Infrastruktur, Masyarakat, Pemerintah

Penyelesaian Jalan Trans Yalimo-Mamteng Butuh Rp180 Miliar

Penyelesaian Jalan Trans Yalimo-Mamteng Butuh Rp180 Miliar
Ilustrasi ruas jalan di Yalimo-youtube.com 

Jayapura, LBR – Anggota Komisi IV DPR Papua, komisi yang membidangi infrastruktur, Larazus Siep mengatakan, penyelesaian jalan trans antar Kabupaten Yalimo-Mamberamo Tengah (Mamtang), Papua yang merupakan proyek multi years selama tiha tahun, masih butuh anggaran kurang lebih Rp180 miliar.

Lazarus mengatakan, pekan lalu ia dan beberapa rekannya melakukan monitoring ke sejumlah kabupaten wilayah pegungan tengah Papua. Salah satunya ke Yalimo. Di sana, politikus PDI Perjuangan tersebut memonitoring sejumlah pembangunan infrastruktur, termasuk jalan.

“Salah satu yang kami monitoring adalah ruas jalan dari Yalimo ke Mamberamo Tengah. Pekerjaan jalan itu ditargetkan 2017 rampung. Kini baru sekitar 40 kilometer. Masih kurang lebih 16 kilometer yang belum selesai dan butuh anggaran kurang lebih Rp180 miliar,” kata Lazarus Siep pekan lalu.

Jalan tersebut dikerjakan dengan tiga sumber anggaran yakni APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Untuk anggaran APBD provinsi, komisinya akan mendorong anggaran dalam APBD induk 2017 Papua agar jalan trans itu rampung tepat waktu.

“Memang butuh anggaran besar lantaran akses yang sulit. Misalnya ketika mobilisasi alat berat, bahan yang dibutuhkan serta lainnya. Biayanya mahal,” ucapnya.

Katanya, untuk beberapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan lain di wilayah pegunungan tengah, komisinya memberikan beberapa catatan khusus dan akan dievalusi bersama Dinas PU Papua sebelum pembahasan APBD induk 2017.

“Misalnya Jembatan Alhonek, sudah 80 persen selasai. Jembatan Tagi juga. Jadi ada pekerjaan yang penyelesaiannya sisa 10 persen dan 20 persen. Kami harap ini rampung pada 2017. Tak ada masalah signifikan proyek infrastruktur di wilayah yang sudah kamu kunjungi di pegunungan tengah,” katanya.

Jika di wilayah pegunungan tengah tim monitoring Komisi IV DPR Papua tak menemukan masalah signifikan, berbeda di wilayah selatan Papua. Anggota Komisi IV DPR Papua, Stefanus Kaisiepo yang melakukan monitoring pengerjaan infrastruktur di kabupaten ini menemukan kejanggalan pada tiga proyek.Mulai dari proyek dengan anggaran belasan miliar hingga puluhan miliar. Jika ditotal, anggaran ketika proyek yang disebut janggal tersebut mencapai Rp100 miliar lebih.

“Misalnya rehabilitasi jaringan rawa di daerah Waser-Nasem yang rencananya untuk mengairi sawah. Tapi janggalnya, sawahnya belum ada. Informasi ke kami, sawahnya baru akan diadakan tahun depan,” kata Stef. Kejanggalan lainnya menurut dia, proyek yang awalnya dianggarkan Rp17,5 miliar lebih tersebut, anggarannya direvisi hingga tinggal Rp15,5 miliar lebih. Volume pekerjaan juga dikurangi. (*)

Sumber: http://www.tabloid-wani.com

Masyarakat, Politik

10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka

 

West-Papua-Support.jpg

Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka, Tetapi Ada 10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya – SebuahCatatan Editorial PMNews Melihat Fakta Lapangan Kampanye Papua Merdeka.

Hari ini sekali lagi Dr. George Junus Aditjondro menyampaikan dukungan terbuka, tertulis maupun lisan, “Dukungannya terhadap perjuangan Papua Merdeka”. Tulisan bukunya berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”.
Berikut catatan dari Editorial PMNews tentang 10 Jenis Orang Papua yang menentukan dan menghambat perjuangan Papua Merdeka.
Aditjondro katakan,

“Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak,” ujar George saat peluncuran buku diskusi dalam peluncuran buku berjudul “West Papua: Persoalan Internasional“, di Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/).

Dukungan ini bukan baru dari seorang Aditjondro, dan bukan hanya untuk West Papua, tetapi merupakan dukungannya yang konsisten terhadap penderitaan umat manusia dan bangsa-bangsa terjajah di muka Bumi. Dukungannya terhadap bangsa rumpun Melanesia lain di Timor Leste telah berhasil, dan kini tanpa lelahnya Aditjondor terus memberikan dukungan-dukungan kepada bangsa-bangsa terjajah, demikian kata
Kalau kita saksikan di lapangan ada saja ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan, malahan penolakan orang Papua sendiri terhadap aspirasi manusia, hewan, tumbuhan dan semua makhluk Bumi Cenderawasih untuk melepaskan diri dari kekangan penjajah NKRI. Ada beberapa jenis orang Papua, yang perlu kita cermati untuk membantu kita menyikapi dukungan-dukungan yang datang dari suku-bangsa lain di Indonesia.

1. Orang Papua tidak percaya diri,
entah karena dia tidak berdaya secara fisik, mental maupun logikanya. Orang yang tidak percaya diri ini disebut Dr. Benny Giay sebagai, “Bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah.” Dari berbagai bangsa di dunia ini, golongan bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah ini jumlahnya sangat sendiri. Orang Papua yang tidak percaya diri perlu bertobat karena perjuangan ini bukan menyangkut kebencian atas dasar ras, agama, asal-usul atau pandangan politik, tetapi ini perjuangan demi harkat, martabat dan hargadiri serta demi kebenaran mutlak, sesuai prinsip moral, hukum dan demokrasi.

2. Orang Papua malas tahu,
terutama karena dia sendiri punya banyak masalah secara pribadi ataupun kelompoknya sudah ada dalam masalah-masalah keluarga, marga, suku, partai politik, pemilukada, hutang-puiutang, kawin-cerai, perselingkungan, kebiasaan mabuk, narkoba, terkena HIV/AIDS.
Ada juga orang Papua yang malas tahu karena dia bukan manusia berprinsip, tetapi ialah oportunis. Jadi dia tidak mau berterus-terang kepada dirinya dan kepada bangsanya tentang penderitaannya dan bagaimana menyelesaikannya. Ia lebih condong “cari kesempatan dalam kesempitan”.
Orang-orang ini disebut “orang cari makan” saja, mereka sebenarnya tidak terlalu pusing dengan NKRI atau Papua Merdeka, yang penting buat mereka ialah apa yang mereka bisa dapat dari kedua-duanya atau dari salah-satunya. Yang dipikirkannya ialah “perut” dan “aku”nya, bukan kita dan sekaliannya.
Orang jenis ini sebenarnya tidak dibutuhkan; malahan merugikan bagi pro NKRI maupun kontra NKRI. Tetapi terlanjur mereka sudah ada di dalam NKRI, mungkin mereka ada di dalam birokrasi NKRI, jadi mereka bermain di dalam NKRI, walaupun NKRI juga tahu mereka tidak berguna, tetapi mereka dijaga saja dalam rangka kleim bahwa ada orang Papua mendukung NKRI.

3. Orang Papua cemas tetapi ragu
Mereka memang cemas, dan selalu bertanya, “Kapan kita merdeka?”
Keraguan terutama muncul karena dia sendiri tidak punya pendirian, percaya diri sendiri.
Apalagi disodorkan dengan iklan-iklan kekuatan NKRI dari sisi jumlah, ditambah dengan iklan dengan kekuatan militer dan kepolisian dilengkapi dengan alat-alat militer yang serba-lengkap membuat orang Paupa yang cemas-cemas kapan kita merdeka, tetapi mereka semakin merasa ragu setelah melihat jumlah orang Indonesia begitu banyak dan kekuatan militernya begitu ganas dan mematikan.
Orang Papua yang ragu bahwa West Papua akan atau pasti merdeka ialah mereka yang sudah selasai dari perguruan tinggi, yang gelarnya Sarjana Muda atau Sarjana. Pengetahuan mereka tidak seluas Indonesia, apalagi seluas ASEAN atau Oceania, mereka hanya memahami Papua dan kampung halaman mereka dan kantor di mana mereka bekerja. Mereka ini para raja di kolam kecil, tetapi mereka merasa diri sebaga raja sejagat. Mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji. Mereka ikuti geerak-langkah para pejuang Papua Merdeka, mereka juga berada di dalam garis komando NKRI. Mereka mampu membandingkan kekuatan kedua belah pihak. Makanya mereka tahu Papua harus merdeka, tetapi mereka meragukan impian itu akan terwujud. Mereka berhitung satu tambah satu samadengan dua, bukan satu atau tiga.

4. Orang Papua percaya tetapi tidak sepenuhnya yakin
Orang Papua ini satu kelas dengan “Orang Papua cemas tetapi ragu” tetapi ditambah lagi dengan “tidak yakin”, bukannya ragu.
Dia percaya Papua itu pasti merdeka, cuma dia tidak yakin bagaimana nanti kemerdekaan itu terwujud, di samping kekuatan dan jumlah orang Indonesia yang melampaui kemampuan orang Papua dan perlengkapan untuk perlawanan yang tersedia. Ia percaya, tetapi tidak sepenuhnya yakin karena dia sendiri memikirkan perjuangan ini bagaikan sebuah Tim Sepakbola, seperti misalnya antara Persipura dengan 1000 pemain melawan Persidafon dengan 10 pemain. Padahal sebuah pertandingan sepak bola tidaklah begitu. Ada ketentuan, setiap klub harus menurunkan berapa orang dan berapa pemain yang bisa diganti, dan peraturan lainnya. Ia menjadi tidak yakin karena ia tidak tahu.
Orang-orang ini juga hidup dalam dua prinsip, mendoakan pemerintah NKRI, sekaligus mendoakan Papua Merdeka, karena orang-orangnya ada di dalam pemerintah NKRI sebagai Camat, Bupati, dsb, dan juga orang-orangnya yang lain ada berjuang untuk Papua Merdeka. Motto mereka ialah, “Serahkan semuanya kepada Tuhan! Tuhan akan berkarya!”
Mereka bisa disebut kaum oportunis, tetapi tidak sepenuhnya oportunis. Mereka juga tidak ragu, tetapi mereka sebenarnya tidak sepenuhnya percaya.

5. Orang Papua yakin dan percaya tetapi tidak berani
Di atas yang cemas tapi ragu dan percaya tetapi tidak yakin, ada orang Papua yang punya phobia, yaitu ‘takut mati’. Orang-orang Papua ini kebanyakan dibayangi oleh “trauma masa lalu”, “memoria passionis” yang kejam dan mengerikan di tangan NKRI.
Mereka sebenarnya mendukung Papua Merdeka tetapi mereka sendiri tidak berani mengambil langkah atau mereka tidak mau terlibat dalam perjuangan ini. Ada juga karena memiliki “phobia” tertentu yang didasarkan kepada pengalaman sebelumnya atau cerita yang didengarnya dikaitkan dengan bayangan-bayanngan yang akan muncul ketika Papua Merdeka.
Mereka inilah yang biasanya katakan, “Iyo, yang lain berjuang dengan senjata, kita berjuang di dalam hati.” Tetapi mereka juga tidak berdoa sebenarnya. Yang mereka katakan ialah “Saya takut kepada NKRI! Nanti mereka tumpas kami habis kalau kita melawan mereka!”

6. Orang Papua yakin dan percaya dan berani tetapi tidak tahu bagaimana melangkah
Ini golongan orang Papua terbanyak. Dan dari yang terbanyak itu, hampir semua pejuang Papua Merdeka masuk ke dalam kategori ini.
Mereka yakin dan percaya bahwa Papua akan dan harus merdeka. Mereka rela berkorban. Mereka berani bertindak. Mereka mau mati saat ini juga. TETAPI, mereka sebenarnya “TIDAK TAHU BAGAIMANA MELANGKAH”.
Karena tidak tahu bagaimana melangkah, maka mereka menjadikan isu Papua Merdeka untuk kegiatan dan tujuan lain yang menurut mereka ialah demi Papua Merdeka. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya justru mencelakakan dan menghalangi perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya justru menciptakan faksi-faksi di dalam perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya malahan menimbulkan kekacauan dalam mengarahkan perjuangan ini.
Banyak tokoh yang muncul, banyak organisasi dibentuk, banyak Panglima diangkat, banyak kongres dilakukan, banyak pemerintah (presiden dan perdana menteri) diumumkan, banyak menteri, berhamburan kiri-kanan. Mereka melakukan semua ini dengan militansi yang tinggi, dengan hitung-hitungan nyawa sendiri, dengan resiko yang mereka tahu karena mereka berhadapan dengan NKRI dan militernya. Tetapi semua yang dilakukan yang dianggap sebagai langkah-langkah untuk Papua Merdeka itu justru merugikan perjuangan itu sendiri.


Orang Papua jenis ini juga sering berganti baju. Misalnya hari ini dia pergi hadir di KRP III, 2011, besoknya dia hadir dalam bedah buku tentang West Papua di Jakarta, lusanya dia hadir dalam Kongres TPN/OPM III di Vanimo, PNG, berikutnya dia hadir lagi dalam Peresmian Bupati Lanji Jaya. Jadi mereka hadir di semua tempat, mencari tahu di mana sebenarnya yang benar. Orang-orang ini membuat banyak sekali bekas kakinya, sehingga mereka bisa disebut kelompok Bintang-14, kelompok WPNA, kelompok TPN/OPM, kelompok TPN.PB, kelompok PDP/DAP, kelompok Pegunungan Tengah, Kelompok Mamta, kelompok Merah-Putih, kelompok Biru-Putih, dan lainnya.


Orang Papua yang tidak tahu melangkah ini kebanyakan bersandar kepada dua hal utama:
Pertama mereka bersandar kepada senjata. Mereka selalu mencari senjata, berbicara tentang senjata, bergerak cepat kalau ada yang jual senjata. Mereka mengira bahwa dengan senjata yang mereka beli itu mereka bisa pakai untuk basmikan orang Indonesia, TNI dan polri dari Bumi Cenderawasih.
Yang kedua, mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka menekankan pertobatan total, penyembahan total kepada Tuhan, dengan meninggalkan semua perang-perang, tindak kekerasan, pembunuhan. Mereka bilang, “Bunuh satu orang Indonesia berarti kemerdekaan Papua tertunda 10 tahun, jadi jangan kita main bunuh”.
Banyak dana dihabiskan, banyak nyawa melayang, banyak waktu dan tenaga dihamburkan karena orang-orang Papua jenis ini selalu saja mencari jalan, masih berputar-putar mencari jalan, untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.

7. Orang Papua Papindo
Entah karena tidak percaya diri, cemas tapi ragu, yakin dan percaya tetapi tidak tahu jalan, apa apa, jenis orang Papindo dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, seperti disebutkan sebelumnya, tetapi pada pokohnya mereka ini mengelompokkan dirinya ke dalam kaum Papindo dengan alasan berikut:
7.1 Hanya karena dia perlu jabatan, nama besar, bukan nama besar di dalam NKRI, tetapi nama besar di daerahnya, jadi kalau Papua Merdeka tidak memberikan, maka dia merasa jalan terbaik saat ini buat dia ialah membela NKRI
7.2 Karena sebagian darah mereka berasal dari non-Papua, maka kalau Papua Merdeka justru dia dirugikan, maka dia membela NKRI, walaupun pada saat yang sama dia memaki-maki NKRI karena banyak hak asasi orang Papua dilanggar, yaitu termasuk hak asasinya sendiri. Dia terbelah dua dalam pikiran dan perasaannya, maka pantas dia bernama Papindo.
7.3 Karena beristerikan atau bersuamikan orang non-Papua maka mereka merasa bahwa kalau Papua Merdeka nantinya bini/ lakinya terpisah dari dirinya, maka lebih baik mendukung NKRI, walaupun pada waktu-waktu tertentu dia memarahi pasangan hidupnya bahwa negara/ bangsanya melanggar HAM suku-bangsanya di Tanah Papua.
7.4 Karena mereka merasa kalau Papua Merdeka nanti mereka sendiri akan dihabisi (ini terutama para keturunan pejuang Pepera dan pejuang Merah-Putih).
Aliran perjuangan Papua Tanah Damai dan aliran orang Papindo terutama muncul karena ada rasa takut yang besar terhadap orang Papua dari Pegunungan Tengah. Ada yang bilang, “Aduh, jangan kasih senjata kepada teman-teman dari gunung sudah, nanti mereka pakai bunuh dong pu orang sendiri.” Ada juga yang bilang, “Kalau nanti merdeka, jangan orang-orang gunung pegang senjata boleh!” Makanya muncul ide-ide Papua Tanah Damai supaya kemerdekaan itu turun dari langit tanpa pertumpahan darah.
7.5 Ada kaum Papindo yang hanya sebatas Oportunis. Mereka hanya dalam rangka cari makan, tidak ada kepentingan menentang atau mendukung pihak manapun. Sepanjang mereka bisa dapat makan dan menjadi kaya dari posisi itu, mereka optimalkan dan mereka garap itu sampai habis-habisan, sampai menjadi kaya tanggung, menjadi mewah tanggung. NKRI tahu tetapi NKRI juga perlu orang tanggung seperti ini. Pejuang Papua Merdeka sama sekali bukan konsumen sampah seperti ini sehingga sering menentang kaum Papindo, bukan karena mereka membenci orangnya tetapi karena menolak kelakuan bunglon seperti itu.
7.6 Orang pensiunan, sekedar mencari makan sebelum ke liang kubur. Jadi, ada orang Papua yang waktu mudanya menjadi pejuang Papua Merdeka, tetapi karena dia harus mengakhiri hidupnya ke alam baka, maka dia merasa bukan waktunya buat dia untuk berteriak Papua Merdeka lagi. Jalan satu-satunya agar dia kembali ke kampung halamannya dan dikuburkan di tanah leluhurnya ialah menyatakan mendukung NKRI.


Selain tujuh jenis di atas, berikut dua jenis orang Papua yang disebabkan terutama oleh indoktrinasi pihak-pihak asing yang menikmati hasilbumi Papua selama Papua berada di dalam NKRI, yang merupakan pembelokan arti dan makna Kitab Sucidan doktrin sebenarnya dari agama modern yang ada di Tanah Papua.
Sebenarnya ada sejumlah alasan mengapa mereka mengatakan perjuangan Papua Merdeka itu tidak sesuai dengan ajaran doktrin agama mereka. Pertama dan terutama, menurut pengetahuan real, para tokoh agama itu punya sentimen pribadi terhadap para tokoh perjuangan Papua Merdeka. Sentimen pribadi itu dialaskan dengan ajaran agamanya, pada saat yang sama dia sebagai tokoh agama, maka pendapat sentimentil yang tidak ada hubungannya dengan agama itu menjadi ajaran agama.
Kedua karena kebanyakan pejuang Papua Merdeka dianggap terlibat dalam berbagai jenis dan tingkatan kasus asusila dan tidak sepenuhnya menjalankan dogma agama yang dianut di kampung-halamannya. Misalnya dia tidak pernah beribadah di gereja atau ibadah keluarga. Para aktivis Papua Merdeka juga dianggap sebagai pembangkang dan penentang tatanan mapan yang sudah ada. Dalam jiwa para pejuang ada “jiwa pembereontakan”, yaitu pemberontakan terhadap yang telah ada selama ini. Sehingga mereka menganggap isu yang didukung para orang “Kristen” atau “Islam” itu tidak pantas didukung oleh orang Kristen atau orang Islam.

8. Orang Papua merasa perjuangan Papua Merdeka menentang Pemerintah
Ada sejumlah alasan yang sering mereka kemukakan dengan mencap perjuangan Papua Merdeka sebagai tindakan menentang pemerintah.
8.1 Karena pemberontakan terhadap pemerintah NKRI artinya perlawanan terhadap kemapanan; sehingga mereka yang suka atau menikmati kemapanan itu ikut terusik;
8.2 Karena dia sebenarnya tidak paham arti ayat atau pasal Kitab Suci yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Pemerintah dimaksud. Bagaimana kalau nantinya West Papua memiliki pemerintah sendiri, apakah mereka akan mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah NKRI dan bukan kepada pemerintah West Papua? Apa yang mereka katakan tentang pemerintah Timor Leste yang jelas-jelas telah menentang pemerintah NKRI dan membentuk pemerintahannya sendiri?

9. Politik “Papua Merdeka” merupakan Wujud Dosa (atau Ikut Papua Merdeka berarti Berdosa)
Banyak penginjil, pemimpin atau pejabat gereja, gembala sidang, khsusunya di Pegunungan Tengah Papua dipecat (disiasat) karena mendukung Papua Merdeka dengan dalil bahwa mereka berpolitik, maka itu dosa. Jadi, siapa saja yang terlibat di dalam perjuangan Papua Merdeka dianggap sebagai tindakan “dosa”.
Padahal pada waktu yang sama mereka mendoakan sang Presiden, Gubernur, Bupati, dan Camat. Mereka juga datang ke kantor-kantor pemerintah NKRI membicarakan Pilkada dan Pemilukada. Mereka menerima uang dari pemerintah untuk meloloskan bakal calon tertentu atau memenangkan partai politik NKRI tertentu.


10. Orang Papua yang Tahu, Yakin, Percaya, Berani dan Berpendirian Teguh
Orang ini dia
10.1 Yakin dan Percaya Papua pasti dan harus merdeka;
10.2 Berani mengambil langkah dan tindakan yang punya resiko sampai mengancam nyawanya sekalipun.
10.2 Berpegang teguh kepada pendiriannya, tidak mudah dibujuk dengan jabatan, duit, perempuan atau kejayaan apapun selain kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Biarpun nantinya orang Papua menjadi melarat dan menderita setelah Papua Merdeka, bukan itu yang dicarinya. Yang dicarinya bukan kekayaan, bukan kemewahan, bukan kemakmuran, tetapi hanya satu: kemerdekaan, kedaulatan, terlepas dari belenggu penjajahan negara dan bangsa asing.
10. Di atas semuanya, “DIA TAHU”
Dia tahu mengapa Papua harus merdeka,
dia tahu mengapa Papua pasti merdeka,
dan di atasnya,
di tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu.
Oleh karena itu pendiriannya, langkahnya, sikapnya dan perjuangannya tidak tergoyahkan oleh tawaran dialogue, tawaran Otsus, tawaran kedudukan di dalam pemerintahan NKRI, atau apapun. Dia bersiteguh, “Papua Merdeka Harga Mati!”
Siapakah Anda?
Mengapa Anda menjadi seperti siapa Anda sekarang?
Adakah peluang untuk Anda berubah Mendukung Papua Merdeka seperti George Junus Aditjondro?
Kalau George Junus Aditjondro jelas-jelas merupakan orang jenis ke-10 tadi. Dia tahu mengapa Papua harus dan pasti merdeka, dan dia tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu. Dia tidak ada di ruang mencari-cari, mengira-ngira, mencoba-coba, meraba-raba. Dia ada di barisan kepastian. Kepastian itu bahwa Papua Pasti Merdeka, karena Papua Harus Merdeka.

Kepemimpinan, Pemerintah, Pendidikan

Ijazah Saja Tidak Cukup, Mahasiswa Dituntut Kembangkan Soft Skill dengan Manajemen Waktu secara Efektif dan Efisien

 

wartawan-majalah-beko-kiri-sedang-interview-dengan-dosen-fapet-unipa-denny-a-iyai-kanan
Wartawan sedang “interview”dengan Dosen Fapet Unipa,Denny A.Iyai di Fapet Unipa,(sabtu 30/04)Foto:PY.8

Manokwari,Dosen Fakultas Peternakan (Fapet) Unipa, Denny A.  Iyai mengatakan, ijazah seorang mahasiswa sebagai seorang pemimpin tidak cukup menjadikan dirinya dewasa dan profesional, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Menurut Pembina Korwil Deiyai IMPT Manokwari itu, ketrampilan soft skill harus dikembangkan mahasiswa selain ijazah yang diperoleh.

“Tidak hanya kita puaskan dengan selembar ijazah saja, tetapi kita juga bisa harus memberikan hal-hal lain, seperti soft skill, misalnya kemampuan analisis data, kepemimpinan, berbicara, berpikir, dan organisasi. Itu akan membuat kita menjadi manusia yang dewasa dan professional,” katanya ketika ditemui seusai memaparkan materi “Public Speaking” kepada 40-an anggota Korwil Deiyai di Ruangan Kuliah Fapet 1 Unipa, Sabtu (30/04).

Dikatakannya, public speaking adalah salah satu aspek yang harus dipelajari mahasiswa dibarengi ijazah dan soft skill.

“Mahasiswa akan memimpin bangsa karena mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Dia akan berbicara di depan masyarakat. Itu akan meyakinkan masyarakat untuk mengikuti visi dan misi dari apa yang dia programkan, apa yang menjadi masukan oleh seorang pemimpin. Public speaking ini salah satu aspek atau salah satu skill yang dikuasai oleh seorang mahasiswa selama masa studinya,” tuturnya.

Iyai mengajak mahasiswa mempelajari dan mengembangkan public speaking dalam kegiatan kemahasiswaan.

“Apa yang kita bicara di depan umum, itu bisa memberikan dan mengarahkan audience, bisa membuat audience tergerak untuk melakukan sesuatu, bisa minta audience untuk berperang dan melakukan sesuatu. Mahasiswa tidak hanya mengharap untuk masa depan saja, tapi saat kesempatan sekarang inilah kami harus menguasai, presentase di dalam ruangan. Seorang menjadi pengacara, moderator, dan tutor. Itu akan memberikan bekal yang cukup, sehingga mahasiswa bisa menerapkan itu di masyarakat secara kritis, logis, naratif, dan komunikatif,” ungkapnya.

Sementara, di kesempatan yang sama, Dosen Fapet Unipa lainnya, Stepanus Pakage mengajak mahasiswa memanajemen waktu secara efisien dan efektif untuk membarengi soft skill itu.(YG)

 

Pemerintah

7 Konflik Militer Paling Ngeri Ini Masih Bertahan Hingga Sekarang

konflik-militer.jpg

Konflik militer atau yang menjurus menjadi sebuah perang telah menjadi makanan sehari bagi beberapa orang di wilayah ini. Kepentingan-kepentingan yang tak bisa dinegosiasi akhirnya membuat perang terus berjalan hingga kemungkinan untuk selesai sangatlah kecil. Bahkan ada yang mengatakan konfliknya abadi dan akan berhenti jika salah satu kalah atau sama-sama hancur. Berikut tujuh konflik militer paling ngeri yang terjadi sejak lama tapi masih bertahan sampai sekarang. Di wilayah ini ketenangan hanyalah sebuah mitos yang susah menjadi kenyataan. Mari kita simak bersama-sama!

1. Konflik Israel dan Palestina

Bisa dibilang konflik yang terjadi di Gaza adalah konflik abadi yang susah menemui jalan kelar. Setiap hari selalu saja ada bauk tembak hingga serangan bom yang menggempur wilayah konflik. Palestina menjadi negeri pesakitan karena wilayahnya semakin habis dicaplok Israel yang menjadi saudara dekat Amerika.

Konflik Israel dan Palestina  [image source]

Konflik militer yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menjadi isu dunia. Sayangnya penyelesaian selalu tak terjadi. Konflik kedua kubu ini seperti sengaja dibiarkan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tersembunyi.

2. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan

Meski jarang sekali terjadi baku tembak di antara dua negara. Namun nyatanya sampai sekarang di perbatasan negara masih terjadi ketegangan. Konflik-konflik kecil kerap memenuhi area DMZ yang dijaga ketat oleh tentara dari dua negara.

Konflik Korea Utara dan Korea Selatan  [image source]

Konflik militer antara Korea Utara dan Korea Selatan bisa dibilang tak akan ada akhirnya. Kedua negara sama-sama punya kepentingan. Apalagi saat ini Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un yang dikenal sebagai diktator paling kejam saat ini.

3. Konflik di Afganistan

Afganistan mengalami konflik militer yang sangat panjang. Bahkan sejak tahun 1978 negeri ini sudah harus berperang melawan kelompok militan. Setelah masalah ini selesai negeri ini kembali diguncang dengan beberapa manuver dari negara seperti Uni Soviet (Rusia) hingga akhirnya NATO menguasai pada 2001 buntut serangan AL-Qaeda di Amerika.

Konflik di Afganistan  [image source]

Konflik militer ini bisa dibilang perang besar yang katanya melawan terorisme. Selam 13 tahun perang telah memakan ribuan nyawa tak berdosa.  Di tahun 2015 ini konflik senjata kembali dilanjutkan dengan dalangnya adalah Amerika.

4. Konflik Somalia Melawan Al-Qaeda

Sejak tahun 1986 silam Somalia telah mengalami perang sipil yang mengakibatkan banyak sekali warganya tewas. Perang ini selesai pada tahun 1995 dan negara mulai damai kembali. Berpuluh tahun berselang Somalia dimasuki organisasi teroris mengerikan yang membuat negeri ini jadi memanas.

Konflik Somalia Melawan Al-Qaeda [image source]

Perang terus terjadi hingga sekarang dan mengakibatkan banyak sekali rakyat sipil yang menjadi korban. Saat ini bahkan tentara Inggris ikut masuk bersama dengan tentara Amerika. Kerusuhan semakin menjadi-jadi di Somalia.

5. Konflik Internal Kolombia

Kolombia mengalami konflik berupa perang sipil yang terjadi sejak tahun 1964 dan sampai sekarang pun belum selesai. Konflik ini terjadi antara pemerintah, kaum pemberontak yang selalu menjadi oposisi pemerintah dan juga kaum gerilyawan.

Konflik Internal Kolombia  [image source]

Mereka terus berperang dan rebutan wilayah vital di Kolombia. Selama 50 tahun perang sipil terjadi setidaknya ada sekitar 200.000 lebih meninggal dunia. Sebagian besar berasal dari warga sipil yang berada di daerah konflik.

6. Konflik Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka

Konflik yang terjadi si Papua memang selesai. Alasannya Papua adalah daerah yang menyimpan banyak sekali sumber daya alam yang berharga, dalam hal ini emas. Banyak selentingan jika organisasi itu ditumpangi kepentingan asing yang menginginkan Papua yang kaya sumber daya ini merdeka.

Konflik Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka  [image source]

Konflik di Papua ini diprediksi tidak akan pernah selesai sebelum semua sumber daya di Papua habis. Indonesia pun juga tak akan dengan mudah melepaskan wilayah yang kadang selalu diabaikan ini, kecuali masalah sumber daya alamnya.

7. Konflik Kashmir India

Kashmir adalah daerah di utara India yang terus mengalami konflik hingga sekarang. Banyak sekali gerilyawan di Kashmir menginginkan adanya kebebasan dan lepas dari India. Sayangnya apa yang mereka inginkan justru menjadikan India kian murka dan baku hantam sering terjadi.

Konflik Kashmir India  [image source]

Tak terhitung lagi berapa banyak gerilyawan ditangkap lalu disiksa dengan cara yang mengerikan sampai tewas. Apa yang terjadi di Kashmir benar-benar telah melanggar hak asasi manusia dan terus dilakukan sampai sekarang. Itulah tujuh konflik militer ngeri yang masih terjadi sampai saat ini. Konflik-konflik seperti ini hanya akan membawa kepedihan dan kematian banyak orang di dunia. Karena dalam konflik apa pun, tak ada sebuah kemenangan, yang ada hanyalah penderitaan.

Pemerintah, Umum

3 Cara Jitu Menghancurkan Peradaban sebuah Bangsa

ingin-suatu-bangsa-hancur-pakailah-isu-agama
Gambar Illustrasi,Bangunan akibat perang.

Ada beberapa langkah-langkah atau trik yang dipercaya ampu atau jitu Apabila ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa berdasarkan pengamatan atau seperti yang kita ketahui perna dan sedang berlangsung hingga hari ini seperti halnya perang Palestina dan israel,Korea utara dan korea selatan dll.Adapun tiga cara untuk menghancurkan itu ialah:

  1. Hancurkan tatanan keluarga
  2. Hancurkan pendidikan
  3. Hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawan.

Untuk menghancurkan keluarga caranya dengan mengikis peranan ibu-ibu agar sibuk dengan dunia luar, menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu.

Para ibu akan lebih bangga menjadi wanita karir ketimbang ibu rumah tangga dengan dalih hak asasi dan emansipasi. Atau kesehatan dan kesehahteraan diabaikan sehingga kurang gizi, pertumbuhan anak tdk normal, pembinaan anak diabaikan. Kekerasan terhadap ibu dan anak neningkat.

Kedua, pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Kurangi penghargaan terhadap mereka, alihkan perhatian mereka sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif, dengan tujuan materi semata, hingga mereka abai terhadap fungsi utama sebagai pendidik. Pembangunan pendidikan diarahkan pd kuanditas bukan kualitas dan berorientasi pada proyek.

Ketiga, untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan agama adalah dengan cara melibatkan mereka kedalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata, hingga tidak ada lagi orang pintar yang patut dipercayai. Tidak ada orang yang mendengarkan perkataannya, apalagi meneladani perbuatannya.

Apabila ibu rumah tangga sudah hilang, para guru yang ikhlas lenyap dan para rohaniawan dan tokoh panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi dengan nilai-nilai luhur?

Itulah awal kehancuran yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran bangsa akan terjadi, sekalipun tubuhnya dibungkus oleh pakaian mewah, bangunan fisik yang megah, dan dibawa dengan kendaraan yang mewah.
Semuanya tak akan berarti apa apa, rapuh dan lemah tanpa jiwa yang tangguh.

Sumber dari //bagi.ne

Masyarakat, Pemerintah, Politik

8 Hal Yang Patut Kamu Ketahui Soal Papua

8-hal-papua-696x955

Semoga memberi kerangka awal untuk berkenalan dan berdiskusi dengan Papua. Harapan kami, setelah itu kita bisa saling tolong menolong.

Selamat menikmati.

1.      Tentang nama Papua

Kita sering menyebutnya sebagai “Papua” atau sebelumnya “Irian Jaya”.  Bagi kita yang tinggal di luar Papua, nama ini seperti mencakup keseluruhan pulau paling timur itu. Namun perlu diketahui bahwa provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat dan kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto. Irian Jaya berubah nama menjadi Papua sesuai dengan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, disertai berbagai protes, Papua lalu dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.

Nama Papua, yang meliputi seluruh pulau, masih melekat dalam penggunaan sehari-hari karena bermakna Identitas budaya yang menyatukan seluruh orang-orang Papua.

 

2.      Tentang peta masalah di Papua

Salah satu hasil riset yang paling banyak dijadikan acuan untuk mengerti sebaran masalah di Papua adalah Road Map Papua, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, oleh Muridan S. Widjojo, dkk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil riset ini memetakan masalah Papua ke dalam empat kategori:pertama, marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua; kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan permberdayaan ekonomi;ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta;keempat,pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu.

 

3.      Tentang kehidupan, agama dan kebudayaan orang-orang Papua

Terkait perspektif dalam melihat insiden Tolikara yang baru lalu:

Belajar hidup berdampingan secara damai melalui filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fakfak

Upaya menyelamatkan identitas kebudayaan Papua, usaha membangunnya, dan alasan-alasan penindasan kebudayaan.

 

4.      Tentang pelanggaran HAM di Papua

Menurut riset yang dilakukan oleh Asian Human Rights Commission dan International Coalition for Papua, konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Papua, Indonesia, terus menelan korban jiwa baik dari pihak masyarakat sipil, tentara, maupun anggota kelompok pemberontak. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM)–mulai dari pembunuhan ekstrayudisial, intimidasi terhadap jurnalis hingga diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan ekonomi–masih berlangsung. Kesemuanya ini hanyalah puncak gunung es dari pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua dan pelanggaran tersebut membentuk perspektif mereka terhadap Indonesia saat ini.

Laporan dokumentasi Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan di Papua terhadap memori kekerasan dari ingatan Perempuan-perempuan Papua 1963-2009

 

5.      Tentang kekerasan dan pendekatan keamanan di Papua

Sejak reformasi, tidak ada status khusus terkait kemanan di Papua. Namun konsentrasi personil militer ada di wilayah itu. Sejumlah pihak meyakini de-sekuritisasi dan pengurangan personil militer akan mengurangi kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Upaya ini membutuhkan perubahan cara pandang aparat, politik, dan kebijakan keamanan di Papua, secara mendasar.

 

6.      Tentang orang-orang yang dipenjara

Reformasi di Indonesia 1998 ditandai dengan pelepasan tahanan dan narapidana politik. Namun di Papua keduanya masih ada hingga saat ini. Pemerintah tidak mau mengakui adanya status Tapol/Napol di Papua, karena dianggap tahanan kriminal biasa. Jumlah tahanan bertambah walau Presiden Jokowi baru saja memberi grasi.

 

7.      Tentang MIFFE

Kita telah lebih banyak tahu dan cukup akrab dengan Freeport, perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang berlokasi di Timika, Papua. Selain Freeport, juga ada raksasa berikutnya, yaitu proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang sedang dilanjutkan oleh Pemerintah dengan membuka jutaan hektar lahan secara meluas dan merusak penghidupan tradisional masyarakat adat Malind berikut beberapa kelompok adat lainnya di Papua Selatan.

 

8.      Tentang kebebasan Pers

Papua telah 52 tahun (sejak 1963) tanpa kebebasan pers. Padahal kebebasan pers, media nasional dan asing akan mendapat kesempatan memasok ketersediaan informasi yang faktual, benar, dan berimbang. Apakah kekerasan masih berlanjut? Apakah kehadiran TNI dan Polri di wilayah itu dalam rangka bergiat merebut hati dan dukungan rakyat Papua, ataukah masih juga mengedepankan pendekatan keamanan? Bagaimana kecenderungan pola pemberitaan terhadap Papua selama ini?

Kebebasan Pers dan Papua http://print.kompas.com/baca/2015/05/26/Kebebasan-Pers-dan-Papua

Media Massa, Rasisme Struktural dan Legitimasi Kekerasan di Papuahttp://indoprogress.com/2015/06/media-massa-rasisme-struktural-dan-legitimasi-kekerasan-di-papua/

Ekonomi, Masyarakat, Pemerintah

Orang Papua Menguasai Politik, Tapi Tidak Dengan Ekonomi

DSC_0186-768x432.jpg
Politik vs Ekonomi (Foto:Illustrasi)

Politik memang memiliki hubungan erat dengan ekonomi, tetapi ketika berbicara mengenai kemajuan dan kekuasaan, maka 80% adalah ekonomi. Contoh yang paling Nampak adalah warga keturunan Tionghoa di Indonesia, walaupun mereka tidak mendapat kesempatan untuk berpolitik di Indonesia sampai awal tahun 2000an, tetapi nasib mereka lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi pada umumnya, nasib baik mereka disebabkan oleh ekonomi mereka yang baik juga.

Jika Anda mengetahui JP Morgan, Rothschild Family, dan Rockefeller family, pasti Anda mengerti maksud Saya. Nama-nama yang saya sebutkan diatas adalah banker-bankir, raja-raja minyak dan penguasa perputaran uang di dunia, namun nama mereka jarang terdengar, tetapi bila disimak, pengaruh mereka justru lebih besar, bahkan banyak politikus adalah boneka dari mereka. Untuk lebih jelas mengenai keluarga-keluarga tesebut, Anda dapat googling sendiri.

Oke, kembali ke Papua, orang Papua, ya. Hampir 80% pemimpin daerah dari tingkatan camat sampai gubernur di tanah Papua dipegang oleh orang Papua, hal yang wajar. Tetapi ketika berbicara ekonomi, hmmmmm, sebaliknya. Mulai dari kios-kios, toko-toko, pasar dan aspek ekonomi lainnya dipegang oleh orang non-Papua yang datang merantau di tanah Papua.

“Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.” – Mario Puzo (Godfather)

“Finansial adalah senjata.Politik adalah mengetahui kapan harus menarik pelatuk. Jadi yang lebih vital adalah senjata, kemampuan politik dibutuhkan saat melawan lawan yang hebat.

Sayangnya orang Papua sangat lemah dalam hal finansial, korupsi merajalela karena para politikus dan birokrat tidak memiliki kemampuan finansial mandiri.

Politikus bisa menjadi boneka dari pihak pemegang modal, hal inilah yang terjadi di Papua. Banyak pemegang modal bermain, sementara para boneka menampakkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak pemodal.

Jika Papua ingin menjadi lebih baik, maka aspek ekonomi harus dikuasai oleh orang Papua sendiri, hal ini memang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya, juga tidak disadari oleh politikus dan birokrat Papua pada umumnya.

APA SOLUSINYA?
Solusi yang terbaik menurut analisa kami adalah pemerintah harus membuat program pengajaran dan memberi investasi kepada orang-orang asli Papua. Dengan modal pengajaran dan beberapa buku yang disertai dengan modal, pasti Papua menjadi lebih baik, setidaknya dalam 10 tahun kedepan 50% sector ekonomi Papua dapat dikuasai sendiri oleh orang Papua.

Untuk generasi muda Papua juga jangan hanya berpikir tantang politik, tetapi harus memiliki kiat untuk terjun di dunia Ekonomi bisnis. [papuapost]

Masyarakat, Pemerintah, Politik

Bangkit dan Lawan Kolonial Indonesia dari Teritori Papua Barat

images (64).jpg
Illustrasi

Karya: Emelianus Goo

Disana pulauku Papua
Kaya akan kekayaan alamnya
Namun, rakyatnya menderita
Diatas tanah leluhurnya pertumpahan darah terjadi di mana-mana
Hingga nyawa orang Papua menjadi taruan untuk menentukan nasibnya di tanah airnya sendiri

Tak ada nilainya bagi orang Papua di tanah air kita West Papua
Mari kita berkumpul menjadi satu
Lalu bergandeng tangan untuk melangkah
Melawan penjajah di atas tanah Papua tercinta

Dari Sorong sampai Samarai kita adalah satu bangsa
Bangsa Papua Barat
Mari kita berkumpul menjadi satu
Bergandeng tangan kita melangkah
Bersama kebenaran sejarah sang Bintang Kejora

Kita menuntut kemerdekaan untuk hidup bebas dari penjajahan dan penindasan
Sudah cukup 54 tahun kami hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI
Penuh dengan kekejaman penindasan, diskriminasi dan penuh manipulasi
Sekarang saatnya rakyat Papua bangkit dan lawan

Lawan tiga musuh besar kita
Lawan kolonialisme
Lawan imperialisme
Lawan militerisme di bumi teritory Papua

Untuk hidup dan bebas di atas tanah leluhur kita West Papua
Rakyat Papua suara karena kemerdekaan kita pada tangal 01 Desember 1961
Rakyat Papua berjuang atas kebenaran dan keadilan
Di atas segala bentuk penindasan dan penjajahan, tanah leluhur kita West Papua tercinta

Selagi kita dalam bingkai NKRI kita akan terus bersuara
Besuara tentang kebenaran dan keadilan
Bersuara hingga kemerdekaan bangsa West Papua terukir
Merdeka adalah solusi bagi bangsa kita

Peristiwa yang tak pernah lupa adalah pada tanggal, 01 Mei 1963
Kau telah melanggar hukum bangsa-bangsa,
Pelanggaran hak berdemokrasi
Memperkosa hak-hak asasi manusia Papua

Catatan: O1 Mei 1963 ditetapkan sebagai hari aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat (West Papua). Maka, rakyat bangsa Papua berhak untuk menentukan nasib kita sebagai solusi demokratis bagi rakyat West Papua menuntut Papua merdeka selalu mengalir di setiap orang Papua sampai pada West Papua lepas dari NKRI.

Salam satu jiwa manusia Papua, tanah air West Papua.

(Karya anak muda Papua + Aktivis AMP Komite Kota Semarang dan Salatiga

 

Editor: Melqy s w

Masyarakat, Pemerintah, Politik

Papua Jadi Bahasan Utama Indonesia dan Australia di Bali

036b6874-6e45-4e17-b60a-eff59ccd91a7
Unjuk rasa Mahasiswa Papua,Persoalan Papua akan dibahas bersama oleh Indonesia dan Australia (Foto:CNN Indonesia)

Jakarta,LBR— Persoalan Papua akan menjadi pembahasan utama Indonesia dan Australia dalam forum 2+2 antarkedua negara di Bali. Dialog 2+2 yang bertujuan untuk mempererat kerja sama kedua negara ini melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing negara.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pada forum itu ia akan menyoroti ‘tangan-tangan’ negara lain yang mencampuri urusan Papua.

“Saya sampaikan kepada Australia, menegur saja, saya sudah bilang dari awal, saya tidak pernah ikut campur urusan negara lain. Negara lain juga tidak perlu ikut campur urusan kita (Indonesia),” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/10).

Papua sempat menjadi sorotan dunia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu, saat enam kepala negara Pasifik mempertanyakan kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.

Mereka yang mengkritisi persoalan HAM di Papua ialah kepala negara Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Republik Kepulauan Marshall, Kerajaan Tonga, dan Tuvalu.

Itu kali pertama Papua dibahas di PBB setelah 1969, yang berakhir dengan penyerahan Papua secara resmi kepada Indonesia setelah Penentuan Pendapat Rakyat menghasilkan bergabungnya Papua dengan Indonesia.

Selain soal Papua, Indonesia juga akan mengangkat topik Laut China Selatan. Indonesia dan Australia akan bersama-sama menyuarakan kepada negara-negara di sekitar Laut China Selatan untuk meredam ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan.

Topik terorisme juga tak akan luput dibahas. Ryamizard tak menampik kemungkinan kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk memerangi ISIS, terutama untuk mengantisipasi simpatisan ISIS yang kembali ke negara masing-masing dari Suriah.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan, Australia siap membantu Indonesia memerangi terorisme. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kemarin .

Pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Australia kali ini merupakan yang keempat. Pertemuan pertama digelar di Canberra pada 2012, pertemuan kedua di Jakarta pada Desember 2013, dan pertemuan ketiga di Sydney pada Desember 2015.

Rabu (26/10), Wiranto mengakui pemerintah belum menuntaskan penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Oleh sebab itu ia memperpanjang masa kerja Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua hingga setahun ke depan.

“Ya belum selesai, masak (kerja tim) dihentikan. Targetnya sampai (kasus) selesai,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam.

Matius Murib (kanan), anggota Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM di Papua. (CNN Indonesia/Anggi Kusumadewi)

Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua dibentuk pada Mei 2016 semasa Menko Polhukam dijabat Luhut Binsar Pandjaitan. Tim yang diketuai Profesor Seno Aji tersebut seharusnya berakhir dua hari lalu, Selasa (25/10). Namun mereka pun merasa perlu melanjutkan pekerjaan setidaknya sampai setahun lagi.

Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua yang bekerja di bawah koordinasi Kemenko Polhukam itu bertugas menghimpun data, informasi, dan menganalisis sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua. Laporan tim akan diserahkan kepada Presiden.

Matius Murib, aktivis HAM Papua yang menjadi anggota tim terpadu, mengatakan selama ini tim belum memberikan hasil nyata. Mereka lebih banyak menggelar rapat koordinasi untuk mendengar perkembangan penyelidikan tiap kasus, termasuk penjelasan dari institusi terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Meski demikian, tim menyatakan telah membuat kriteria pelanggaran HAM secara transparan, terukur, dan tidak berpihak. Dari parameter itu, tim menyimpulkan terdapat 13 kasus di Papua yang masuk daftar pelanggaran HAM. Tiga kasus di antaranya digolongkan sebagai pelanggaran berat HAM, yakni Peristiwa Wasior pada 2001, Peristiwa Wamena pada 2003, dan Peristiwa Paniai 2014.

Ketiga kasus tersebut dinyatakan sudah selesai penyelidikannya dan sudah memiliki bukti hukum. Bahkan, berkas kasus telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Komnas HAM menginginkan agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan dengan menggunakan UU Pengadilan HAM, sedangkan Kejaksaan Agung ingin proses pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) biasa.

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua juga mendesak agar 10 kasus lainnya diselesaikan lewat jalur hukum dan politik. Tim meminta Kejaksaan Agung mempercepat proses hukum kasus-kasus itu dan segera melakukan gelar perkara.

“Lakukan penegakan hukum sesuai sistem yang berlaku, dan upayakan langkah politik lewat DPR RI untuk menetapkan apakah kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 masuk kategori pelanggaran HAM atau kriminal biasa,” kata Matius.

 Sumber:CNN Indonesia
Kepemimpinan, Pemerintah

KAUM INTELEKTUAL DAERAH DIAM SAMA DENGAN MATI

pemimpin

Selamat berjumpa kembali teman-teman  intelektual papua.saya bukan orang politik,pemerintahan bukan juga mereka yang haus perhatian atau takta bahkan wanita sekalipun.

 

Mungkin ini mimpi buruk bagi saya di siang hari….

“Tentang kepemimpinan di daerah papua oleh orang Non-Papua (pendatang) hingga saat ini”

Pertanyaan saya bagaimana bisa putra/putri asli/daerah (intelektual) dapat berDIAM diri.???

Oke kita langsung saja pada contoh kasus Kab.jayawijaya,Wamena Pemimpin  Jhon Wempi wetipo dan Jhon R.banua.

Lanjut dari pertanyaan saya diatas bahwa bagaimana bisa tanpa seijin dan pamit (ada orang asing sebut saja begitu)  yang mau memimpin lembah baliem.Wamena,memang tidak ada orang asli atau anak putera daerah K atau masih mau berdiri diatas didikan orang lain.

Hai…teman-teman intelektual penerus lembah baliem (wamena), masihkah kau ingin beri mereka menghisap habis madu dan susu yang kaya itu dan melihat semua isi dari honai istana  sebagai jati dirimu di lihat dan di injak oleh orang lain. Maju pegang kandali jayawijawa lembah balim milik atau tergantyng pada intelektual  mudah  putra-putri lembah baliem.

Kasus diatas adalah Kepemimpinan Bupati jayawijaya Jhon wempi wetipo dengan wakilnya Jhon banua(-) dan masih banyak lagi pemimpin di papua pada kelas terdepan yang bukan orang asli papua.

Mengingat dampak yang dapat berakibat buruk khususnya untuk generasi mendatang,maka sangat perlulah para putra/putri intelektual khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan untuk berbicara bahkan melakukan upaya-upaya demi daerah tercinta.

Keinginan rakyat semestinya menjadi motivasi untuk para intelektual daerah bergerak pasti tentunya perlu dikuatkan dengan sebuah rujukan hukum yang dapat menguatkan keinginan rakyat terkait dengan ini maka jika kita melihat UU No 21 Tahun 2001, maka yang diatur dalam  Pasal 12 yang berbunyi “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat; a.Orang Asli Papua; b……..dst.

Dengan rujukan ini jelas bahwa yang dapat pimpinan daerah orang asli papua adalah hanyalah Gubernur dan Wakil Gubernur sementara yang lainnya adalah bebas artinya orang yang bukan asli papua juga boleh menjadi Bupati atau wakil bupati sampai dengan kepala kampung sehingga, saya fikir hal ini sudah tidak benar dan perlu ada revisi mengingat era semakin berubah hingga reformasi saat ini.Anak-anak putra/i asli daerah semakin banyak yg pintar-pintar dan sarjana serta memiliki jiwa figur yang dapat memimpin daeranya sendiri.

Kita harus jujur OTSUS juga telah menimbulkan sikab ego kedaerahan yang berlebihan di Papua, yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk UU No. 21 Tahun 2001, namun sebenarnya sengaja diciptakan oleh oknum tertentu bukan rakyat mayoritas, seperti contohnya adalah adanya kata-kata yang harus menjadi pejabat di Paniai adalah orang paniai, yang lain tidak boleh, Hal ini bertolak belakang dengan pandangan rakyat umumnya, karena sesungguhnya orang papua adalah masyarakat yang selalu melihat apa yang kita lakukan untuk mereka, jika kita lakukan yang terbaik mereka akan menyayangi kita dan lebih memilih dan membela kita ketimbang saudara sedaerahnya yang kerjanya tidak pro rakyat.Meski hal tersebut seperti menjadi jembatan untul orang non-papua untuk memimpin daerah kita tapi saya fikir tetap saja bahwa harus anak putera yg mempin di kursi 1 dan 2 karna tetap saja ke logika paling dasar bahwa anak putera daerah tentunya dia ada keprihatianan dan kesedihan baik itu batin tersendiri untuk mengubah daerah tempat kelahirannya dengan sepenu hdengdan serius dibanding dengan pendatang.berbicara pendatang tentulah kembali ke logika dasar pula bahwa ‘Tujuan mereka di sana atau kesana buat apa jika bukan mencari uang atau nafka’mengenai gaya kepemimpin yg terkesan baik dan jujur itu hanyalah pencitraan yg di aturnya untuk mendapatkan hati dan simpati rakyat,coba anda memimpin daerah lain pasti akan paham hal itu.Jadi memang semestinya kepala kampung harus anak putera daerah Hal ini tentunya sama dengan dengan atau berlaku untuk semua Pimpinan Daerah baik itu Bupati, Kepala Distrik dan Kepala Kampung.

Sekali melakangkah harus tetap berada di garis depan jagan mau di intervensi, jagan mau dipimpin oleh orang lain yang jelas notabenya bukanganak putera daerah. Jagan biarkan orang bukan asli daerah atau kota memimpin daerah kita.

ini bukan masalah HARTA, bukan TAKTA, dan bukan pulah WANITA melainkan jati diri anak putra daerah.

Salam……….w w