Kejora dikibarkan bersama-sama dengan bendera Merah Putih, tapi tidak boleh lebih tinggi dan dengan ukuran lebih kecil.

Beliau juga mengembalikan nama Papua (sebelumnya Irian Jaya pada era Soeharto). Padahal dulu kalau kami omong “Saya orang Papua,” disebut separatis. Diberi stigma macam-macam. Padahal cuma menyebut nama “Papua.”

Jadi untuk nama “Papua” ini, sudah banyak orang dibunuh. Itu baru nama saja, belum teriak “merdeka,” tapi sudah banyak korban.

Jadi kami melihat Gus Dur punya hati nurani yang baik. Dia mendengar suara orang Papua. Dia mengerti apa yang harus diberikan untuk orang Papua.

Pada 1 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan bendera Bintang Kejora dikibarkan sebagai simbol kultural orang Papua, sekaligus menerapkan otonomi khusus untuk Papua.

Namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, bendera Bintang Kejora kembali dilarang.

Kalau sekarang, kami mau minum kopi, dikasih soda, dengan alasan soda juga ada kandungan kafeinnya. Yang kami minta tidak diberikan.

Jadi meski dibaik-baikin, ini bukan yang kami minta. Kami dipaksa menerima otonomi khusus. Otsus itu ibarat untuk membungkam teriakan merdeka.

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan JokowiPresiden Jokowi dalam salah satu kunjungannya ke Papua. (Setpres/Rusman)

Menurut Anda, apa yang diinginkan mayoritas rakyat Papua?

Merdeka. Kami punya negara sendiri. Indonesia itu bangsa lain. Keinginan ini sudah merata, bukan karena ketidakadilan pembangunan di Papua lantas kami baru berpikir begitu. Sebab dari awal sudah seperti itu.

Papua berangkat dari sejarah yang berbeda dari Indonesia. Start sudah beda. Bendera (Bintang Kejora) sudah dibagikan 1 Desember 1961. Tiba-tiba Sukarno mengumumkan Trikora pada 19 Desember 1961. Dia mengatakan, bubarkan Negara Papua. Cuma, diselipin kata “boneka.”

Papua menjadi rebutan Indonesia dan Belanda seiring langkah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia mengklaim seluruh daerah jajahan Hindia Belanda, termasuk bagian barat Pulau Papua, sebagai wilayahnya. Klaim itu ditolak Belanda, dan negara di benua Eropa itu mempersiapkan kemerdekaan Papua.

Desember 1950, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan Papua berhak merdeka sesuai Pasal 76c Piagam PBB yang berbunyi, “Mendorong penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyat-rakyat di dunia.”

Namun Indonesia dan Belanda terus berseteru berebut Papua. Indonesia menggelar serangan, dan Belanda menggenjot pendidikan di Papua. Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat pada 1956, dan Belanda membentuk Tentara Papua pada 1957.

Belanda melaporkan upayanya membangun Papua secara rutin ke PBB sejak 1950 sampai 1961. Belanda juga melangsungkan pemilu di Papua yang menghasilkan Dewan Papua. Dewan ini pada Oktober 1961 mempersiapkan Papua merdeka.

Pada 31 Oktober 1961, bendera Bintang Kejora berkibar untuk kali pertama, dan 1 Desember 1961 kemerdekaan Papua dideklarasikan.

Selanjutnya tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno di Yogyakarta mengumumkan operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian dan mengusir Belanda dari sana.

Dua dari tiga butir isi Trikora itu ialah: gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, dan kibarkan sang saka Merah Putih di seluruh Irian Barat.

Indonesia dan Belanda lalu menggelar perundingan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada 15 Agustus 1962, yang menghasilkan penyerahan Papua kepada PBB (United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA), untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia.

Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia, dan Indonesia membubarkan Dewan Papua serta melarang bendera Bintang Kejora. Keputusan ini ditentang banyak pihak di Papua dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka pada 1965.

Papua akhirnya resmi menjadi wilayah Republik Indonesia setelah digelar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Namun metode Pepera lewat perwakilan –satu suara merepresentasikan banyak orang– ditentang rakyat Papua yang menginginkan sistem one man one vote.

Apa harapan Anda untuk Papua, saat ini dan di masa depan?

Sekarang kami terus konsolidasi dan berjuang untuk merdeka. Ke depan, kalau kami sudah merdeka, jangan mengulangi yang Indonesia lakukan. Harus lebih manusiawi.

Kemerdekaan suatu bangsa juga ditentukan oleh faktor internasional, yakni dukungan negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Minimal diperlukan pengakuan dari dua per tiga anggota PBB yang hadir pada Sidang Majelis Umum PBB.

Maka dengan anggota PBB yang kini berjumlah 193 negara, bila seluruhnya hadir pada Sidang Majelis Umum PBB, diperlukan setidaknya suara dukungan dari 128 negara.

Saat ini ada tujuh negara Pasifik yang mengangkat isu Papua ke Sidang PBB. Mereka adalah Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Tuvalu, Kerajaan Tonga, dan Republik Palau.

Apa tiga kata pilihan Anda untuk mendeskripsikan Papua dan rakyatnya?

Papua merdeka.

Filep Karma: Penguasa Papua Bukan JokowiSeorang murid Sekolah Dasar di Merauke, Papua. (CNN Indonesia)

Apa keinginan tertinggi Anda yang belum terpenuhi sampai sekarang?

Melihat rakyat Papua sejahtera.

Saya menyadari Papua sangat kaya. Kekayaan itu dipakai untuk membangun Jakarta, sementara rakyat kami terus menderita.

Untuk mengambil emas kami sendiri, kami dibunuhi dan disiksa.

Saya akan bahagia kalau melihat rakyat Papua sejahtera dan bebas dari penindasan, pembunuhan, tindakan semena-mena.

Itu impian saya.

Kalau memikirkan diri saya sendiri, tinggal kerja saja.

Saya pegawai juga, tapi tetap berjuang. Ini kan negara demokrasi, orang bebas bicara apa saja. Yang penting saya tidak menghambat orang lain. Paling honor dan tunjangan saya dipotong karena tidak masuk kantor. Itu konsekuensi.

Mungkin bagi orang lain, ini terlalu idealis. Suka-suka orang menilai. Indonesia juga belum pasti merdeka kalau dulu tak ada idealisme. Kami banyak dapat contoh dari sejarah Indonesia.

Luar Negeri, Motivasi, Pemerintah, Politik, SEJARAH

21 Kutipan Inspirasi Mahatma Gandhi Ini Akan Mengubah Cara Pandangmu Terhadap Hidup

21 Kutipan Inspirasi Mahatma Gandhi Ini Akan Mengubah Cara Pandangmu Terhadap Hidup

Siapa yang tidak tahu Mahatma Gandhi?

Peraih penghargaan nobel perdamaian di tahun 1989 ini begitu banyak mengajarkan kita arti kehidupan dan seisinya. Lewat 21 kutipan ini kita bisa belajar bagaimana kebijaksanaan beliau semasa hidupnya.

1. “Untuk percaya pada sesuatu hal, namun tidak menghidupi hal tersebut, adalah suatu ketidakjujuran.”

inspirational-quote-dishonest-mahatma-gandhi-959b48385518f3083a0b9ba113002f8b.jpg

2. “Kebahagiaan adalah segala ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan berjalan dalam harmoni.”

gandhi-quotes-03-5d9c85383fb7730896749c4059c371a9.jpg

3. “Kamu tidak seharusnya kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Kemanusiaan itu seperti lautan, jika beberapa tetes dari air laut itu kotor, lautan sendiri itu tidak akan menjadi kotor.”

celebrate-international-day-of-non-violence-mahatma-gandhi-quote-89bc2bb8af25334f538f11ca9f7e1a13.jpg

4.”Ingatlah wajah-wajah orang yang mengalami kemiskinan dan orang-orang yang tak berdaya yang telah kamu lihat, dan tanya pada dirimu sendiri langkah apa yang akan kamu ambil untuk mereka.”

images-83c6e49493ad649cffcb9da3aff41b96.jpg

5. “Tidak ada yang lebih menghabiskan waktu daripada kekhawatiran, dan orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan patut malu apabila mereka khawatir mengenai sesuatu hal.”

mahatmagandhi-082-6960f6f04a23dda022dc4fab4c152e1f.jpg

6. “Ketika ada cinta, di situlah ada kehidupan.”

mahatma-gandhi-quotes-english-2-ee3c78a20489546b36103e756307bb6b.JPG

7. “Satu ons dari latihan jauh lebih berharga daripada satu ton dari berbicara panjang lebar.”

an-ounce-of-practice-is-worth-more-mahatma-gandhi-quotes-e320352a9b8eea96f296135ce658bcfb.jpg

8. “Aku memiliki kepercayaan bahwa aku bisa melakukan, aku akan mencapai kemampuan untuk melakukannya, meskipun pada awalnya aku tidak memiliki kapasitas tersebut.”

inspirational-quote-belief-capacity-mahatma-gandhi-b7c2a3bdd9c0b4b7c704fa2bc46d4b28.jpg

9. “Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, perjuanganmu lah yang mengembangkan kekuatanmu. Ketika kamu melewati waktu-waktu sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah arti dari kekuatan.”

18271-mahatma-gandhi-quotes-and-images-wallpaper-1024x768-86aa70bcf2606651ee03238e1de8b572.jpg

10. “Cara terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan kehilangan dirimu dalam pelayanan bagi orang lain.”

gandhi-quote-bahadur-singh-aa6daa4857e7d10abf2426a3520033b2.png

11. “Pada suatu saat, kepemimpinan berarti otot, namun pada hari ini, makna kepemimpinan adalah berbaur dengan semua orang.”

mahatmagandhi-056-dd583bce39f7af8a1e6a000462586b7b.jpg

12. “Doa adalah kunci dari pagi hari, ledakan dari sore hari.”

prayer-is-the-key-of-quotes-by-mahatma-gandhi-41-57fea0ead845164680b70cefd06683f9.png

13. “Kamu mungkin tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu, namun ketika kamu tidak bertindak apapun, maka tidak akan ada hasil yang terjadi.”

quote-ghandi-05760c7c8fb5af95304c63ebc36ec6b5.JPG

14. “Kekuatan tidak berasal dari kemampuan fisik, melainkan berasal dari tekad yang gigih.”

2-october-2013-mahatma-gandhi-quotes-wallpaper-gandhi-jayanti-wallpaper-non-violence-day-wallpapers-d7f74e1a11cd1dd7d56d812a31ae6f6b.jpg

15. “Hiduplah seakan bahwa kamu akan meninggal esok hari. Belajarlah selayaknya kamu akan hidup selamanya.”

mahatma-gandhi-quotes-48f9c3b5a476855d96a2bffef3d5f4eb.jpg

16. “Jadilah perubahan yang kamu ingin lihat di dunia.”

mahatma-gandhi-4a-00565a7d1648198415c07cee5ed100df.jpg

17. “Kamu dapat mengekangku, kamu dapat menyiksaku, kamu bahkan bisa menghancurkan tubuhku, namun kamu tidak akan pernah memenjarakan pikiranku.”

inspirational-quotes-of-mahatma-gandhi-mind-600ebb858042dd12a56b3405140f4ed8.jpg

18. “Satu mata untuk satu mata hanya akan berakhir membuat seluruh dunia buta.”

an-eye-for-an-eye-556-185-99ff1eb88e71a95219b4f21f4eef847b.jpg

19. “Kamu tidak dapat bersalaman dengan tangan yang mengepal.”

610-ghandi-800x600-inspirational-motivational-daily-facebook-cover-quote-76a682a2b971f9370755195fce0cc526.jpg

20. “Hukum dari kasih bisa dipahami dan dipelajari dengan baik dari anak kecil.”

inspirational-quote-law-of-love-mahatma-gandhi-5fb20e705e58491e2e8e08ea9fc4d552.jpg

21. “Kemarahan adalah musuh dari kedamaian dan kebanggaan adalah monster yang akan menelannya.”

mahatmagandhi-080-b5f5dde1e5ba5bafd1af35410e864713.jpg

Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beliau dan ikut melaksanakan ketertiban dunia terima kasih!

Sumber:IDNtimes.com

Luar Negeri, Motivasi, Pemerintah, Politik, SEJARAH

15 Kutipan Paling Revolusioner dari Mendiang Fidel Castro

15 Kutipan Paling Revolusioner dari Mendiang Fidel Castro

Kuba pada 1955 berada di bawah pemimpin diktator yang membuat rakyat miskin dan menderita. Hal inilah yang membuat seorang pemuda bernama Fidel Castro pada masa itu berjuang untuk kebebasan. Bersama 80 lebih pejuang lainnya, Castro memimpin kudeta terhadap pemerintah diktator Kuba.

Castro berhasil membawa Kuba dari bangkit pemerintahan Fulgencio Batista pada 1959. Saat itu dirinya berjuang demi membuat negaranya lepas dari kemiskinan serta intervensi dari negara lain. Castro juga yang membuat Amerika Serikat tidak banyak berpengaruh di Kuba.

Kemampuan Castro pun membuat dirinya diagung-agungkan oleh warganya, bahkan sebelum kematiannya. Dikutip dari BBC.com, Castro meninggal pakai pukul 22.29 waktu setempat (10.29 WIB) Sabtu (26/11). IDNtimes telah kumpulkan kutipan revolusioner Castro yang akan membuat kita lebih semangat lagi.

1. A revolution is a struggle to the death between the future and the past.

bbc-add955a202e4f105321a6acbdc00835d.jpg

Revolusi adalah perjuangan mati-mati antara masa depan dan masa lalu.

2. They talk about the failure of socialism but where is the success of capitalism in Africa, Asia and Latin America?

bbc1-4b4e2cee9b6e34e8e51fa3de990f97e8.jpg

Orang-orang berbicara tentang kegagalan sosialisme, tapi di mana letak kesuksesan kapitalisme di Afrika, Asia dan Amerika Latin?

3. I find capitalism repugnant. It is filthy, it is gross, it is alienating… because it causes war, hypocrisy and competition.

dailay-735ca3fd8fddd4d43aaf2a33c2ce8620.jpg

Menurutku kapitalisme itu menjijikan. Kapitalisme itu kotor, jelek, mengasingkan.. karena kapitalisme menyebabkan perang, kemunafikan dan kompetisi.

4. The revolution is a dictatorship of the exploited against the exploiters.

gazaette-e3e148e1c8ab0aeb17e346065c07eed8.jpg

Revolusi adalah kediktatoran dari yang terjajah terhadap penjajah.

5. I think that a man should not live beyond the age when he begins to deteriorate, when the flame that lighted the brightest moment of his life has weakened.

ibtimes-d50702e6c7a2dd506cd71b1a85b1baad.jpg

Menurutku seseorang tidak boleh hidup melebihi usia ketika kondisinya memburuk, saat api yang menyinari hidupannya sudah mulai melemah.

6. Men do not shape destiny, Destiny produces the man for the hour.

marxist-c4a94d6733abf87721a43c54360f02ac.jpg

Manusia tidak bisa menentukan nasib. Justru takdir yang membuat orang itu nyata.

7. Capitalism is using its money; we socialists throw it away.

yaho-c32f06961a1b25f2f8d365266ad7f5df.jpg

Kapitalisme menggunakan uang mereka, kami, para sosialis, membuangnya.

8. The revenues of Cuban state-run companies are used exclusively for the benefit of the people, to whom they belong.

yaho1-3b0720dbfeffbeae4333295f329bba2a.jpg

Keuntungan perusahaan milik negara di Kuba diberikan kepada para rakyat, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

9. No thieves, no traitors, no interventionists! This time the revolution is for real!

yaho2-6c456be1ba3b1deca9acd41b9b98a25f.jpg

Tanpa pencuri, tanpa pengkhianat, tanpa para pengganggu! Ini saatnya revolusi!

10. Condemn me, it does not matter: history will absolve me.

yaho3-adc3d23824aae80cff7c43749e82162c.jpg

Penjarakan aku, itu bukan masalah: sejarah akan membebaskanku.

11. I am not a dictator, and I do not think I will become one. I will not maintain power with a machine gun.

yaho4-874739a12f280a7105561a679e27978a.jpg

Aku bukan diktator, dan aku rasa aku tidak akan pernah jadi diktator. Aku tidak akan mempertahankan kekuasaan dengan senjata.

12. I am not a communist and neither is the revolutionary movement, but we do not have to say that we are anticommunists just to fawn on foreign powers.

yaho5-475b5d21673728e43ffcbfddbea6ee71.jpg

Aku bukan komunis, begitu juga dengan gerakan revolusi, tapi kami tidak akan jadi antikomunis untuk sekadar meminta bantuan kekuasaan asing.

13. I never perceived a contradiction in the political revolutionary field between the ideas I maintained and the idea of that symbol, that extraordinary figure who had been so familiar to me since I began to reason.

yaho6-d8e845ab937c5665cc82ea37fe850415.jpg

Aku tidak pernah paham tentang sebuah perbedaan dalam ranah politik revolusioner antara pandanganku sendiri dan penggambaran sebuah simbol, nyatanya figur luar biasa yang telah aku kenal sejak memulai revolusi ini.

14. This country … abounds in that Cuba is a heaven in the spiritual sense of the word, and we prefer to die in heaven than serve in hell.

yahoo-9563b3867b61cc09f3d8296231e9b240.jpg

Negara ini… berlimpah dengan kata-kata spiritual, dan kami lebih memilih meninggal di surga daripada tersiksa di neraka.

15. Weapons for what? Hiding weapons for what? To blackmail the President of the Republic? To threaten to break the peace here? To create organizations of gangsters? Is it that we are going to return to gangsterism? Is it that we will return to daily shootouts in the capital? Weapons for what?

yahoo-1-8327633ab66f0bbce78b8d8f0e7f77d4.jpg

Untuk apa ada senjata? Untuk apa sembunyikan senjata? Untuk mengancam Presiden dari paham Republik? Untuk mengancam orang bahwa kita akan merusak perdamaian? Untuk membentuk organisasi bandit? Atau apakah kita akan kembali ke masa di mana adanya perbedaan kelompok? Atau pada akhirnya kita akan menggunakan senjata untuk menembak pusat pemerintahan? Jadi untuk apa ada senjata?

Sumber:IDNtimes.com

Luar Negeri, Politik, West Papua

Melanesian Spearhead Group considers West Papuan Membership

msg-2z0boxchjkjqmqkfnmquq2

EMTV rliosi – The Melanesian Spearhead Group (MSG) is considering a full membership application by the United Liberation Movement for West Papua.

Indonesia currently has associate member status with the MSG and is strongly opposed to West Papua being granted full membership.

It is Indonesia’s view that West Papua already falls under their (Indonesian republic) representation in the MSG.

Foreign Ministers of the MSG member countries met yesterday evening in Port Villa to discuss guidelines which relate to the bid by West Papua for membership in the group.

Solomon Island’s foreign minister, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.

“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.

Tozaka confirmed that there won’t be a decision on the Liberation Movement’s application however he did say that they already have observer status.

MSG countries that have shown their support for the Liberation Movements full membership include Vanuatu, Solomon Islands and the FLNKS Kanaks movement.

Papua New Guinea and Fiji, have however leaned towards the Indonesian side on this issue.

Vanuatu’s Prime Minister, Charlot Salwai, said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.

Sumber :Papuapost.com