Pemerintah, Politik

Indonesia bicara pelanggaram HAM di Papua hanya untuk menenangkan kritik dari internasional

Haris Azhar –


JAYAPURA, LimbarUPm.com- Bicara penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua hanya bertujuan menenangkan kritik dari masyarakat internasional, koordinator kelompok hak asasi manusia Kontras Jakarta, Haris Azhar, mengatakan kepada Jubi, Selasa (27/9/2016).

Dia menanggapi pertemuan Menteri Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan Wiranto dengan Papua dan Polda Papua Barat, perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan aktivis hak asasi manusia Papua, Kamis ( 22/9) di Jakarta.
“Kenangan dan penderitaan orang Papua belum menjadi pelajaran bagi pemerintah saat ini. Jakarta dan administrasi Joko Widodo ini tidak sensitif, “kata Haris.
Akibatnya, kata dia, apa yang diterapkan oleh negara hanya gambar melalui pernyataan pernyataan lainnya. Bahkan ia pergi ke rapat pleno PBB dalam beberapa hari terakhir di New York.
“Asumsi saya, rencana Indonesia untuk menerapkan sebagai sementara anggota di Dewan Keamanan PBB dimaksudkan untuk memblokir suara-suara internasional terhadap Indonesia karena masalah Papua, sebagai salah satu alasan,” katanya.
Haris juga mengatakan upaya oleh Menteri Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan serta lembaga-lembaga negara lainnya untuk mendapatkan masukan dan saran untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, sebagai mekanisme yang tidak efisien. Dia juga menceritakan tentang masalah yang berkaitan dengan kinerja kontrol pemerintah, seperti peran wakil dari Kantor Staf Presiden (KSP).
“Di bawah KSP, ada deputi, yang mengatakan adalah ahli militer. Nah, mengapa pelaku hak asasi manusia di Papua tidak bisa melaporkan kepada presiden, atau apakah itu diabaikan? Ini berarti KSP kurang penting dibandingkan militer? “Katanya.
Misalnya, pengangkatan Mayor Jenderal Hartomo yang terlibat dalam kasus pembunuhan Theys Elluay, sebagai Kepala BAIS. Menurut Azhar, itu terjadi karena pemerintahan Joko Widodo adalah administrasi HAM unrespected.
“Saya secara pribadi perhatian saudara-saudara saya di Papua yang terjebak untuk memilih Presiden Widodo pada 2014,” katanya.
Haris Azhar mengakui secara umum ia hampir tidak memahami pemerintah saat ini yang tampaknya ingin memecahkan masalah Papua dengan banyak masalah pelanggaran hak asasi manusia, di sisi lain posisi strategis dari pembuat kebijakan terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia pelanggaran berada di bawah mereka yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat.
“Sebagai contoh, Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan, namanya tercatat sebagai orang yang bertanggung jawab untuk beberapa kasus pelanggaran HAM termasuk Timor Timur 1999, Student Insiden penembakan tahun 1998, Semanggi I dan Semanggi insiden II .Yang terburuk adalah kasus-kasus tidak terselesaikan sampai sekarang, “katanya.
Situasi seperti, katanya, memicu kontroversial dan trauma.
“Ini yang kontroversial untuk pertanyaan apakah angka ini bisa berurusan dengan pelanggaran hak asasi manusia? Juga Papua mungkin memiliki trauma dengan sosok militer yang menangani kasus ini, “katanya.
Ia menegaskan situasi ini adalah membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak peduli dan tidak mengerti tentang masalah bangsa ini, termasuk dan terutama masalah yang berkaitan dengan kesalahan pemerintah Indonesia dalam mengobati orang dan masyarakat Papua.
Menanggapi rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menteri Wiranto pada Kamis lalu, Latifah Anum Siregar, pengacara bentuk Aliansi untuk Demokrasi di Papua (AIDP) menegaskan kembali bahwa sejak awal tim terpadu di bawah kementerian ini untuk memecahkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua belum memiliki legalitas formal.
“Tim menerima banyak tanggapan karena ketidakmampuan mereka untuk memecahkan kasus-kasus hak asasi manusia di Papua,” kata Siregar untuk Jubi, Minggu (25/9/2016).
Dia mengatakan mereka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang harus diselesaikan kasus.
“Karena menurut UU No. 39 Tahun 1999 kewenangan penyidikan ada di tangan Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia dan Jaksa Agung. Jadi tim yang tidak punya legalitas formal untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, “katanya.
Ketika ia dilantik menggantikan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, bantuan Wirantos ia akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dia berjanji untuk menyelesaikannya secara adil dan mengacu pada kepentingan nasional.
“Saya akan terus dan memecahkan masalah hak asasi manusia secara adil, transparan, bermartabat, tetapi seharusnya tidak merugikan kepentingan nasional. Karena masih nomor satu, “kata Wiranto seperti dikutip CNN Indonesia.
Menurut dia, mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan telah berusaha untuk memecahkan pelanggaran HAM berat di masa lalu. (* / Rom)
 
Sumber http://tabloidjubi.com/
Advertisements
Pemerintah, Politik

Rasisme & Perjuangan Demokrasi Rakyat Papua

JOGYA-Dalam setiap usaha rakyat Papua untuk menyuarakan tuntutannya bagi hak menentukan nasib sendiri maka represi yang menjadi jawaban dari Rejim Jokowi-JK. Setiap kali rakyat Papua ingin menyelenggarakan unjuk rasa, puluhan bahkan ribuan orang ditangkap. Mencetak spanduk dan membagikan selebaranpun bisa berakibat penangkapan. Disaat yang bersamaan aktivis-aktivis Papua terus berada dalam ancaman pembunuhan misterius, dengan kecelakaan ataupun ditembak mati begitu saja. Namun represi justru semakin menguatkan dan memperbesar perjuangan rakyat Papua untuk menuntut hak demokratisnya.

Disisi lain semakin bermunculan rakyat Indonesia yang bersimpati terhadap rakyat Papua. Nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas menolak kekerasan, penangkapan, pembunuhan, dsb terhadap rakyat Papua semakin berkembang. Termasuk juga solidaritas untuk mendukung hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua mulai berkembang diantara gerakan Indonesia. Demikian juga sebaliknya, gerakan rakyat Papua semakin melihat kebutuhan bagi solidaritas sesama rakyat tertindas. Termasuk kebutuhan untuk membangun solidaritas dengan rakyat Indonesia. Persatuan dan solidaritas tersebut semakin mendorong pada kesimpulan bahwa rakyat Indonesia dan Papua memiliki musuh yang sama yaitu Imperialisme, Kapitalisme dan Militerisme.

Ketika rakyat Indonesia dan Papua semakin menyadari bahwa kepentingannya bertentangan dengan kelas penguasa. Ketika solidaritas antara rakyat Indonesia maupun Papua semakin terbangun maka itu menjadi ancaman yang besar bagi kelas penguasa dan harus dihentikan. Represi yang semakin diintensifkan oleh Rejim Jokowi-JK kemudian ditambah dengan rasisme terhadap rakyat Papua.

Represi dengan pengepungan dan penyerangan asrama Papua pada tanggal 14-16 Agustus lalu menunjukan bagaimana rasisme digunakan. Kelas yang berkuasa melalui aparat kepolisian bekerjasama dengan kelompok-kelompok reaksioner secara khusus menargetkan mereka yang diidentifikasi secara fisik (warna kulit) sebagai orang Papua. Caci maki dan ancaman rasis dimuntahkan oleh kelompok-kelompok reaksioner sementara polisi secara rasis merazia kendaraan roda dua dan pengendara yang terlihat sebagai orang Papua. Penyerangan dan penganiayaan dilakukan terhadap orang Papua. Contoh jelas adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Obby Kogoya. Obby adalah korban penyerangan, pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh polisi. Tanpa bukti, polisi kemudian justru menetapkan Obby sebagai tersangka dengan tuduhan melawan petugas.

Rasisme digunakan untuk mengalihkan isu yang sebenarnya diperjuangkan pada saat itu, yaitu hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Padahal menyampaikan pendapat maupun kemerdekaan bagi sebuah bangsa sejatinya adalah tuntutan demokratis yang dijamin dalam produk hukum Indonesia. Termasuk juga mengaburkan pandangan rakyat Indonesia dan Papua dari akar penindasan yang mereka alami.

Rasisme digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk membenarkan represi. Dengan stigma orang Papua tukang onar maka ribuan aparat kepolisian dimobilisasi untuk menjaga keamanan, katanya. Rasisme juga digunakan untuk memecah belah solidaritas yang terbangun dan untuk menarik dukungan terhadap represi yang digunakan oleh kelas yang berkuasa. Menyatukan rakyat dengan kelas yang menindasnya sementara mengadu domba sesama rakyat tertindas.

Apa yang sebenarnya menjadi akar dari rasisme? Apa kegunaan rasisme bagi kelas yang berkuasa? Bagaimana cara melawan rasisme? Apakah akulturasi budaya atau pembauran bisa menjadi solusi bagi rasisme? Apakah solidaritas antar rakyat masih dapat melawan rasisme? Kenapa rakyat Indonesia harus bersolidaritas terhadap perjuangan demokrasi rakyat Papua?

Pendiskusian tersebut akan menjadi landasan yang penting bagi pembangunan solidaritas dan persatuan rakyat. Yang menjadi salah satu tujuan dari diselenggarakannya diskusi ini. Solidaritas dan persatuan yang dibutuhkan untuk melawan rasisme, memperjuangkan demokrasi untuk rakyat Papua. Dan secara khusus melawan upaya kriminalisasi terhadap kawan Obby Kogoya.

Sumber:https://lingkarstudisosialisblog.wordpress.com/2016/08/18/diskusi-rasisme-perjuangan-demokrasi-rakyat-papua/

Karya, Project, Referensi, Teknologi, Umum

Sritex Indonesia Rancang Baju Militer Canggih yang Dapat Berkamuflase Dengan Alam

MILITERINDONESIA – Perusahaan tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah tersohor di seluruh dunia karena kualitas kain dan pakaian yang diproduksi.

Perusahaan yang didirikan oleh (Alm) HM Lukminto itu dikenal juga dengan produksi seragam militernya yang sudah dikirim ke 30 negara dengan spesifikasi canggih.

HEBAT... Sritex Indonesia Rancang Baju Militer Canggih yang Dapat Berkamuflase Dengan Alam

Direktur PT Sritex, Sri Sartono Basuki mengatakan PT Sritex sudah sejak lama memproduksi pakaian seragam untik Polisi dan TNI, kemudian suatu waktu tentara Indonesia dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) bertukar seragam layaknya pemain bola bertukar jersey.

“Kemudian dites, dibandingkan dengan Amerika dan ternyata lebih baik (kualitasnya). Waktu itu (PT Sritex) orientasinya masih fashion,” kata Sartono di pabrik PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah.

“Tahun 1994 melakukan perjanjian dengan NATO,” imbuhnya.

Sejak saat itu kualitas seragam militer yang diproduksi oleh PT. Sritex pun menyebar ke berbagai belahan dunia hingga akhirnya kini PT. Sritex memenuhi pesanan seragam militer untuk 30 negara.

Berbagai negara memesan seragam militer dengan spesifikasi yang berbeda, ada seragam tentara anti peluru, anti radiasi, anti nyamuk, anti api, anti air, dan sebagainya. Bahkan saat ini PT Sritex sedang mengembangkan seragam militer kamuflase yang konon bisa berubah warna sesuai lingkungan alam.

“Baru tahapan, belum sedetail (berubah warna) itu, kami mengkondisikan untuk ke sana,” tandasnya.

Selain seragam militer, PT. Sritex juga membantu pengembangan Hovercraft milik TNI AD, kemudian tenda, dan ransel militer.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Sritex Iwan Lukminto mengatakan untuk seragam militer, kompetitor paling kuat berada di Eropa. PT Sritex tetap menjadi pilihan berbagai negara karena kualitasnya yang terjamin dan masuk standar NATO. Salah satu produk yang kualitasnya sudah terpercaya adalah rompi anti peluru.

“Spesifikasi militer sampai level empat, yaitu laras panjang dan serangan jarak dekat. TNI pakai juga itu,” tegas Iwan.

Selain itu ada juga ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung. Jadi jika tas tersebut berada di sungai atau laut, pemakainya masih bisa mengambang. PT Sritex juga kedepannya akan membuat parasut, sehingga tidak lagi impor dari negara lain.

“Ke depan akan membuat payungnya (untuk terjun payug) jadi tidak impor. Tapi itu harus hati-hati, betul-betul harus bagus mesinnya dan kualitas kontrol saat membuat karena berhubungan dengan nyawa,” tandasnya.

Saat ini sudah 30 negara yang pasukan militernya dibalut dengan seragam buatan pabrik di Sukoharjo itu,antara lain tentara Jerman, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, Somalia, Australia, Kroasia, Hong Kong, dan lainnya.

Sumber:Detik.com

Politik

Bertambahnya Satu Negara, Kini Menjadi 7 Negara yang Angkat isu Papua di PBB

Hasil gambar untuk Caleb Otto presiden palau
Caleb Otto Wakil republik tetap dari Palau untuk PBB.Foto:http://www.unmultimedia.org.

Dalam sidang majelis umum PBB di New York, isu Papua diangkat oleh enam negara, namun sekarang bertambahnya Republik Palau menjadi tujuh negara yang angkat isu Papua di PBB.

New York,LimbarUP.com– Diangkatnya isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia di Papua tengah menjadi perhatian dunia Internasional.

Beberapa hari yang lalu dalam sidang Mejelis Umun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di New York Amerika Serikat pada tanggal 20 s/d 26 September 2016, ada enam negara dari Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) yaitu: Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Tuvalu dan Kerajaan Tonga telah mengangkat isu Pelanggaran HAM yang bertahun-tahun lamanya dilakukan oleh Indonesia di bumi Cenderawasi Papua, dan ditutupi Indonesia sejak Papua dianeksasi ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 50 tahun silam.

Dalam pidato dari enam negara diatas, secara garis mereka minta PBB bersama Indonesia untuk segerah selidiki kasus Pelanggaran HAM di Papua dan hak penentuan nasib sendiri untuk Papua. Ketika enam dari koalisi (PCWP) menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, satu negara yang juga dari kawasan wilayah Pasifik yang teletak di 200 km sebelah utara wilayah provinsi Papua Barat yakni Republik Palau juga telah mengangkat isu Papua di sidang tahunan PBB ini.

Republik Palau mengangkat isu Papua pada sesi Debat Umum PBB tanggal (26/09) oleh Caleb Otto. Dalam penyampaian Caleb Otto yang merupakan wakil tetap Republik Palau untuk PBB mengatakan “Kami bergabung dengan yang lain untuk mengadvokasi sebuah resolusi terhadap masalah-masalah di West Papua melalui dialog mendalam dan konstruktif” papar Caleb Otto di PBB.

Berikut ini video Caleb Otto terkait Papua di sesi debat umum PBB

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/bertambahnya-satu-negara-kini-menjadi-7-negara-yang-angkat-isu-papua-di-pbb.html?m=1#.V-t1RI6-i6k.facebook

Pemerintah, Politik

Amilcar Cabral, Pejuang Pembebasan Nasional Afrika

Almicar Cabral

“Jika hal ini benar, bahwa sebuah revolusi bisa saja keliru sekalipun dilandasi dengan sebuah teori yang paling sempurna—namun belum pernah ada seorangpun yang berhasil dalam sebuah revolusi tanpa teori revolusioner.”

–Amilcar Cabral (1924-1973) seorang tokoh, pemimpin perjuangan pembebasan Afrika dari Guinea-Bissau

Amilcar Cabral, Sekretaris Jenderal PAIGC dalam sebuah seminar “Lenin dan Pembebasan Nasional” yang diselenggarakan di Alma Ata, Kazakhstan, ibukota propinsi Republik Sosialis Uni Soviet, tahun 1970, memberi pernyataan penting: “Bagaimana kita, manusia yang dirampas segala-galanya, yang hidup dalam himpitan kesengsaraan, kemudian menyusun perlawanan dan berhasil memenangkannya? Jawabnya ialah: “ini karena keberadaan Lenin, karena dia telah memenuhi panggilan hidupnya sebagai seorang manusia, sebagai revolusioner dan pahlawan. Lenin pernah melakukan dan melanjutkannya, sebagai pemenang yang unggul dalam pembebasan umat manusia.”

Amilcar Cabral ditemukan tewas pada 20 Januari, 1973 di Conakry, Guinea, setelah dibunuh oleh Innocenta Canida, seorang pengkhianat begundal Kolonialis Portugis yang disusupkan ke dalam gerakan rakyat selama tiga tahun lamanya.

Kata-kata itu mencerminkan pemikiran revolusioner dan kerja nyata yang dijalani oleh seorang pahlawan selama hidupnya, oleh kaum revolusioner Afrika saat itu, dan menjadi semangat bagi proses lahirnya kemerdekaan dan kedaulatan negeri Guinea. Itulah kesadaran dari teori revolusi ilmiah, marxisme-leninisme, yang ia kenal dari hubungannya dengan Partai Komunis Portugis selama sekolah di Lisbon. Pemahaman ini dirangkai lewat kata-kata dan disampaikan oleh Komite Sentral Partai Komunis Afrika Selatan, “pemahaman yang mendalam dari proses revolusi Afrika dengan mengabdikan diri pada perlawanan yang sejati.”

Dengan menjauhkan diri dari dogma, Cabral senantiasa menitikkan landasan utama bagi setiap kaum revolusioner, yakni politik dan ideologi yang teguh:

“Jika hal ini benar, bahwa sebuah revolusi bisa saja keliru sekalipun dilandasi dengan sebuah teori yang paling sempurna—namun belum pernah ada seorangpun yang berhasil dalam sebuah revolusi tanpa teori revolusioner.”

Cabral adalah tokoh utama aksi. Lahir 12 September 1924, di Bafata yang kemudian menjadi bagian dari Guinea, jajahan Portugis di Afrika Barat. Dia menghabiskan masa mudanya di Bissau, ibukota negeri. Karena ia berasal dari keluarga yang berposisi mapan, dia dapat bersekolah dan kuliah di Universitas Lisbon, yang menghantarkannya menjadi insinyur pertanian yang berkualitas pada tahun 1951. Setelah kembali ke daerah asal selama dua tahun, Cabral mengabdikan diri dalam lembaga administrasi kolonial sebagai seorang ahli pertanian. Posisi ini yang melapangkan jalan baginya mengenal lebih dekat kemiskian dan penderitaan yang dialami rakyat dan bangsanya.

Kesempatan ini dijadikan untuk belajar tentang penderitaan orang miskin dan tentang kemiskinan, terutama di negerinya. Pengalaman yang membuatnya semakin bertekad untuk mencari jalan keluar dan berarti bahwa dia harus bekerja untuk membebaskan negerinya, dan menyatukan seluruh rakyat untuk membebaskan diri dari pembudakan yang dilakukan oleh penjajah. Ulahnya ini tentu saja memicu kemarahan pemerintah hingga membawanya ke dalam masalah besar dengan pemerintah jajahan tersebut. Cabral kemudian menyingkir sementara ke Angola.

Pada tahun 1956 dia membantu membentuk sebuah organisasi nasional penting yang sekarang menjadi kekuatan besar di Angola, yaitu MPLA (Gerakan Pembebasan Rakyat Angola). Dalam tahun yang sama dia juga menjadi salah satu pendiri dari Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea-Bissau dan Kepulauan Cape Verder (PAIGC), kemudian memimpinnya sampai akhirnya ia dibunuh secara keji.

Di bawah kepemimpinanya, PAIGC mengarahkan pejuang-pejuang daerah untuk memenangkan kemerdekaan atas Guinea-Bissau dan Kepulauan Cape Verde, membentuk tentara rakyat dan memimpin pembebasan nasional untuk bertempur melawan penjajahan Portugis. Cabral mengerti dan paham bahwa musuhnya sangat kuat, oleh karena itu setiap tahap perlawanan selalu dipersiapkan dengan hati-hati, serta aksi yang terorganisir sangat rapi dan disiplin.

Kader-kader PAIGC diberi pendidikan politik sama seperti pelatihan bertempur dan selalu diajarkan bahwa “kita prajurit-prajurit yang tangguh, tetapi bukan tentara yang kejam.”

Cabral melihat bahwa tugas dari gerakan pembebasan nasional bukan semata membuat rakyat kulit hitam merebut dari kulit putih dan kemudian membalas dendam. Bukan pula hanya untuk mengibarkan bendera yang berbeda dan mendendangkan lagu kebangsaan baru, melainkan untuk melenyapkan segala macam bentuk penghisapan terhadap rakyat. “Yang paling utama ialah memusatkan perhatian pada watak-watak khas ekonomi di dunia yang sesungguhnya, menjadikannya sebagai pengalaman berharga hingga kemudian siap maju dalam perjuangan anti-imperialis, karena bentuk yang sebenarnya dari perjuangan pembebasan nasional ialah berjuang melawan penjajahan baru”.

Ia, Cabral, sangat berhati-hati dalam menjelaskan bahwa bentuk warna kulit manusia adalah sangat berbeda dengan bentuk penghisapan. Berulangkali ditekankan bahwa perlawanan melawan penjajahan Portugis bukanlah perlawanan terhadap manusia Portugis. Dia menjelaskan: “kita bertempur sampai tidak ada lagi caci maki di negeri kita selama-lamanya. Telah kita korbankan nyawa dan dihinakan selama bertahun-tahun, hingga tiba waktunya bangsa kita tidak pernah lagi dihisap oleh penjajah. Bukan hanya kebetulan oleh manusia berkulit putih saja, karena kita tidak ambil pusing dengan penghisapan dan para penghisap dengan berbagai macam warna kulit. Kita tidak menghendaki segala macam bentuk penghisapan di negeri kita, bahkan oleh bangsa kulit hitam sekalipun.”

Sejak awal tujuan utama gerakan yang dilakukan Cabral ialah selalu diarahkan untuk berjuang melawan penjajahan Portugis. Ia seorang internasionalis dan melihat perlawanan bangsanya adalah semata-mata bagian dari perjuangan melawan imperialisme di dunia yang “mencoba bergerak bersama-sama untuk memperluas kelas pekerja di seluruh negeri-negeri maju dan mengobarkan api gerakan pembebasan nasional pada semua negeri-negeri berkembang”.

Hukum sejarah yang oleh masyarakat sosialis, sudah tak terpisahkan dan menjadi bagian kekuatan atas penyatuan anti penjajahan di dunia, yaitu mewujudkan perdamaian, kemerdekaan dan keadilan sosial. Ini sudah jelas dipahami dan diakui oleh Cabral. Dalam sebuah pertemuan besar yang diselenggarakan di Dar-es-Salaam pada tahun 1965, Cabral menyatakan:

“Inilah tugas kita untuk berdiri di sini, berbicara dan jelas, bahwa kita harus membentuk persatuan dalam negeri-negeri sosialis… sejak revolusi sosialis dan pada waktu perang dunia kedua, telah merubah wajah dunia. Sebuah perkampungan sosialis sudah lahir di dunia. Hal ini telah merubah secara radikal keberimbangan kekuatan di dunia, dan perkampungan sosialis hari ini telah menunjukkan kesadaran sejati atas tugas-tugas kita, internasional dan bersejarah. Tapi tidak secara moral, sejak rakyat negeri-negeri sosialis tidak lagi dihisap oleh bangsa penjajah.”

Dia mempunyai perhimpunan yang sangat dekat dengan Uni Soviet yang dikunjunginya pada berbagai kesempatan dan memberikan sumbangan besar untuk memperkenalkan dan mempererat persahabatan dan kerjasama antara rakyat Guinea-Bissau dengan Uni Soviet, dan antara PAIGC dengan Partai Komunis Uni Soviet. Berpidato atas nama pimpinan utusan PAIGC dan hadir dalam rapat di Kremlin pada acara peringatan 50 tahun berdirinya Republik Sosialis Uni Soviet, Cabral berkata: “Keberadaan kami pada kesempatan ini, kami ingin menyatakan keinginan atas nama rakyat kami untuk menjadi saudara dekat dari rakyat Soviet. Partai Komunis Uni Soviet, serta Komite Pusat atas bantuan yang diberikan kepada kami hingga mampu membangkitkan pejuangan melawan penjajah Portugis, menentang bentuk peperangan dan pemusnahan atas bangsa-bangsa lain, untuk kemerdekaan, perdamaian dan kemajuan tanah air Afrika kami”.

Peluru-peluru pembunuh menghujam robohkan pemimpin hebat Afrika ini ketika sedang mempersiapkan diri menghadiri pertemuan perwakilan nasional di awal tahun untuk menetapkan undang-undang dan deklarasi kemerdekaan negara baru yang berdaulat, negara Guinea. tindakan licik dan pengecut ini didalangi oleh penjajah Portugis melalui rencana jahat dengan tujuan mengacaukan dan menciptakan gangguan terhadap PAIGC, dan menginginkan perpecahan antara gerakan pembebasan nasional Afrika Selatan.

Sejarah memberikan jawaban atas keyakinan Cabral, dan juga menunjukkan bahwa tiga serangkai iblis kolonialis yaitu Caetano, Smith dan Vorster tidak sanggup menghentikan dan membendung perlawanan maju dari sang pemberani, gerilyawan baja dan petarung-petarung kemerdekaan yang tangguh dari Guinea-Bissau, Angola, Mozambiq, Zimbabwe, Namibia, dan Afrika Selatan dalam perjuangan mulia untuk kebebasan seluruh Afrika Selatan dari penjajahan terhadap bangsa, ras, ekonomi, politik dan sosial.

Sumber:http://www.berdikarionline.com/

Kisah Hidup, Motivasi, Puisi, Umum

Perempuan Papua dan Bahaya Seksisme

Hasil gambar untuk 3 gadis cerita

Malam itu langit bertaburan bintang terangi bumi. Tepat di bawahnya, tampak tiga insan saling beradu argument. Angin sepoi-poi memberikan kesejukan tersendiri buat tiga hati yang gersang, hampa, rindu akan pembebasan. Pembebasan yang selalu diimpikan, yakni keadilan bagi kaum hawa. Keadilan tuk dapatkan hidup setara sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di dunia.

Diskusi !!

Mereka adalah Lina, Cinta dan Mia, tentu saja bukan nama sebenarnya.

Lina baru turun dari atas motor, diantar seorang sahabat sebelum bertemu dengan dua orang perempuan yang sudah dianggap sebagai teman atau konco, dalam bahasa jawa. Walaupun usia mereka sudah dua dan tujuh tahun melebihi Lina. Namun kecocokan yang dirasakan melalui kenyamanan dalam berpendapat membuatnya nyaman tuk saling berikan argument tentang berbagai hal.

“Bebz, sudah lama ka?”, begitu sapa Lina ketika melihat seorang gadis berkulit hitam, berbadan besar dan berambut keriting ombak itu. Cinta namanya. Perempuan Papua asal bibir danau sentani, Jayapura, yang sedang berkuliah di UGM.
Seperti biasa, dia membalas dengan nada tinggi tapi berisi. “Iyoo… kebiasaan, terlambat lagi, urus keluarga kecil dulu too, Lina?”.
Seperti biasa juga, Lina menjawab dgn gelak tawa.
Mia cuma menambahkan dengan nasehatnya agar tidak terulang, “lainkali kalau mau ikut diskusi itu nyalakan alarm nona”, katanya datar menasehati. Mia adalah perempuan Tambrau yang telah selesai dari salah satu kampus, jurusan sastra inggris.
Mendengar kata-katanya, Lina langsung mangut-mangut. Perbincangan mereka pun bermula ketika Cinta melemparkan satu pertanyaan kepada Mia, yang menurutnya adalah ahli seksisme.
“Kaka Mia, kaka kan ahli seksisme too, kaka tolong jelaskan seksisme itu seperti apa dulu, supaya sa dan Lina tahu”.
Mia adalah salah satu perempuan Papua yang juga sering mengikuti Komunitas Perjuangan Perempuan (KPP) yogyakarta, yang banyak mempelajari tentang seksisme. Menurut Mia, seksisme biasa disebut dengan ketidakadilan gender, yaitu perlakuan tidak adil pada seseorang, terutama perempuan karena jenis kelaminnya.
“Seksisme itu adalah perilaku dimana laki-laki memperlakukan dan memberi bahasa pada perempuan secara kurang baik, atau sebaliknya,” jelas Mia, sambil menambahkan, umumnya dari laki-laki terhadap perempuan.
“Ada berbagai kategori seksisme atau ketidakadilan gender tersebut, diantaranya adalah stereotip bahasa yang diberikan oleh kaum laki-laki ataupun perempuan,” tambah Mia.
“Berarti saat laki-laki kasi keluar kata-kata rayuan pada seorang perempuan, sampe memohon-mohon karna tahu bahwa perempuan adalah makhluk perasa. Itu seksisme too, kaka?,” tanya Lina.
“Iyo, itu adalah bagian dari seksisme yang diturunkan dalam bentuk bahasa yang mendiskriminasikan perempuan secara gender. Padahal kalau dilihat, pilihan menerima dan menolak itu kembali pada pribadi perempuan sendiri. Tapi kalau perempuan menerima walaupun tahu bahwa laki-laki itu sudah pernah merayu dan meninggalkan beberapa cewek sebelumnya, berarti itu namanya cinta ambisi atau nafsu,” jelas Mia.
“Baru pemaksaan, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan itu bagaimana kaka?”, tanya Cinta. “Oh… itu namanya kriminalitas dalam seksisme. Kebanyakan laki-laki yang melakukan itu karna masih berada dalam kungkungan budaya patrarki yang kuat. Mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar,” jawab Mia.
Jika ada laki-laki atau perempuan yang melakukan perilaku kasar terhadap pasangan maka itu adalah tanda-tanda ia psikopat cinta. Psikopat tidak sama dengan gila, karena seorang psikopat tidak hilang ingatan tapi bisa membuat seolah-olah orang lain yang gila. Orang-orang seperti itu ciri-cirinya adalah berposesif berlebihan, melarang bergaul, menjauhkan pasangan dari keluarganya, pandai berbohong, merasa selalu benar, senang membuat dan menceritakan masa lalu, tidak punya empati dan melakukan kekerasan verbal dan fisik.
Semua hening sejenak mencerna kata-kata yang barusan dikeluarkan masing-masing. Entah terekam dalam memori otak atau keluar lagi melalui telinga sebelah, masing-masing yang mengerti. Saat itu yang mereka tahu dan rasa adalah ‘pemberontakan kampung tengah’ alias lapar yang semakin menjadi-jadi.
“Lapar!”
…dan ketiganya saling berpandangan! Tersenyum.
“Siapa yang akan pergi beli roti bakar?”
Saling memandang dan kali ini pun, sepi. Saling senyum, dan kemudian saling menunjuk.
Akhirnya Lina dan Cinta yang jadi pergi beli makan.
Singkat cerita, mereka sudah berada di depan tempat penjualan roti bakar di perempatan rel kereta api. Cinta pun menawarkan diri tuk memesan dua roti bakar.
“Pak, roti bakar keju-coklatnya satu sama yang rasa coklat satu ya.”
“Iya Mba, ditunggu aja yaa.”
Sambil menunggu roti bakarnya jadi, mereka mencari tempat di sekitar itu tuk melanjutkan perbincangan hangat mereka. Lagi-lagi Cinta memecah kebisungan yang ada dengan memberikan contoh kasus tentang psikopat cinta.
“Ada sa pu teman perempuan satu, de dilarang bergaul dengan orang lain, apalagi dengan laki-laki. Perempuan ini tidak biasa diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan, seminar dan pelatihan begitu”, jelas Cinta.
Cinta menjelaskan, dalam gerakan-gerakan keadilan dan gerakan revolusioner besar sekalipun banyak yang masih memperlakukan perempuan secara tidak adil. Di banyak tempat, misalnya di Papua, masih ada saja praktek-praktek budaya patriarki dalam kehidupan gerakan mereka. Perempuan hanya ditugaskan untuk menyiapkan dan memberi makan-minum. Sementara laki-laki berwenang tuk menyampaikan argument dan memutuskan sesuatu di atas podium dan publik. Padahal dalam sebuah gerakan, peran perempuan sangatlah penting, dalam melakukan sebuah perlawanan yang sejati, karena penindasan yang sejati itu sedang ditanggung oleh perempuan-perempuan Papua.
Tiga perempuan itu masih duduk hingga kentong dibunyikan tanda pintu-pintu gang sebentar lagi akan ditutup.
Setelah sepakat bahwa seksisme yang ditururunkan melalui stereotip bahasa itu harus mulai diperbaiki oleh perempuan dan laki-laki, mereka mulai bergegas meninggalkan tempat diskusi.
Namun karena steorotip bahasa yang ditujukan kepada perempuan yang lebih mendominasi dibandingkan laki-laki karena dilegitimasi dengan berbagai aspek lain, ketiga perempuan Papua ini mulai memantapkan tekad untuk mulai melawannya dari diri mereka sendiri, sambil terus menyadarkan perempuan-perempuan lainnya.
Politik

“Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua”

13346758_109006632856907_8406671640152165342_n

Situasi politik Papua, baik di tanah Papua, Indonesia, maupun di tingkat internasional dalam beberapa waktu terakhir menunjukan perkembangan yang sangat signifikan, dimana di dunia Internasional, tokoh-tokoh Papua yang dipercayakan sebagai diplomat, telah berhasil memberikan keyakinan kepada berbagai kalangan di berbagai Negara Eropa, Afrika, Amerika, Pasifik dan Melanesia,  dalam mendesak penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia kepada orang asli Papua serta  mendukung diberikannya kebebasan kepada bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. Di Inggris, tepat dalam Bulan Mei 2016, Free West Papua Campaign yang dipimpin langsung oleh Benny Wenda, bersama ILWP dan IPWP, mendeklarasikan Referendum bagi West Papua, yang didukung langsung oleh Ketua Partai Sosialis Inggris, yang juga sebagai anggota parlemen di Inggris, Gerry Juva (Gubernur Provinsi Orro, PNG), Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan beberapa utusan Pasifik dan Melanesia serta Afrika.

Dalam bulan yang sama (Mei 2016) Manasseh Sogavare selaku ketua forum Melanesia Spearhead Group (MSG), yang juga adalah Perdana Menteri Solomon Island, mengecam sikap Indonesia yang tidak merespon surat dari forum MSG terkait penyelesaian persoalan HAM di Papua, dan menganggap bahwa tidak ada niat baik Indonesia dalam penyelesaian persoalan HAM di Papua, sehingga Manasseh Sogavare mendesak pimpinan-pimpinan Negara-negara Melanesia untuk mengangkat status United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dari observer menjadi anggota tetap, sesegerah mungkin. Selain itu, Piter Oneil selaku ketua Pasific Island Forum (PIF) yang juga sebagai Perdana Menteri Papua New Gunea (PNG) dalam siaran persnya di berbagai media internasional pada pertengahan bulan mei 2016, menyatakan bahwa Forum Pasific mendukung West Papua Self Determination.

Tidak hanya di luar negri, semakin tingginya gejolak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Papua lewat aksi-aksi damai di berbagai kota dan kabupaten di tanah Papua dan beberapa kota lain di Indonesia oleh mahasiswa Papua. Rakyat Papua semakin yakin dan semakin bersemangat dalam menyuarakan aspirasinya di ruang-ruang public dan bahkan gerakan rakyat yang sebelumnya lebih menonjor di beberapa kota dan kabupaten, kini gerakan rakyat lewat aksi-aksi damai sudah semakin massif dan merata diseluru kota dan kabupaten di tanah Papua.

Melihat desakan dunia internasional terhadap pesoalan Politik dan HAM di Papua dan gejolak massa rakyat Papua yang semakin massif dan terbuka melakukan perlawanan di ruang-ruang public, pemerintah Indonesia bergerak cepat merespon situasi ini, dimana guna menyikapi desakan Internasional terhadap persoalan HAM di Papua, Indonesia membentuk tim khusus penyelesaian persoalan HAM di Papua yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam RI “Luhut Binsar Pajaitan”, yang mana dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, tim ini hanya mengangkat tiga (3) persoalan, yang dianggap Indonesia sebagai representative dari sekian banyak persoalan HAM yang terjadi di tanah Papua. Padahal sejak invasi militer Indonesia dilakukan ke tanah Papua pertama kali pada tahun 1961 hingga saat ini, tercatat ada ratusan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia, yang telah memakan ratusan ribu jiwa rakyat Papua. Tidak hanya itu, guna menekan desakan dari dunia Internasional terhadap persoalan HAM di tanah Papua, Indonesia lewat kementrian luar negri dalam pernyataan di berbagai media baru-baru ini mengecam Intervensi yang dilakukan berbagai Negara dan menegaskan bahwa persoalan Papua adalah persoalan Internal Indonesia, sehingga negara-negara lain tidak perlu mencapuri urusan HAM di Papua.

Menyikapi maraknya aksi-aksi damai yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama rakyat Papua sendiri, Indonesia lagi-lagi menggunakan pendekatan-pendekatan militeristik, dimana dalam 3 bulan terakhir, Indonesia secara massif melakukan pengiriman militer secara diam-diam ke seluruh Tanah Papua, terlebih di daerah-daerah perbatasan antara Papua dan PNG, yang mana pendropan militer dalam jumlah banyak ini kemudian mendapatkan respon dari Gerry Juva (Gubernur Provinsi Oro, di PNG) di perlemen PGN, Gerry Juva mempertanyakan banyaknya jumlah militer Indonesia yang ditempatkan di daerah-daerah perbatasan, setidaknya ada 45.000 personel tentara organik yang disiagakan. Pembangunan kodim, dan mako brimob semakin marak dilakukan diberbagai kota dan kabupaten di seluruh tanah Papua. Hal ini dipertegas dengan pernyataannya mentri pertahanan Indonesia dalam siaran persnya baru-baru ini bahwa, kementrian pertahanan akan membangun kantor cabang dan membangun pangkalan militer khusus Papua, yang akan dimulai dalam akhir tahun 2016 ini.

Tindakan represif aparat (TNI-Polri) terhadap aksi-aksi damai yang digelar rakyat Papua semakin menjadi-jadi, puluhan aktivis dan rakyat Papua ditangkap hanya karena membagi-bagikan selebaran aksi, ribuan massa rakyat Papua ditangkap dibeberapa kota dan kabupaten hanya karena menggelar aksi damai, penyiksaan, penganiaayaan dan bahkan pelecehan dilakukan aparat terhadap rakyat Papua yang diamankan saat menggelar aksi damai.

Berikut beberapa data penangkapan dan pembungkaman terhadap ruang-ruang demokrasi di ruang publik dan ruang akademik yang dilakukan aparat gabungan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terakhir (April-Juni 2016) :

  • Penangkapan terhadap 54 Aktivis KNPB, Mahasiswa dan Rakyat Papua pada tanggal 28-30 April 2016, saat membagi-bagikan selebaran seruan aksi damai di Jayapura, Abepura, Sentani dan Yahukimo.
  • Penangkapan terhadap 13 Mahasiswa Uncen saat menggelar aksi damai menuntut pemerataan biaya pendidikan dan UKT di lingkungan kampus, pada tanggal 27 April 2016 di Abepura.
  • Penangkapan masal terhadap 2000an lebih Aktivis, Mahasiswa dan rakyat Papua pada tanggal 02 Mei 2016 saat menggelar aksi damai di beberapa kota dan kabupaten di tanah Papua.
  • Penangkapan Terhadap 75 Aktivis, Mahasiswa dan rakyat Papua, saat membagikan selebaran seruan aksi di beberapa kota di Papua, pada tanggal 28-30 Mei 2016.
  • Penangkapan terhadap 597 orang massa aksi dan aktivis KNPB saat menggelar aksi damai pada tanggal 31 Mei 2016, dan 7 orang mahasiswa Papua di Menado, Sulawesi Utara saat menggelar aksi yang sama.
  • Menjelang aksi damai yang akan digelar oleh rakyat Papua bersama KNPB pada tanggal 15 Juni 2016, penangkapan kembali dilakukan oleh aparat, setidaknya sejak tanggal 10 hingga 13 Juni, dilaporkan sebanyak 99 orang aktivis, mahasiswa dan rakyat Papua ditangkap hanya karena membagi-bagikan selebaran akasi di beberapa tempat di Papua.

 

Tidak hanya melakukan tindakan represif, penangkapan sewenang-wenang dan pembungkaman ruang-ruang demokrasi bagi rakyat Papua, Guna menghindari dugaan pelanggaran HAM, militer mulai menghidupkan milisi-milisi reaksioner yang dibackup langsung oleh militer, seperti : BARA NKRI, Barisan Merah Putih (BMP), Pemuda Pancasila dan berbagai ormas lainnya, yang mayoritas massanya adalah orang non Papua, guna melakukan perlawanan terhadap  aksi-aksi damai yang digelar oleh rakyat Papua, yang mengarah pada terjadinya konflik antara sipil dan sipil (pribumi dan pendatang) di Papua. Penculikan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan misterius terhadap orang asli Papua semakin marak terjadi, di berbagai kota di Papua. Di Jayapura saja, dilaporkan hampir setiap hari ditemukan 4-5 jenasah orang asli Papua di ruang jenasah RSUD Jayapua, dengan luka-luka yang rata-rata hampir sama.

Melihat situasi Politik West Papua di tingkat Internasional, dan di Papua, serta guna menyikapi tindakan brutal militer Indonesia terhadap orang asli Papua yang semakin menjadi-jadi dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terakhir ini, maka Gerakan Rakyat Papua Bersatu [GRPB] Menuntut : “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua”, Serta menyatakan sikap :

  1. Mengecam Tindakan Represif Aparat TNI-Polri, Terhadap Aktivis KNPB, Mahasiswa dan Rakyat Papua
  2. Dukung ULMWP Menjadi Anggota Penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG)
  3. Menolak Tim Pencari Fakta Buatan Jakarta Turun Ke Tanah Papua
  4. Tarik Militer Organik dan Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua
  5. Tutup Seluru Perusahaan Asing Yang Ada Diatas Tanah Papua
  6. Berikan Ruang Demokrasi Se Luas-luasnya Bagi Rakyat Papua

 

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Gerakan Rakyat Papua Bersatu [GRPB]

Kepemimpinan, Pendidikan, Umum

Pimred Suara Papua Berbagi Ilmu Jurnalistik dengan Mahasiswa Baru IKBD KLPW3

14138633_1070803973005408_3725199621353190185_o

JAYAPURA,PAPUA— Pimpinan Redaksi (Pimred) Suara Papua, Arnold Belau, berbagi ilmu dan pengetahuan tentang jurnalistik dalam seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Wita-waya, Wosilimo dan Wadangku (IKBD-KLPW3) Kabupaten Jayawijaya, di Jayapura tahun 2016 dalam rangka menyambut mahasiswa baru.

Dalam berbagai ilmu jurnalistik, Arnold Belau mengatakan, dalam enam bulan terkahir banyak media online bertumbuh seperti jamur di tanah Papua. Selain media online, ada juga akun-akun palsu media sosial yang menggunakan nama orang dan marga Papua bertebaran di twitter dan facebook.

“Tujuan mereka (pengelola media online dan akun-akun palsu) jelas. Yaitu untuk menyudutkan perjuangan orang Papua dan memecah belah perjuangan orang Papua saat ini. Sehingga materi mengenai bagaimana bersikap dalam bermedia sosial dan membedakan mana media abal-abal dan mana media yang tepat sebagai sumber informasi sangat penting,” kata Belau di aula asrama Tauboria Padang Bulan, Selasa (2/9/2016).

Menurutnya, saaat ini orang Papua sudah harus sadar, bahwa orang Papua sedang diserang dari berabagi lini untuk merusak persatuan dan kekerabatan antar orang Papua yang sudah terbangun lama dengan isu-isu murahan. Kata dia, isu-isu murahan itu dijual murah di media-media abal-abal yang banyak berkembang akhir-akhir ini.

“Untuk isi kepala anda dengan pengetahuan yang baik atau tidak, yang menentukan adalah anda sendiri. Mau baca berita yang benar di media yang tepat atau tidak, anda sendiri juga yang menentukan. Maka jadilah pemirsa yang cerdas supaya informasi dan media yang dipilih juga tepat,” katanya.

Ketua Panitia, Peres Pabika, mengaku sangat senang dengan materi tentang jurnalistik, media sosial dan media online yang dibawakan oleh Pimred Suara Papua.

“Saya bersyukur karena Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini atas inisiatif dari senior dari IKLPW3 terlaksana dengan baik hingga hari terakhir. Materi yang diberikan kakak Arnold tadi sangat bagus untuk kami yang belum benar-benar mengetahui peran dan cara gunakan media sosial dan membedakan media yang tidak benar dan media yang benar,”katanya.

Menurutnya, kegiatan ini baru saja lakukan untuk merekrut adik adik baru yang melanjutkan studi di bangku kulia yang terdiri dari 6 distrik suku besar kurulu, dan tidak hanya mereka kulia namun mereka harus bisa menulis sesuati pristiwa yang terjadi dan bisah di publikasikan,

Kata dia, pada tahun 2016, pihaknya merekrut 11 anggota baru. Masing-masing 3 orang perempuan dan 8 orang laki-laki.

“Mereka dari suku besar yang ada di Kurulu yang tersebar di enam distrik di sana. Semua kegiatan dari hari pertama hingga ke dua berjalan dengan baik. Itu bukan karena kebolehan kami tetapi karena Tuhan,” katanya

Politik, Umum

Kenapa Papua Tidak Boleh Merdeka?

download

 

 

“Kita sebetulnya lebih memperdulikan orang-orang Papua, atau Sumber Daya Alamnya?” 

–Viktor Mambor, Redaktur Jubi

 

PAPUA– semakin sering dibicarakan. Tetapi hanya bahan mainan, tanpa kesungguhan dan derajat kemendesakan. Papua boleh banjir kebijakan, tetapi kering kejujuran dan penyelesaian.

Satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak diakui kehendak politiknya adalah Papua. Dan Papua adalah salah satu bagian sejarah Indonesia yang gelap dari pengetahuan banyak orang.

Pada 26 Februari 1999, kelompok 100 Papua, dipimpin oleh Tom Beanal, bertemu Presiden B. J. Habibie untuk menegaskan kehendak merdeka. Sebulan sebelumnya, presiden memberikan opsi Referendum pada Timor Leste. Kini Timor Leste sudah merdeka, dan Papua masih terus menuntut kemerdekaan. Tetapi negara sudah menganggapnya final, tanpa pernah ada pertandingan final yang fair. Berbagai kehendak politik orang Papua hanya dianggap angin lalu.

Sebagian orang-orang Papua telah sejak awal menuntut kemerdekaan sebelum diintegrasikan ke wilayah Indonesia—tanpa menghilangkan kenyataan orang-orang yang juga setuju berintegrasi dengan Indonesia. Faktanya, hingga saat ini, Bintang Kejora terus menjadi simbol kekuatan pembebasan orang-orang Papua. Tak sedikit yang rela berkorban hidup demi berkibarnya bendera itu. Tanpa pengakuan ini, selamanya moncong senjata dan ketidakadilan menjadi makanan pokok yang diberikan negara pada Papua.

Dialog selalu digadangkan sebagai solusi. Dialog tidak membunuh, demikian Muridan Widjojo menegaskan. Tetapi kematian datang semakin cepat, baik oleh senjata maupun oleh penyakit-penyakit yang dibiarkan tanpa penanganan sungguh-sungguh.

Syarat dialog tak mau atau dihindari jadi bahan diskusi. Bagaimana mau berdialog jika tidak ada kebebasan di Papua? Bagaimana bisa berdialog bila tidak ada pengakuan bahwa Papua MEMANG memiliki masalah kebangsaan, dan NKRI harga nyawa adalah sumber masalahnya?

Pembebasan beberapa Tapol adalah satu-satunya tindakan berbeda di era pemerintahan ini. Tetapi rehabilitasi tidak ada. Kenapa banyak orang-orang Papua menjadi tahanan politik? Mengapa persoalan politiknya tidak pernah mau dibicarakan? Bukankah disanalah letak kegagalan pendekatan ‘pembangunan’ itu? Bukankah dari sanalah sumber kecurigaan, stigma dan ketakutan terhadap separatisme berasal? Tidakkah bangsa Indonesia, seharusnya, sudah bisa lebih dewasa karena sudah punya pengalaman menangani Aceh dan Timor Leste? Kenapa memeliharaparanoia?

Kenapa ‘khawatir’ dengan aspirasi itu dan berpikir: kalau merdeka nanti akan lebih buruk; orang-orang Papua akan berkelahi satu sama lain; orang Papua tidak mampu mengurusi perkara mereka sendiri. Kenapa bertindak sebagai hakim? Kenapa Papua tidak boleh merdeka, jika kenyataannya negara tidak sanggup memenuhi kehendak dan cita-cita orang-orang Papua? Tidakkah orang Papua boleh mencoba peruntungan lainnya? Tidakkah Indonesia merdeka dalam keadaan jauh lebih miskin dari Papua saat ini?

Tapi baiklah jika negara menganggap NKRI harga mati, dan kita begitu sayang Papua berpisah dari Indonesia.

Bila demikian, mengapa meningkatnya kematian dan penyakit yang sudah bisa disembuhkan di Papua tidak mengkhawatirkan banyak orang? Mengapa BPS tidak mendata (percepatan) kematian orang-orang Papua asli? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli menghuni penjara-penjara Papua? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli yang tidak bisa sekolah? Mengapa setelah puluhan tahun tidak bertambah signifikan jumlah orang-orang Papua yang menjadi sarjana ahli, selain sarjana-sarjana pemerintahan dan tentara?

Hasil puluhan tahun ‘pembangunan’ di Papua justru menurunnya populasi orang Papua asli yang kini tinggal berjumlah 1.7 juta jiwa, berbanding 1.980 juta jiwa pendatang.

Mengapa para pejabat Papua asli juga tidak banyak yang menganggap persoalan ini mendesak? Mengapa celah-celah di dalam UU Otsus, walau banyak kekurangan di sana sini, tidak digunakan untuk mengatasi kematian, melindungi yang tersisa dan menegakkan keadilan?

Kini, sedikitnya 677.000 hektar hutan telah, sedang, dan akan dialihfungsikan menjadi HPH dan perkebunan, terutama Sawit, serta pertambangan di Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Fak Fak. Jumlah itu hanya yang tercatat dan dapat dideteksi. Di Merauke, seluas 2,5 juta hektar sudah diperuntukkan bagi proyek MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate) dan 1,2 juta hektar untuk Kawasan Sentra Produksi Pertanian. Belum terhitung jutaan hektar yang sudah lebih dulu diduduki PT. Freeport Indonesia.

Lahan seluas MIFEE diduduki oleh 33 perusahaan. Sementara lahan lainnya diduduki oleh kelompok-kelompok korporasi nasional dan internasional, seperti Musim Mas Group milik Bachtiar Karim; Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto; Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja; Salim Group milik Anthony Salim; Rajawali Group milik Peter Sondakh; Austindo Nusantara Jaya Group (ANJ) milik George Tahija; Perusahaan Kayu Lapis Indonesia; Medco Group; Korindo Group; Tadmax; Pacific Interlink; The Lion Group; Noble Group; Carson Cumberbatch; PTPN II Arso; dan Yong Jing Investment.

Dalam banyak kasus, perusahaan sudah mengantongi izin dan hak pengelolaan tanah hutan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat. Perusahaan sering menggunakan cara-cara ‘tipu-tipu’ atau intimidasi, melibatkan oknum aparat pemerintah dan keamanan maupun lembaga perantara berasal dari warga setempat. Sangat mudah bagi perusahaan menciptakan konflik dalam masyarakat dengan cara memecah-belah mereka menjadi pro dan kontra demi keuntungan perusahaan (Pusaka: 2015).

Di dalam lansekap inilah pendekatan keamanan dan kesejahteraan terus diulang-ulang sebagai solusi Papua. Setiap pemerintahan menjanjikan dan membuat kebijakan yang menurutnya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Lalu dalam hal apa janji Jokowi pada Papua lebih baik dari program-program UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) era SBY? Mantan Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur UP4B, Ferrianto H Djais, mengatakan bahwa kesalahan pembangunan di Papua karena tidak seusai dengan kebutuhan masyarakat; fokus infrastruktur tidak melibatkan masyarakat asli sehingga masyarakat Papua hanya jadi penonton.

Pada Maret 1949, Van Eechoud, pejabat Belanda di Papua, menolak laporan memorandum rahasia yang dibuat Komisi Studi Nieuw Guinea tentang potensi ekonomi di Papua. Ia menolak anggapan bahwa secara ekonomis orang Papua belum mampu membangun infrastruktur demi pembangunan ekonomi. Menurutnya orang Papua tidak malas dan bodoh. Banyak orang berpaham dangkal dalam melihat Papua dan tidak memahami persoalan akulturasi yang dihadapi mereka. Pendidikan untuk meningkatkan keterampilan yang paling dibutuhkan, karena mereka juga menginginkan kehidupan yang lebih baik. (Meteray: 2012)

Lima puluh tiga tahun sudah Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, bagaimana mungkin pengetahuan sederhana dari pejabat kolonial seperti Eechoud tidak dimiliki pengambil keputusan di negara Indonesia merdeka?

Program-program infrastruktur yang menjadi kebanggaan pemerintah Jokowi telah membuat orang-orang Papua mati rasa. Tentu orang-orang Papua membutuhkan jalan yang menghubungkan antar kampung/distrik/kabupaten/propinsi. Tetapi mengapa jalan-jalan hanya dibangun di jalur-jalur perusahaan? Mengapa jalan-jalan yang sudah ada pun hanya untuk lalu lalang mobil dan truk perusahaan?

Tol laut macam apa yang sedang disiapkan pemerintah agar bisa membawa Mama Mama memasarkan hasil kebun seperti pisang, kasbi, talas dan pinang? Hingga saat ini hasil-hasil kebun masyarakat Teluk Wondama dibawa dengan kapal penumpang biasa ke Manokwari, berganti kapal untuk lanjut ke Biak demi membawa pulang uang beberapa ratus ribu saja—yang habis untuk biaya perjalanan dan ongkos angkut-angkut. Apakah kapal-kapal itu yang disebut tol laut?

Mengapa tak kunjung dibangun pasar bagi Mama Mama Pedagang Asli Papua? Ketika pembangunan 1 pasar saja tak berhasil dalam satu tahun, harus menunggu berapa puluh tahun lagi agar sekolah dan pusat layanan kesehatan berdiri di kampung-kampung? Mengapa 1200 orang begitu cepat datang untuk Ekspedisi NKRI tapi tak ada yang bisa tinggal di kampung untuk mengobati orang?

Mengapa tidak mengakui ada pelanggaran HAM di Tanah Papua? Mengapa tidak punya keinginan melakukan penyelidikan dan peradilan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak 1960-an? Di empat wilayah saja: Biak, Manokwari, Paniai, dan Sorong, terdapat 749 jenis kejahatan HAMterhadap 312 laki-laki dan 56 perempuan yang berhasil dihimpun. Belum termasuk 4146 korban jiwa lainnya selama operasi militer 1977-1978 di sekitar Wamena, Pegunungan Tengah, Propinsi Papua.

Kejahatan HAM di Papua adalah kenyataan, bukan kendaraan politik untuk minta merdeka, seperti tuduhan jahat Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Mengapa Jokowi masih saja diam seribu bahasa atas puluhan ribu pusara tanpa nama itu?

Lalu, masih sajakah Anda tidak rela jika semua ini telah dan sedang mengeraskan perjuangan orang-orang Papua untuk merdeka? Dan tidakkah itu jauh lebih baik ketimbang menunggu hingga punah dari tanahnya sendiri?***

Sumber:https://4riane.wordpress.com/2016/03/25/kenapa-papua-tidak-boleh-merdeka/

Pemerintah, Pendidikan

De/Humanisasi Pendidikan Papua

Hasil gambar untuk pendidikan papua

PAPUA-Dunia pendidikan tidak akan sepi dengan berbagai kritik dalam penerapannya, berbagai kritik mengenai konsep pendidikan yang absurd, penerapan sistem pendidikan yang melenceng jauh dari tujuan awal hingga munculnya konsep kapitalisme pendidikan.  Dengan adanya berbagai kritik yang mendera pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi wahana proses pendidikan bagi peserta didik untuk pengembangan dirinya dan tidak berpatokan pada intelektualitas semata tetapi pada pembentukan karakter. Upaya dalam mendidik siswa supaya dapat berperasaan, berpikir dan mempunyai kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya mengalami pergeseran hal ini dibuktikan bahwa pendidikan Indonesia lebih mengabdi pada industri bisnis dan gengsi orang tua dan kepentingan lainnya tanpa menghargai kebutuhan anak didik/peserta didik.

Dalam konteks kurikulum dalam dunia pendidikan, ada upaya untuk melakukan bongkar pasang, hingga saat ini sudah beberapa pergantian kurikulum yang diadaptasi secara instan dalam sistem pendidikan, tetapi pada kenyataanya tidak membawa perubahan berarti. Kurikulum yang seharusnya menjamin mutu dari sistem pendidikan berubah fungsi menjadi sebuah proyek, konsep pendidikan sudah mengalami pergeseran, pendidikan sudah kehilangan makna sejati, terlebih dengan padatnya kurikulum yang dibentuk menyebabkan hak-hak siswa banyak yang dilupakan, hak seperti bersosialisasi dalam masyarakat dan keluarga sudah hilang, seperti yang dikemukaan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menempatkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat.

Pendidikan Indonesia haruslah berkaca pada jaman penjajahan dulu, bagaimana seorang Douwes Dekker dapat membentuk sebuah sekolah institut yg dikenal dengan ksatriaan ataupun Ki Hajar Dewantara yang dengan berani mengagas Taman Siswa tanpa tedensi apapun kecuali untuk memerdekan dari penjajahan yang bernama “ketidaktahuan”. Pendidikan jaman dahulu, lebih menekankan pada gagasan dan bentuk seorang karakater manusia serta lebih humanis, Pendidikan sekarang lebih mengarah pada praktek komersialisasi pendidikan maupun pada produk instan pendidikan yang dibungkus indah dengan tajuk kurikulum.

Kegagalan sistem pendidikan Indonesia mulai merembet ke dalam pola pikir maupun pola asuh anak terutama anak pedalaman, penyeragaman kurikulum dirasa sangat tidak efektif terutama di Papua, dengan adanya penyeragaman kurikulum membuat dehumanisasi pendidikan Papua,  dehumanisasi pendidikan  merupakan kritik terhadap beberapa kebijakan pendidikan yang dewasa ini telah dinilai melenceng dari konsep pendidikan yang sebenarnya. Immanuel Kant menyatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia atau lebih dikenal dengan humanisme. Konsep humanisme lebih mengajarkan kepada anak bahwa mereka harus dididik oelh manusia, dengan cara manusia, diperlakukan layaknya manusia dan berada dalam nuansa dan lingkungan manusia. Dengan cara itu, anak manusia itu akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Cerita The Jungle Book menceritakan tentang kehidupan dan petualangan seorang anak hutan bernama Mowgli. Mowgli merupakan seorang anak yang di bersarkan oleh sekelompok srigala yang berada di hutan. hal ini hanya akan menghasilkan manusia serigala, bukan manusia seutuhnya.

Konsep humanisme pendidikan haruslah di terapkan jika tidak pendidikan di tanah Papua akan mengalami kemunduran, konsep pendidikan humanis sebenarnya sudah muncul di tanah Papua pada tahun 1950an, hal ini terlihat dengan banyaknya sekolah-sekolah yang dibangun oleh misionaris dan kelompok gereja lain, pada tahun itu para misionaris mulai menerjemahkan berbagai bahasa suku dan menerjemahkannya dengan bahasa latin, dari sini kita dapat lihat bahwa konsep pendidikan yang humanis adalah sebuah konsep yang lahir dari adanya kebutuhan, sehingga ketika tahun  1950an pendidikan literasi dirasa perlu dan diperhatikan secara serius

Konsep pendidikan humanis di Papua tidak bertahan lama, pada tahun 1960an ketika kekuasaan Belanda masih di tanah Papua serta adanya kepentingan administrasi dari pemerintah Belanda, membuat system pendidikan Belanda terpusat pada pemerintahan Belanda sehingga pada sekolah-sekolah tersebut terutama sekolah di daerah sentani dan wamena mereka mempelajari bahasa Belanda dan bahasa Indonesia, dari sini terlihat bahwa pendidikan mengalami pergeseran kepentingan, setelah pendidikan yang berbasis kebutuhan masyarakat menjadi bergeser menjadi kepentingan pemerintahan saat itu.

Perubahan signifikan kembali terjadi pada saat orde baru mulai berkuasa, sekolah-sekolah yang semula merupakan milik yayasan mulai di ambil alih oleh pemerintah daerah, bahkan seluruh guru yang mengajar menjadi pegawai negeri sipil dan secara tidak langsung membuat konsep pendidikan menjadi seragam dengan pemerintah Indonesia dengan penerapan kurikulum Indonesia, dengan adaanya kebijakan ini membuat pendidikan di Papua kehilangan arah dan tujuan serta identitas lokal, hal ini terlihat dengan minimnya literasi tentang Papua dan lebih membahas permasalahan yang ada di daerah lain

Secara tidak langsung kurikulum Indonesia, membuat jarak antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakmampuan masyarakat Papua untuk berkembang dan berdiri sendiri, jika selama ini melihat bahwa kesalahan pendidikan Papua adalah kurangnya infrastruktur dan lain hal, pemahaman seperti ini patutu kita koreksi, Papua tidak membutuhkan infrastruktur, tetapi pendidikan Papua lebih membutuhkan konsep pendidikan yang jelas serta konsep pendidikan yang dapat memanusiakan generasi muda Papua, pilihan kita hanyalah de/humanisasi pendidikan Papua. (End)

Penulis  ;Anselmus Ardhiyoga

Pengajar; pegiat sosial dan volunteer Bukuntukpapua

Sumber bacaan :

Paulo Freud, 2007. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Pen: Pustaka Pelajar.

Moh. Yamin, 2010. Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan: Panduan Menciptakan Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum Yang Progresif Dan Inspiratif, Diva Press.

Denis Colins. Paulo Freire His Life, Works and Thought. (New York: Paulist Press, 1977).

Paulo Freire dan Antonio Faundez. Belajar Bertanya. Pendidikan Yang Membebaskan. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995).